Saifullah Yusuf

CURRICULUM VITAE

Nama : SAIFULLAH YUSUF

Tempat dan Tanggal Lahir: Pasuruan, 28 Agustus 1964

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Warung Silah No.31  RT. 002 RW. 005  Ciganjur – Jakarta Selatan 12630

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Nama Orang Tua :

• Ayah: (Alm) H. Ahmad Yusuf Cholil
• Ibu : Hj. Sholichah Hasbulloh

Isteri : Ummu Fatma (40 tahun)

Anak : 4 ( empat) anak

1. Selma Halida (11 tahun)
2. Moh. Falihuddin Daffa (7 tahun)
3. Moh. Rayhan Hibatullah (5 tahun)
4. Moh. Farrelino Ramadhan (1 tahun 5 bulan)

Pendidikan :

• MI Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang selesai tahun 1979
• SMP Islam Pasuruan, selesai tahun 1981
• SMPP Negeri Pasuruan selesai tahun 1985
• Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta selesai tahun 2003

Pengalaman Organisasi :

• Ketua Senat Fisip Unas Jakarta Th. 1988 -1990
• Ketua HMI Cabang Jakarta Th. 1990 -1992
• Pengurus Pusat IPNU Th. 1992 -1994
• Ketua Pimpinan Pusat IPNU, Th. 1990 – 1995
• Wakil Sekjend PP GP Ansor Th. 1995
• Sekretaris Jendral AMNU
• Sekretaris Jendral DPP Partai Kebangkitan Bangsa Th 2002 – 2004
• Ketua Umum PP GP Ansor Th. 2000 – 2005
• Ketua Umum PP GP Ansor Th. 2005 – sekarang

Pengalaman Pekerjaan:

• Wartawan Tabloid Detik Th. 1993 -1995
• Wartawan Tabloid Target Th. 1996 – 1997
• Anggota DPR RI PDIP Th. 1999 – 2001
• Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Indonesia Bersatu Th. 2004 – 2007
• Komisaris Bank Rakyat Indonesia Th. 2007 – sekarang

Foto2 ketika Deklarasi Pasangan Cagub-Cawagub dari PAN & Demrokrat, Jatim 17 Februari 2008 di Surabaya. Dikenal dengan pasangan ”Karsa”

Politisi Muda Antar Partai

Ketua Umum GP Ansor 2000-2010, Mantan Sekjen/Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2007  ini seorang politisi muda yang terkenal paiwai lobi. Dia politisi muda antarpartai, dari PDIP lalu menjadi Sekjen PKB, kemudian bergabung ke PPP. Kini Cawagub berpasangan dengan Cagub Jawa Timur Soekarwo yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan partai Demokrat.

Pada Pemilu Presiden putaran kedua 2004 dia mendukung SBY-JK. Pilihan itu telah mengantarkannya dipercaya SBY-JK menjabat Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu hingga Mei 2007.

Drs. Saifullah Yusuf pria kelahiran 28 Agustus 1964 di Pasuruan, Jawa Timur, itu bersama Eros Djarot, turut melahirkan tabloid Detik. Melalui profesi sebagai wartawan tabloid itu pada 1994, ia kenal banyak tokoh, baik tokoh politik maupun militer. Kerap mewawancarai Mega, akhirnya ia akrab dengan tokoh PDI tersebut. Di kemudian hari, setelah Detik dibredel dan Kang Iful—demikian panggilan akrabnya waktu itu—terjun di ormas Nahdlatul Ulama (NU), dari Sekjen IPNU sampai Ketua Umum GP Ansor, hasil lobi tersebut cukup berguna. Tapi ia menampik jika dikatakan jago lobi. “Itu terlalu berlebihan,” ujarnya.

Ia sendiri mengumpamakan diri sebagai tukang pos, kurir. Sebagai kurir, ia punya peran dalam berbagai lobi politik, antara lain pertemuan Ciganjur I (1998), Ciganjur II (2000). Prestasi lain: Iful bisa menghadirkan Megawati di Istighotsah Kubro II di Senayan, 2001.

