Tahun 1924 dengan berlatar belakang pada berdirinya organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Minahasa, ...
Gerakan Pemuda Ansor (disingkat GP Ansor) adalah sebuah organisasi kemasyaratan pemuda di Indonesia, yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 April 1934. GP Ansor juga mengelola Barisan Ansor Serbaguna (Banser). GP Ansor merupakan salah satu organisasi terbesar dan memiliki jaringan terluas di Indonesia, dimana memiliki akar hingga tingkat desa.
Oleh; Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah
Delapan bulan sudah usia pemerintahan SBY. Diawali dengan program 100 hari, lalu disusul dengan berbagai kebijakan serta program strategis yang bersifat konsolidatif.
Pada awal kepemimpinan SBY periode kedua ini,pemerintah meletakkan landasan penting, khususnya dalam merumuskan politik perencanaan pembangunan lima tahun. Saat ini,kita telah miliki Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 perihal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Mengelola pemerintahan dan pembangunan di era transisi ini tidaklah mudah.Ada sederet soal yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Dinamika politik yang berkembang dinamis pasti berakibat bagi proses penataan pemerintahan dan pembangunan bangsa.Ke depan, tercatat ada 10 tantangan strategis yang harus dikelola secara apik.
10 Tantangan
Pertama, pada masa 2004–2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6%.Kondisi ini dinilai belum cukup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,terutama mereka yang tinggal di daerahdaerah tertinggal.Tantangannya adalah bagaimana menciptakan pembangunan yang inklusif, yang menuntut percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5% per tahun dalam lima tahun mendatang.
Kedua, kesenjangan antargolongan penduduk.Kondisi ini menuntut perlunya percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin rakyat (inclusive growth). Politik ekonomi seperti itu adalah komitmen kita bersama. Harapannya, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan semakin turun dan kapasitas keluarga-keluarga semakin kuat dalam menghadapi berbagai guncangan. Pola pertumbuhan yang inklusifmemerlukanintervensipemerintah yang memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan.
Dalam konteks itu, retreat Presiden-gubernur se-Indonesia di Istana Tampak Siring, Bali, telah menghasilkan Inpres No 3/2010 tentang Percepatan Program Keadilan untuk Semua.Kesepakatan Tampak Siring dapat dilihat sebagai salah satu upaya dalam memastikan nilainilai inklusif dalam pembangunan. Ketiga, kesenjangan antardaerah merupakan soal serius.Pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah, terutama daerah- daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Kita akui bahwa investasi masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia ketimbang di wilayah timur. Akibatnya, potret ekonomi nasional tak seimbang.
Bertolak dari mosaik ekonomi ini, kita dituntut untuk merumuskan langkah-langkah sektoral dan kewilayahan yang saling sinergis. Dalam RPJMN 2010–2014, pemerintah merancang pembangunan yang berimbang (balanced development) guna memacu pembangunan kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah pascakonflik. Keempat, kesenjangan antarpelaku usaha merupakan salah satu pekerjaan rumah bersama. Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan. Pola-pola keterkaitan ekonomi menjadi upaya yang terus diupayakan pemerintah, termasuk pihak perbankan.Salah satu contoh adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Melalui skema ini,diharapkan aliran triliunan rupiah dapat terdistribusi secara merata ke usaha mikro, kecil, dan menengah dalam setiap tahun. Kelima, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup adalah strategi yang harus kita terapkan ke depan.Kerusakan alam berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan.Dimensi lingkungan hidup pun sangat terkait dengan perubahan iklim. Ini menuntut pembangunan yang ramah lingkungan. Dalam berbagai kesempatan,terutama di forum internasional,Presiden SBY selalu menekankan pentingnya peran negara-negara maju untuk secara sadar membantu strategi adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.
Komitmen Norwegia dalam mengalokasikan hibah sekitar Rp9 triliun merupakan hasil diplomasi dalam mengurangi emisi di tanah air kita. Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Ekonomi yang tumbuh kuat memiliki relasi yang positif dengan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air,udara, dan tanah atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai.Karena itu,pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.
Ketujuh,sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (strong and sustainable growth)harus berasal dari produktivitas yang meningkat. Membicarakan produktivitas tak akan terlepas dari kualitas sumber daya manusia.Pekerjaan rumah kita adalah memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antardaerah. Hanya dengan intervensi pemerintah,kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi.
Birokrasi dan Demokrasi yang Substantif
Kedelapan,keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Memang, kita tidak bisa menutup mata atas pelbagai kritikan masyarakat terhadap lemahnya pelayanan publik. Konsepsi kebijakan yang baik tak akan berjalan tanpa dukungan birokrasi yang kapabel di berbagai tingkatan.Untuk mendukung agenda reformasi birokrasi, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN dan RB) sedang ditugasi Presiden untuk menyelesaikan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025.
Kesembilan, demokrasi adalah jalur yang telah kita pilih sebagai dasar hidup berbangsa. Dalam 10 tahun terakhir ini kehidupan demokrasi tumbuh dengan berbagai dinamika yang menyertainya. Namun, harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu,konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Gagasan konfederasi yang ramai akhir-akhir ini adalah suatu yang wajar dalam proses penataan sistem kepartaian dan sistem perwakilan rakyat. Kita patut mencatat bahwa demokrasi dan desentralisasi saling terkait kuat. Proses transformasi sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik telah dilakukan dalam 10 tahun terakhir ini.
Namun semua ini belum berjalan sempurna. Misalnya, era otonomi daerah telah memberi ruang yang luas untuk lahirnya daerah otonom baru (DOB). Hingga kini, ada 205 DOB yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten,dan 34 kota.Di sinilah pentingnya hadir suatu Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) Tahun 2010–2025. Melalui Desartada ini, Presiden SBY ingin meletakkan kerangka besar bagaimana pembangunan kewilayahan yang ideal bagi negeri ini di masa depan. Ke-10, di era transisi ini,hukum harus menjadi panglima.Kebebasan yang surplus tanpa diimbangi oleh tanggung jawab dan etika hanya berujung pada demokrasi yang defisit. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi,dapat memberikan rasa aman,adil,dan kepastian berusaha.
Oleh karena itu, tampaknya penataan politik hukum kita perlu diarahkan pada tiga aspek strategis, yaitu (1) substansi atau materi hukum yang terkait dengan berbagai regulasi,(2) struktur atau sistem hukum yang terkait dengan institusi-institusi penegak hukum, serta (3) budaya hukum yang perlu dikembangkan dari waktu ke waktu, baik di kalangan pemerintah,penegak hukum maupun masyarakat. Sederet tantangan tersebut merupakan pekerjaan rumah yang perlu kita kelola bersama.
Saat ini, tak bosan-bosannya Presiden SBY menanamkan spirit optimisme kolektif dalam membangun dan menata bangsa ini.Semua komponen bangsa, termasuk pers sebagai pilar keempat demokrasi,juga bertanggung jawab bagi perubahan yang lebih baik.Semoga!
Editor: IC
Sumber: Seputar-indonesia/26/07/10
