Peringatan hari lahirnya Pancasila yang dirayakan segenap elemen bangsa pada Kamis, 1 Juni lalu tampaknya berlangsung cukup hidmat. Meskipun tidak semeriah memperingati hari besar nasional lainnya, namun perayaan tahun ini terasa berbeda nuansanya dengan masa-masa sebelumnya. Justru bersamaan dengan suasana prihatin akibat bencana gempa bumi di Yogjakarta dan Jawa Tengah, bahkan pada saat Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dicuekin oleh bangsanya sendiri. Kini malah semacam mengalami deideologi Negara karena berlebihannya menyikapi demokratisasi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memulai dialog pada peringatan hari lahir Pancasila di JHCC, Senayan, Jakarta, sempat mengajukan beberapa pertanyaan kritis. Mengapa kita harus bicara kembali tentang Pancasila? Ini pertanyaan fundamental yang mesti kita jawab bersama. Kita merasakan, dalam delapan tahun terakhir ini, di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas, Pembangunan, Kemajemukan dan lain-lain. Karena bisa-bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Bisa-bisa dianggap tidak reformis.
Selanjutnya SBY kembali melontarkan pertanyaan, apakah Pancasila sebagai dasar negara dilupakan dan ditinggalkan? Apakah arah perjalanan bangsa ini menyimpang? Apakah kehidupan bernegara kita sekarang ini tidak kokoh? Apakah ekses dari reformasi dan demokratisasi terlalu besar dan terlalu mahal? Dan apa yang kita harapkan dari Pancasila dalam menjawab tantangan bangsa dan tantangan global yang kian besar dewasa ini? Pertanyaan kritis itu, pertanyaan fundamental itu, marilah bersama-sama kita carikan jawabannya.
Jika Presiden Yudhoyono saja sudah mempertanyakan eksistensi Pancasila yang makin tak popular di mata generasi ini, kenapa kita sebagai rakyat dan bangsa tidak turut merasa prihatin. Padahal untuk melanjutkan perjuangan menuju Indonesia baru, bangsa dan negara kita perlu memperkuat jatidirinya yang kokoh. Kita tahu Pancasila adalah dasar Negara, perekat persatuan dan kesatuan bangsa, namun hari ini kita menyaksikan landasan idiil ini mulai ditinggalkan begitu saja. Apa jadinya Negara RI ke depan?
Padahal kata Presiden kini transisi yang kita lakukan, justru berada dalam lingkungan global yang juga terus berubah. Dunia yang menghadirkan gerak globalisasi dan universalisasi yang luar biasa dampaknya bagi semua bangsa di dunia, termasuk negara kita. Pernah kita mengalami sejumlah tonggak sejarah. Tonggak pertama, 1945. Kita melakukan perubahan dan pembaharuan dalam dunia yang ditandai era dekolonisasi. Tonggak kedua, 1966, kita menata kembali kehidupan bernegara kita dalam suasana era perang dingin. Sekarang ini, 1998 ke depan, kita ingin mengkonstruksikan kembali negara kita dalam era globalisasi dan demokratisasi sejagad.
ÂÂ
Pada Hari Kesaktian Pancasila lalu selain diperingati secara nasional, sejumlah tokoh lintas agama bertemu di rumah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno di Jalan Purwakarta 6 Menteng, Jakarta Pusat. Para tokoh menyepakati empat butir pernyataan. Sempat hadir dalam pertemuan ini, antara lain, mantan Presiden Abdurrahman “Gus Dur” Wahid dan Megawati Sukarnoputri, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Wiranto, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dan sejumlah tokoh lintas agama. Usai pertemuan tertutup, Try Sutrisno menjelaskan butir hasil pertemuan, di antaranya, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi serta meluruskan kembali arah pengamalan Pancasila dan UUD 45.
Bila kita renungkan secara mendalam, apa yang diprihatini segenap elemen bangsa tentang distorsi pengamalan Pancasila dewasa ini. Datangnya pasti tidak sekonyong-konyong begitu saja semacam gempa bumi, sebab musabab yang mempengaruhinya pasti adanya. Inilah yang seharusnya dikaji ulang dan dicari apa penyebab sebenarnya. Sementara sekarang inilah saatnya bagi kalangan elitis baik Negarawan, Politisi, Birokrat, dan unsur bangsa lainnya untuk menyadari perlunya me-reaktualisasi Pancasila kembali sebagaimana mestinya.
Pada hakikatnya upaya melestarikan, menghidupkan, dan menghangatkan kembali esensi Pancasila sebagai acuan dasar bernegara kita, menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai warga Negara. Terutama bagi generasi muda dan kalangan mahasiswa yang akan melanjutkan cita-cita para funding father negeri ini, di dalam menegakkan, memajukan, dan mensejahterakan bangsa serta Negara kita.
Tantangan berikutnya yang masih menghadang kita untuk memajukan bangsa dan Negara ini adalah runtuhnya nilai-nilai nasionalisme, akibat perkembangan reformasi yang menuntut diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah. Jika tidak dihayati secara benar hal ini dapat menjebak kita pada sikap kedaerahan yang bisa mengikis keutuhan NKRI.
Disinilah perlunya ikatan kebangsaan kita dijaga, dipertahankan, dan ditegakkan secara bersama-sama seluruh elemen bangsa. Arogansi dan sikap egoisme kelompok, golongan, suku, agama, serta daerah sudah seharusnya dikikis habis. Mengingat perjalanan bangsa ini makin berat di masa-masa mendatang, globalisasi dan internasionalisasi kehidupan kian merambah sendi-sendi cultural kita. Jika kesiapan kita tidak matang dan kokoh, maka kita sendiri yang akan terlindas oleh arus besar itu. Marilah kita bersama-sama bangkit, janganlah jadi bangsa yang tertindas lagi. (Wago)ÂÂ

Tahun 1924 dengan berlatar belakang pada berdirinya organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Minahasa, ...
Gerakan Pemuda Ansor (disingkat GP Ansor) adalah sebuah organisasi kemasyaratan pemuda di Indonesia, yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 April 1934. GP Ansor juga mengelola Barisan Ansor Serbaguna (Banser). GP Ansor merupakan salah satu organisasi terbesar dan memiliki jaringan terluas di Indonesia, dimana memiliki akar hingga tingkat desa.