Itu semua berkat pergaulannya yang luas dengan berbagai kalangan, tanpa melihat perbedaan agama, garis politik, dan partai. Di saat NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kang Iful bukannya masuk PKB, tetapi menjadi kader PDI Perjuangan yang mengantarkannya ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Namun, pada akhirnya, ia keluar dari PDIP dan bergabung dengan PKB, dan menjadi Sekjen/Ketua DPP PKB, 2002-2004. Belakangan dia bergabung dengan PPP.

Kemudian lantaran sebelumnya dia dianggap mewakili PKB di Kabinet Indonesia Bersatu dalam jabatan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, setelah pindah ke PPP, dia diberhentikan dan diganti oleh Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edy.

Dua hal tersulit dalam menjalani profesi politisi adalah ketika Gus Dur terpilih sebagai presiden, mengalahkan Megawati yang ketua partai pemenang pemilu. “Gus Dur paman saya, sedangkan saya di PDIP. Itu rasanya satu hari seperti 20 tahun,” ujarnya.

“Juga sebaliknya, ketika Gus Dur digantikan oleh Mbak Mega,” katanya lagi.

Untuk menghadapi situasi tersebut, Iful berusaha tetap tenang, menahan diri, dan meyakinkan diri apa yang perlu diyakinkan.

Sebenarnya cita-cita Iful ingin menjadi guru madrasah, karena melihat kondisi madrasah yang menyedihkan. Cita-cita tersebut tampaknya juga ada pengaruh dari ayahnya, pegawai Departemen Agama, seorang guru agama di SD, SMP, dan pernah menjadi pegawai Kantor Urusan Agama. Ibunya, Hj. Sholichah Hasbulloh, juga bekerja di Departemen Agama.

Demi cita-cita mulia itu, Iful menempuh pendidikan dasar dan menengah di pesantren di Jombang sampai lulus sekolah menengah atas. Waktu itu, ia sudah terbiasa bergaul dengan banyak orang dari berbagai kalangan, bahkan yang berbeda agama sekalipun. Ia pun berkawan dengan anak kepala sekolah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, di Jombang, yang beragama Kristen, dan pernah mengadakan perayaan rohani bersama.

Baginya, kesempatan bergaul dengan orang beragama lain itu: “Semakin memperdalam rasa kebangsaan saya,” ujarnya.

Kalau saja pamannya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tidak menyuruh dia kuliah di Jakarta selepas SMA, barangkali cita-cita Iful menjadi guru madrasah sudah terwujud. Atas saran pamannya itu, ia kuliah di Universitas Nasional. Di Ciganjur—tempat kediaman Gus Dur—Kang Iful menimba ilmu langsung dari Ketua Umum (waktu itu) PB NU tersebut.

Pertemuannya dengan Eros Djarot mengantarkannya jadi wartawan. Ketika Eros menerbitkan tabloid Detik, sampai tabloid tersebut dibredel bersama Tempo dan Editor. Mengenal Ummu Fatma, sesama aktivis NU, pemilik sebuah hotel, pada 1995. Suatu ketika, ia menginap di Hotel Fatma.

“Saya kira dia petugas front office, malah dia yang punya,” kenang Kang Iful.

“Saya jatuh cinta pada pandangan pertama,” ujarnya.

Setahun kemudian, Iful menikahi Ummu Fatma, yang kini dikaruniai empat anak. Walau sering ditinggal ke luar kota, sang istri cukup memahami.

Dalam hal pendidikan anak, “Saya menyerahkan semuanya kepada mereka, apa yang mereka inginkan, karena saya sendiri jarang ketemu. Mereka berangkat sekolah, saya belum bangun; dan saya berangkat, mereka belum pulang,” tuturnya.

Pengagum Gus Dur, yang pamannya sendiri, ini biasa tidur sehabis subuh dan bangun pukul 09.00. Saat luang, Iful biasa membaca buku yang ringan-ringan, misalnya cerita pendek, atau buku biografi. Kalau menonton TV, ia lebih suka yang lucu-lucu, tak suka yang tegang-tegang. Karena sehari-harinya ia sudah tegang. Kini, Iful tak sempat menyalurkan semua hobi di masa remajanya: sepakbola, bulutangkis, dan catur; ia cukup joging.

