Tahun 1924 dengan berlatar belakang pada berdirinya organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Minahasa, ...
Gerakan Pemuda Ansor (disingkat GP Ansor) adalah sebuah organisasi kemasyaratan pemuda di Indonesia, yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 April 1934. GP Ansor juga mengelola Barisan Ansor Serbaguna (Banser). GP Ansor merupakan salah satu organisasi terbesar dan memiliki jaringan terluas di Indonesia, dimana memiliki akar hingga tingkat desa.
KETERLIBATAN para kiai Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik praktis mulai menggelisahkan tokoh di organisasi keagamaan terbesar ini. Tokoh NU sekaligus pengasuh pondok pesantren (ponpes) Tebu Ireng Jombang, KH Sholahuddin Wahid menilai harus ada aturan tegas terhadap sikap netralitas organisasi keagamaan nahdlatul ulama (NU). Ini supaya NU secara kelembagaan tidak masuk dalam ranah politik praktis.
“Masalah ini perlu dibawa ke Muktamar agar bisa dijelaskan,” ujar Gus Sholah panggilan akrab Sholahuddin Wahid saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (29/6).
Menurut cucu KH Hasyim As’ary (pendiri NU) ini, dalam beberapa pemilihan pemimpin, keterlibatan NU dalam memberi dukungan kepada calon sukup jelas. Mulai dari pemilihan gubernur, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden sekarang.
“Tahun 2004 lalu juga begitu, waktu itu calon dari NU ada dua orang, saya dengan Pak Hasyim Muzadi. Apalagi sekarang yang hanya satu calon dari NU (JK-Wiranto),” tambah Gus Sholah.
Dari beberapa agenda pemilihan itu, sejumlah pengurus NU terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu. Mereka dengan mengatasnamakan personal atau sebagai pengasuh ponpes. “Melihat kenyataan ini sangat transparan. Mungkin karena Pak JK sendiri tokoh NU di Sulawesi Selatan,” kata pria yang pernah menjadi pasangan capres Wiranto pada pemilu 2004 itu.
Dikonfirmasi mengenai pertemuan tim pasangan calon Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Wiranto) yang menggunakan gedung PWNU untuk konsolidasi tim bersama sejumlah pengurus NU pada Hari Jumat (26/6) malam, Gus Sholah berujar, “Saya kurang mendalami itu, mungkin sangking semangatnya lalu mereka lupa bahwa yang digunakan itu fasilitas milik NU,” sindirnya.
Dukungan adanya muktamar untuk membahas netralitas NU juga datang dari Ketua PC NU Pamekasan, KH Ghofar. Menurut KH Ghofar, pengurus NU yang terlibat dalam politik praktis harus menjelaskan tentang netralitas tersebut di Muktamar. Sebab, sebagai lembaga keagmaan, NU sebaiknya netral, tidak berpihak kepada siapapun.
“Meskipun pengurusnya netral, tapi kami tidak akan membatasi warga nahdliyyin menyalurkan hak politiknya,” katanya.
Ia pun minta agar pengurus NU yang mendukung kandidat tidak menggunakan atribut maupun fasilitas NU. Bagaimana jika kantor NU digunakan untuk koordinasi tim kandidat? Ia berujar, “Saya kira ada kegiatan yang lebih penting daripada sekadar digunakan untuk koordinasi tim sukses,” tandas KH Ghofar.
Senada dengan KH Ghofar, Ketua PC NU Kota Madiun, KH Dimiyati menyatakan, dalam AD/ART NU, seharusnya pengurus tidak boleh masuk dalam partai politik dan ikut politik praktis. “Pada prinsipnya NU tidak memihak pada satu kandidat karena NU bersikap netral pada semua kandidat dan NU tidak ikut dalam politik praktis,” kata KH Dimiyati melalui ponselnya, Senin (29/6) siang.
“Mestinya tindakan mereka (pengurus yang ikut mendukung-Red) tidak benar kalau mendukung satu kandidat, karena mereka (yang didukung) masuk dalam partai politik,” tambahnya. Ia menyebut, PC NU yang netral di antaranya, Banyuwangi, Pamekasan, Surabaya, Batu, Lumajang, Kabupaten Malang dan Kota Malang.(Surya Online, 30/06/09)
