Cholid Mawardi

Selasa, 7 Februari 2006 6:26

chalid-mawardi.jpgBerhasil Kembalikan Citra Positif NU

Pergantian penguasa negeri ini, dari rezim Orde Lama (Soekarno) ke Orde Baru yang dikomandoi Presiden Soeharto, mau tak mau berimplikasi pada banyak aspek kehidupan, khususnya politik.

Iklim yang semula terbuka lebar, mendadak menciut. Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat menjadi terkekang. Partai politik yang awalnya banyak, dikerucutkan hanya menjadi tiga, yaitu Golkar, PPP dan PDI. NU, yang pada dua pemilu sebelumnya (1955 dan 1971) memperoleh suara signifikan, pun harus sam’an wa-tha’atan ketika dinyatakan harus bergabung dengan partai-partai Islam lainnya di rumah barunya, PPP.

Maka, hari-hari berikutnya adalah saat-saat yang penuh dengan paksaan, tekanan dan intimidasi. Berbagai program pun digulirkan oleh penguasa demi melanggengkan kekuasaan. Secara politis, dengan telah diberangusnya sejumlah parpol dan ‘disatukan’ dalam satu wadah, ini menjadi efektif. Mengadopsi istilah komputer, tinggal “copy” lalu “paste”, maka jadilah.

Salah satu program yang ditawarkan rezim Orde Baru adalah gelar “Bapak Pembangunan” yang dianugerahkan kepada Presiden Soeharto. Gagasan ini digulirkan menjelang dilangsungkannya Pemilu 1982, lewat seorang menteri kabinet saat itu. Tujuannya jelas. Di samping untuk mendulang dukungan pencalonan kembali Pak Harto sebagai Presiden RI, hal itu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar loyalitas ormas -khususnya Islam- kepada rezim penguasa.

Di sisi penerimaan gagasan gelar itu oleh banyak pihak, di sana sini muncul penolakan, baik yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Konon yang jelas-jelas menentang saat itu adalah mereka yang dikenal Soekarnois.

NU, yang karena sikap kritisnya posisinya terus digerogoti (dalam rumah barunya, PPP, mulai menampakkan keberaniannya untuk ‘berbeda pendapat’ dengan pemerintah. Begitu juga terhadap ide penganugerahan gelar itu. Sebut saja tiga orang tokoh NU yang menurut Andree Feillard disebut Soekarnois, yakni Saifuddin Zuhri, Mahbub Junaidi dan Yusuf Hasyim (Pak Ud).

Menyikapi itu, bahkan Munas NU yang dilakukan di Kaliurang, selain mengisyaratkan penolakan terhadap ide gelar di atas, tak satu poin pun dilahirkan, yang menyebutkan bahwa NU mendukung kembali pencalonan Pak Harto sebagai Presiden RI.

“Agar tidak mengurangi martabat jabatan tersebut, maka tidak diperlukan tambahan sebutan-sebutan lainnya.” Demikian antara lain bunyi pernyataan NU kala itu.

Tetapi yang menarik, hanya berselang sehari setelah Munas itu usai, muncul pernyataan sikap yang menentang arus. Bertolak belakang dengan para ulama NU,GP Ansor justru menyatakan setuju dan mendukung penganugerahan gelar “Bapak Pembangunan” kepada Pak Harto.

Tentu saja para kiai serasa kebakaran jenggot,karena ulah sang anak yang tak lagi loyal dan sekata dengan sang bapak. Mereka pun bereaksi tegas terhadap tindakan indisipliner itu, dengan memberikan teguran keras di depan forum yang memang sengaja untuk mengadili.

Siapakah yang berada di balik aksi berani itu? Tak lain ia adalah sang Ketua Umum PP GP Ansor, Chalid Mawardi. Di kemudian hari, Chalid menjelaskan alasannya itu, bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara NU dengan pemerintah.

Pertentangan itu,lanjutnya, berdampak pada organisasi Ansor. Contohnya, masih menurut Chalid, larangan terhadap pemakaian seragam paramiliter NU (Banser) pada 1969, drumb band dan kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan pengkaderan dan pengadaan gaji.

Akan halnya usaha itu, konon Chalid Mawardi berusaha keras agar dapat meyakinkan pemerintah, betapa Ansor -begitu juga NU- tak seburuk yang diperkirakan pemerintah. Bahwa NU bukanlah pihak yang membahayakan negara, tidak mendukung pemerintah yang sah,dan berencana mendirikan negara Islam.

Pada September 1982, misalnya. Bertempat di ruang dinas Menhankam/Pangab Jenderal TNI M Yusuf, berkali-kali Chalid melakukan itu. “Ansor tidak seperti itu, Jenderal,” katanya.

Hasilnya? Akhirnya Jenderal M Yusuf dapat diyakinkan. Bahkan dikisahkan, dia sempat membanting segepok dokumen laporan intel yang isinya mendiskreditkan NU serta perangkat di bawahnya, termasuk Ansor. “Semua ini fitnah..!” ujar Jenderal asal Makasar itu dengan nada tinggi.

Dan sejak itu, citra Ansor dan Banser mulai membaik di mata pemerintah, berkat antara lain peran seorang pemuda bernama Chalid Mawardi. Siapakah dia? Chalid Mawardi lahir di Keprambon Wetan Solo Jateng, 11 September 1936. Ayahnya adalah seorang ulama,yang meninggal saat Chalid masih muda belia. Sedang ibunya, Hj Mahmudah adalah tokoh teras lahirnya Muslimat NU. Maka wajar jika kemudian dia menjabat Ketua Umum organisasi wanita NU itu sejak berdiri (Ketua Umum Pertama).

Sejak kecil, Chalid hidup di lingkungan pesantren, sehingga sudah tak asing dengan dunia pendidikan khas NU itu. Kakeknya adalah pengasuh Pesantren Al-Masyhudiyah Solo. Di sinilah masa kecilnya ia habiskan.

Pendidikan formal pertamanya adalah Madrasah Ibtidaiyah Sunniyyah Mangkunegoro. Di sini ia menyelesaikan studinya pada 1948. Kemudian, Chalid melanjutkan ke MTs Al-Islam Kawatan. Selain itu ia juga menempuh pendidikan di SMP Negeri 6 Beteng (lulus pada 1951), keduanya di Solo.

Lulus sekolah lanjutan pertama, ia melanjutkan ke SMA Negeri 3 Margoyudan Solo, tamat pada 1955. selanjutnya Chalid mulai keluar dari kampung halamannya. Kali ini yang dituju adalah ibukota Jakarta. Di sana ia kuliah di Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta. Di sini, pendalaman ilmu tulis-menulis itu diselesaikan dalam waktu empat tahun.

Tampaknya dunia jurnalistik telah menarik hatinya. Tak puas dengan ilmu yang didapat dari Perguruan Publisistik di Jakarta, Chalid memutuskan melanglang buana, demi memperdalam dunia kuli tinta.

Maka, pada 1960 ia pergi ke luar negeri. Negara yang menjadi tujuan adalah Negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Di sana ia menimba ilmu jurnalistik di School of Journalism yang terletak di Minnesota Minneapolis.

Sayang, di negeri adi kuasa yang menawarkan kebebasan itu Chalid tak ditakdirkan berlama-lama. Dua tahun berikutnya ia memutuskan pulang kampung, tanpa membawa gelar Master. Ini karena disertasi yang menjadi tugas akhir, tak sempat ia rampungkan. (Duta Masyarakat 22/2/2008-washiel hifdzy)