Moto hidupnya: “Saya menjalani hidup, kalau orang Jawa bilang, glundung semprong, seperti air mengalir saja,” tuturnya. Alasannya, “Karena di dalam hidup ini, hanya ada dua cara orang hidup. Pertama; orang yang berpikir tertib dalam hidupnya, perencanaannya dan sebagainya. Kedua; orang yang menjalani hidup dengan motivasi, kalau tidak jadi, ya, tidak apa-apa,” kata pengagum Wahid Hasyim, Hamka, dan pemikir Islam Ali Syari’ati itu. ? *** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Syaifullah Yusuf

Dalam acara tasyakuran PKB Alwi Shihab di DPP PKB, Jl. Kalibata, Jakarta, Rabu (16/7/2003) beredar selebaran pemecatan Sekjen DPP PKB Saifullah Yusuf. Selebaran itu menegaskan bahwa pemecatan Saifullah telah sesuai dengan AD/ART DPP PKB. Saifullah dinilai telah melanggar hasil Muktamar Luar Biasa (MLB) Yogyakarta.

Kesalahan Saifullah yang terdaftar dalam selebaran misterius itu antara lain selalu menyerukan islah dengan Matori. Safullah tidak mendukung pembentukan partai sekoci PKB. Selain itu, Saifullah Yusuf juga telah melanggar hasil rapat DPP PKB, dengan tetap ikut pemilihan gubernur Jawa Timur, tulis selebaran itu.

Nama Saifullah Yusuf bukanlah nama asing bagi publik Indonesia. Publik tahu siapa pria kelahiran Pasuruan, Jatim, ini. Selain berposisi sebagai ketua umum PP GP Ansor dan sempat menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Saiful juga dikenal sebagai orang dekat dua tokoh nasional yang sangat berpengaruh, yakni mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Gus Ipul, demikian ia sering dipanggil, kian populer. Kepopuleran itu bukan karena langkahnya meninggalkan PDIP dan pilih bergabung dengan PKB, namun karena ia mencalonkan diri sebagai ketua umum PKB. Kepopulerannya berikutnya adalah karena ia dicalonkan sebagai gubernur Jawa Timur periode 2003-2008 oleh PKB, namun ternyata kenyataannya tak terwujud.

Sebagai Sekjen DPP PKB pun, Gus Ipul pernah akan mengalami pemecatan. Tetapi, Rapat Pleno I Dewan Syura Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak sepakat dengan rencana pemecatan itu. Sebab, Saifullah dinilai telah membawa “angin segar” dan menunjukkan kinerja yang cukup baik bagi perkembangan PKB ke depan.

Usulan pertama pemecatan sebenarnya datang dari Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid. Berdasarkan laporan tim investigasi internal DPP PKB, pada muktamar luar biasa (MLB) di Yogyakarta terjadi fenomena politik uang (money politics) yang diduga dilakukan Saifullah.

Keinginan Gus Dur yang disampaikan pada rapat itu mendapat tentangan dari banyak ulama, termasuk dari Wakil Ketua Umum Dewan Syura KH Cholil Bisri. Bahkan, KH Cholil sempat menyatakan, jika Saifullah dipecat, dialah yang pertama kali akan keluar dari PKB.

Akibat tentangan keras dari para ulama, Abdurrahman Wahid melunak dan meminta mandat dari Musyawarah Pimpinan (Muspim) PKB yang digelar hari Senin (10/6/2002) untuk dapat melakukan perubahan susunan personel DPP PKB. (ma2n dari berbagai sumber)

Simbol Hidupnya Demokrasi di PKB

Dia terpilih kembali secara  aklamasi menjabat Ketua Umum GP Anshor periode 2005-2010 dalam Muktamar 3/4/2005 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Mantan Sekjen yang akhirnya direposisi menjadi salah seorang Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memilih mendukung SBY-JK pada Pemilu Presiden putaran kedua 2004. Pilihan itu telah mengantarkannya dipercaya SBY-JK menjabat Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu.

Kemudian, setelah sempat terjadi perdebatan tentang keberadaan fungsionaris DPP PKB yang merangkap jabatan di Kabinet Indonesia Bersatu, rapat pleno DPP PKB yang digelar Selasa malam 26 Oktober 2004, memutuskan, Ketua Umum PKB Alwi Shihab (yang menjadi Menko Kesra KBI) dan Ketua PKB Saifullah Yusuf diberhentikan dari jabatannya di PKB.

Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Arifin Djunaedi yang memimpin rapat menjelaskan, keputusan pemberhentian Alwi yang kini menjabat Menko Kesra dan Saiful yang menduduki jabatan menteri negara percepatan pembangunan daerah tertinggal sudah sesuai dengan AD/ART PKB, peraturan partai, serta keputusan rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz pada 21 September 2004.

Politisi muda ini tak mudah didikte oleh Gus Dur. Ia satu-satunya penentang terbuka Gus Dur yang bisa bertahan di posisi strategis PKB. Padahal, secara pribadi, Gus Dur itu selain sebagai paman juga guru baginya. Tapi sebagai Sekjen PKB, prinsip dan sikap-tindaknya sering berseberangan dengan Gus Dur yang membuatnya sempat terancam direposisi. Ternyata, Ketua Umum GP Ansor ini sangat kuat. Ia kini telah menjadi simbol kebebasan berpikir dan masih hidupnya demokrasi di PKB.

Ia kuat kerena didukung sejumlah kyai Nahdlatul Ulama, pendiri Partai kebangkitan Bangsa (PKB). Keinginan Gus Dur, lewat keputusan Dewan Syuro PKB mereposisi Saifullah dari jabatan Sekjen PKB ditentang para kiyai NU. Para kyai itu menilai kesewenangan para petinggi PKB mereposisi Saifullah merupakan puncak akumulasi “pembangkangan” PKB kepada para kyai NU itu.

Para kiai NU sampai mengadakan tiga pertemuan untuk menyikapi berbagai “pembangkangan” PKB kepada para kyai pendiri partai itu, termasuk soal reposisi Saifullah. Yakni, pertama tanggal 9 September di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, kedua tanggal 14 September di Pati, Jawa Tengah, dan pertemuan ketiga tanggal 19 September di Jember, Jawa Timur. Tiga kali pertemuan itu melahirkan rekomendasi yang disampaikan kepada para kader NU yang ada di PKB.

Akhirnya, keinginan Gur Dur untuk mereposisi Saifullah dari jabatan Sekjen DPP PKB dimentahkan Rapat Pleno DPP dengan voting 18 suara menolak reposisi dan 17 suara setuju reposisi. Saifullah Yusuf ternyata sangat kuat. Ia satu-satunya “penentang” Gus Dur yang bisa bertahan di posisi strategis PKB. Keputusan ini telah pula menyelamatkan PKB dari dari dugaan telah matinya demokrasi di tubuh partai itu.

Nahdliyin kelahiran Pasuruan, Jatim, 28 Agustus 1964 ini menampakkan sosok yang berbeda dengan beberapa fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lainnya yang selalu patuh kepada Gus Dur, selaku Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Suatu jabatan yang secara realitas tampak mempunyai kekuasaan tertinggi di PKB.

Hembusan angin reposisi yang menerpa Saifullah bertiup semenjak Ketua Umum GP Ansor ini dianggap terlalu banyak “berbuat dosa” dan dinilai berulangkali mengedepankan prinsip dan sikap yang berbeda dengan Gus Dur dan para penurut setia mantan presiden itu di DPP PKB. Di antaranya, sikapnya yang menolak rencana pendirian PKN (Partai Kebangkitan Nasional) sebagai jalan keluar seandainya PKB pimpinan Gus Dur-Alwi kalah dalam perseteruannya dengan PKB pimpinan Matori Abdul Djalil. Ia lebih memilih rekonsiliasi daripada membentuk partai baru.

Perseteruan lain adalah soal keinginan Gus Dur memuktamarluarbiasakaan (MLB) KH Hasyim Muzadi dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) hanya karena adanya suara yang menyebut nama Hasyim Muzadi sebagai calon presiden. Gus Ipul, panggilan Saifullah, menentang keinginan Gus Dur ini. Apalagi Gus Ipul juga tak sepaham dengan penetapan Gus Dur sebagai calon presiden tunggal PKB pada Mukernas lalu. Perseteruan semakin tajam manakala Gus Dur menolak pencalonan Saifullah untuk merebut jabatan gubemur Jawa Timur yang direkomendasikan beberapa kiyai. Gus Dur malah mendukung A.M. Kahfi dan ternyata kalah.

Berbagai perbedaan prinsip ini, telah menggiring Saifullah pada posisi “tersangka” melakukan berbagai pelanggaran termasuk diduga korupsi dalam pembangunan kantor PKB. Dalam Rapat Pelno Dewan Syuro dan DPP PKB atas prakarsa Gus Dur dibentuk Tim Tiga untuk mengusut kesalahan Saifullah.

