Ketika Pers Dibungkam

Judul buku : Indonesia Raya di Bredel
Penulis       : Ignatius Haryanto
Penerbit     : LKiS, Yogyakarta
Cetakan     : 1, Agustus 2006
Tebal         : 327 halaman.
Peresensi   : Ahmad Hasan MS, Aktivis Jurnalistik Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta.

Dalam proses berdemokrasi, kebebasan pers adalah salah satu pilar terpenting yang harus dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya. bukan malah sebaliknya, yakni pers ”dibredel” dari arena partisipasi publik. Karena bagaimanapun, dengan kebebasan pers akan melahirkan ruang ekspresi dan aspirasi dari seluruh warga masyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga fungsi social control akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas pada umumnya dan insan pers pada khususnya.  

Buku “Indonesia Raya di Bredel” yang ditulis oleh Ignatius Haryanto ini, berusaha menjelaskan mengenai sejarah pembredelan pers di Indonesia. Dengan bahasa santun ia menjelaskan secara komprehensif terkait peristiwa kelam dalam pembredelan pers masa-masa silam. buku ini memfokuskan pada kehidupan pers di masa awal orde baru dari permulaan hingga pertengahan tahun 1970-an. selain itu, juga melihat bagimana relasi antara pemerintah dan peras, akan tetapi penulis disini menfokuskan pada profil surat kabar Indonesia raya.

Bagi penulis, Surat kabar indonesia raya menduduki posisi yang penting dan unik dalam sejarah pers Indonesia. karena indonesia raya hidup dalam dua periode yang berlainan dan diselingi oleh masa vakum yang cukup panjang, kurang lebih selama sepuluh tahun. Dimulai  sejak 29 Desember 1949 sampai 2 Januari 1959 untuk periode pertama. Dan selanjutnnya periode kedua  dimulai 30 Oktober 1968 sampai 21 Januari 1974.{hal. 49}

Keunikan surat kabar Indonesia raya tidak semata-mata karena masa hidupnya dalam dua periode tersebut, namun juga mencerminkan karakter pengasuhnya juga. Indonesia raya yang diasuh oleh Muchtar Lubis ini terkenal dengan surat kabar yang “kontroversial”. Hal demikian adalah karena cara penyajian beritanya yang sering tanpa tedeng aling-aling dan sekaligus kritik-kritiknya yang tajam dan langsung menembus batas sekat-sekat sosial. Berbagai berita yang disuguhkannya sering menciptakan sikap untuk “berjihad” menentang segala hal yang berbentuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, kejahatan serta menentang sistem feodalis-kapitalis.

Sebagai bukti kegigihannya dalam mengkritisi konstelasi kebijakan negara dan dinamika politik, indonesia raya selalu melakukan kontrol sosial. Penulis dalam buku ini memberikan pisau analisis mengenai hal tersebut. Misalnya pemberitaan tentang proyek miniatur indonesia pada awal 1970 yang sekarang dikenal dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pemberitaan tentang korupsi dan manipulasi yang dilakukan oleh pertamina pada tahun 1971, pemberitaan tentang pemuda dan mahasiswa yag menentang modal asing tahun 1973. serta pemberitaan tentang hubungan pers dan pemerintah pada awal januari 1973.

Dan pada puncaknya, pada tanggal 15 Januari 1974 terjadi peristiwa yang menghentakkan dalam sejarah pers. Peristiwa itu dikenal dengan nama tragedi malari (malapetaka lima belas januari). Bagi penulis peristiwa itu adalah ekses dari pergerakan mahasiswa yang saat itu melakukan kritik terhadap strategi pembangunan orde baru. Pada peristiwa itu terjadi demonstrasi dimana-mana, tidak luput toko-toko dan aset perusahaan jepang dibakar dan dijarah. sehingga situasi kondisi waktu itu semakin menegangkan. Namun, siapa dalang utama dibalik peristiwa tersebut tidak ada yang berani bertanggung jawab. Atas peristiwa heboh itu, Indonesia Raya dalam headline menyimpulkan -gerakan mahasiswa telah ditunggangi oleh oknum-oknum liar yang mengambil kesempatan mengacau dengan maksud meningkatkan ketegangan dalam masyarakat.

Pada hari kamis, 17 januari 1974 indonesia raya kembali memuat headline  tentang- ditangkapnya 200 orang menyusul kerusuhan yang terjadi; 30 kendaraan terbakar, 17 kendaraan hancur, dan shomwroom Astra di Jl. Jenderal Sudirman habis diamuk massa.(hal.189). Surat kabar Indonesia Raya yag begitu kritis, tanpa tedeng aling-aling menimbulkan reaksi terutama pemerintah waktu itu, sehingga keluarlah SIT(Surat Izin Terbit)-nya pada 22 Januari 1974 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika dan sekaligus pencabutan SIC(surat izin cetak)oleh pelaksana khusus panglima komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban Daerah Jakarta raya dan sekitarnya(Laksus pangkopkamtibda Jakarta raya) lewat surat keputusan nomor KEP-007-PK/1974 tertanggal 21 Januari 1974.

Salah satu isi sebagian dari surat keputusan tersebut adalah-surat kabar indonesia raya telah memuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan dan kepercayaan nasional, mendengungkan kepekaan-kepekaan tanpa memberikan solusi pemecahan yang efektif dan positif, yang dapat diartikan menghasut rakyat untuk bangkit bergerak untuk mengambil tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dapat menegakibatkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan negara.

Dengan keluarnya surat SIC dan SIT tersebut diatas tamatlah riwayat indonesia raya. Namun indonesia raya bukanlah satu-satunya koran yang “meninggal dunia”. Masih ada koran lain yang mengalami nasib yang sama sebagai korban “pembredelan” pers di era orde baru. Diantaranya adalah Harian Nusantara, Harian KAMI, Abadi, The Jakarta Times, Pedoman, Mingguan Wenang, Pemuda Indonesia, Express, Suluh, Mahasiswa Indonesia serta Indonesia pos.

Bagi penulis, sosok pribadi Muchtar lubis sebagai Pimred Indonesia Raya adalah personal journalism. seorang figur yang memilki keberanian, ketegasan, integritas tinggi serta berani mengambil resiko, dan selalu menyuarakan aspirasi rakyat.  semangat almarhum sebagai the living legend inilah yang patut dijadikan pelajaran berharga dalam menatap masa depan bangsa indonesia yang cerah. (IC)