Lalu, berdasarkan laporan Tim Tiga yang sebenarnya tidak menemukan pelanggaran berat, Dewan Syuro DPP PKB, lewat pemungutan suara (9 setuju dan 7 menolak), Senin 1/9/03 malam, mereposisi Saifullah Yusuf sebagai Sekjen DPP PKB. Selanjutnya, Gus Dur mengusulkan jabatan Sekjen diberikan kepada Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Muhyidin Arubusman.

Menurut Sekretaris Dewan Syuro PKB Arifin Djunaidi, Rapat Dewan Syuro sepakat bahwa Gus Ipul memang telah melanggar AD/ART partai berdasarkan fakta-fakta yang dilaporkan oleh Tim Tiga (yang beranggotakan Noer Iskandar Albarsanny, Mahfud MD, dan AS Hikam).

Segera, berbagai reaksi keras muncul menentang keputusan Dewan Syuro itu. Pertama-tama dari Wakil Sekjen DPP PKB Yahya Staquf yang mengatakan keputusan Dewan Syuro itu tidak sesuai dengan AD/ART partai. Menurut Yahya, keputusan Dewan Syuro belum final, harus dibawa ke rapat pleno gabungan dengan Tanfidz. “Kalau forum ini menetapkan harus ada reposisi, saya kira baru clear. Jadi, masih ada hari esok,” katanya.

Hal senada dikemukakan, sejumlah pengurus DPP PKB. Mereka mengajukan keberatan terhadap keputusan Dewan Syuro itu. Menurut mereka, yang bisa mencopot jabatan itu adalah kesepakatan antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidziyah dalam rapat pleno. Sedangkan Dewan Syuro sifatnya hanya memberi rekomendasi.

Saifullah sendiri juga secara tegas menolak dan tidak menerima keputusan Dewan Syuro yang mencopot posisinya sebagai Sekjen DPP PKB itu. Penolakan itu dikemukakannya dalam konferensi pers di Press Room MPR/DPR, Senin (8/9/03). Ia didampingi Wakil Sekjen DPP PKB Yahya Cholil Staquf dan Ketua GP Ansor Ni’am Salim.

Ia menyatakan akan tetap berada di PKB dan meminta PKB tetap melaksanakan konsolidasi mempersiapkan Pemilihan Umum 2004. Ia juga meminta agar basis PKB dan GP Ansor tetap tenang menyikapi keputusan tersebut. Khusus kepada keluarga besar GP Ansor, ia minta untuk menahan diri dan tidak ikut melibatkan diri dalam konflik di PKB.

Menurutnya, keputusan final tentang keberadaannya sebagai Sekjen DPP PKB harus diputuskan secara resmi oleh partai. Tim Tiga yang dibentuk DPP PKB untuk menyelidiki sejumlah dugaan dan tuduhan dari sejumlah pihak kepadanya belum bisa menunjukkan alasan yang kuat dengan bukti yang cukup untuk dinyatakan sebagai fungsionaris yang melanggar anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).

Dengan alasan itu ia menolak dan tidak menerima keputusan itu. “Di samping tidak sesuai AD/ART, yang penting adalah tidak ada alasan yang bisa saya terima, baik secara rasional, hukum partai maupun hukum agama,” katanya.

Saifullah masuk orbit politik nasional setelah terpilih menjadi anggota DPR dari Fraksi PDI-P. Ketika tokoh-tokoh NU mendeklarasikan PKB, Saifullah sudah masuk ke PDIP. Ia dinilai sebagai simbol dukungan NU pada partai politik pimpinan Megawati, yang ketika itu mendapat serangan bertubi-tubi dari kelompok yang menggunakan simbol-simbol Islam. Oleh pendukungnya, Saifullah yang saat itu duduk sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR dianggap sebagai “jembatan” dua kelompok massa besar, PDIP dan NU.

Namun, awal 2002, Saifullah keluar dari PDIP, meninggalkan kursi anggota DPR, dan langsung masuk bursa kandidat Ketua Umum DPP PKB dalam Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB di Yogyakarta, Januari 2002. Dalam MLB ini keberseberangan antara Saifullah dengan Gus Dur sebenarnya sudah menonjol. Dalam pertarungan memperebutkan kursi yang ditinggalkan Matori Abdul Djalil (dipecat Gus Dur) itu, Saifullah bersaing ketat dengan Dr. Alwi Shihab yang dijagokan Gus Dur. Namun akhirnya ditemukan solusi terbaik, Saifullah mendapat jabatan sebagai Sekjen PKB.

Sebenarnya kiprah politik Saifullah tidak terlepas dari pengaruh Gus Dur. Gus Dur sebagai paman adalah juga guru politiknya. Ia sangat mengenal dan mengikuti langsung sepak terjang pamannya itu, semenjak ia tinggal di rumah Gus Dur di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan tahun 1985.

Orangtuanya menitipkan Saifullah kepada Gus Dur yang waktu itu ingin meneruskan kuliahnya. Gus Dur, cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari, itu mencukupi kebutuhan Saifullah mulai dari urusan makan, minum, uang jajan dan SPP. Bukan hanya itu, bahkan sampai mengurusi Saifullah membentuk rumah tangga. Ketika itu Gus Dur berupaya meyakinkan calon mertua Saifullah yang saat itu masih ragu menerimanya sebagai menantu.

Tentang semua itu, dengan jujur Saifullah mengakui bahwa ia mendapat banyak sekali ilmu, akses, kesempatan, uang dan sebagainya dari Gus Dur. Ia menganggap Gus Dur adalah guru sekaligus orang tuanya. Gus Dur yang dianggap mempunyai sejumlah kekuatan dan kelebihan yang tidak dimiliki warga nahdliyin lain ini rupanya menjadi figur teladan juga bagi Saifullah. Ia semakin kagum kepada Gus Dur ketika melihat Gus Dur tetap tabah ketika dilengserkan dari kursi kepresidenan. Baginya, Gus Dur menjadi teladan dalam soal ketahanan menghadapi ujian.

Lulusan Fisipol Universitas Nasional Jakarta ini pernah bekerja sebagai wartawan tabloid Detik. Sebelum di GP Ansor, ia aktif di Ikatan Pelajar NU (IPNU). Ia menjadi Pejabat Ketua Umum GP Ansor, ketika Ketua Umum Iqbal Assegaf meninggal dunia.

Setelah menuai kritik dari sejumlah politikus karena sepak terjangnya yang terlalu pragmatis, Saifullah mengatakan bahwa semua yang telah terjadi akan dijadikannya sebagai bahan koreksi dan peringatan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangannya. Saifullah berjanji tetap akan berusaha melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan partai yang dilahirkan kaum nahdliyin itu menghadapi Pemilu 2004.

Menteri
Indo Pos Sabtu, 23 Okt 2004: Tampilnya Saifullah Yusuf, tampaknya, mulai mengubah citra Kantor Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Indonesia Timur yang kini menjadi Kementerian Negara Pengembangan Daerah Tertinggal. Dia pun mampu mencairkan suasana.

Tidak ada kesan kaku seperti dulu, ketika kementerian tersebut dipimpin Manuel Kaisiepo. Paling tidak, citra itu yang ditunjukkan Saiful kemarin sore saat serah terima jabatan (sertijab) di kementerian yang berkantor di Jalan Abdul Muis 7, Jakarta.

Selama memberikan sambutan, kemenakan Gus Dur itu tidak henti memancing tawa para staf kementerian yang berada satu kompleks dengan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Misalnya, Saiful yang kemarin tampil necis berjas layaknya pejabat negara sama sekali tidak menyebut Manuel sebagai senior, tetapi sebagai gurunya.

Ketua umum GP Ansor itu pun bercerita, saat dirinya menjadi wartawan baru di tabloid Detik, yang kemudian dibredel pemerintahan Orde Baru, dia justru banyak belajar dari Manuel yang saat itu menjadi wartawan senior harian Kompas.

Dia pun bercanda dengan meminjam guyonan ala warga Madura. “(acara sertijab) Ini adalah penyerahan guru kepada murid. Dalam istilah orang Madura, Pak Manuel itu menterinya, saya hanya penggantinya,” celetuknya yang disambut gelak tawa para staf dan pegawai kementerian.

Alumnus Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu pun mengaku bahagia bisa melanjutkan tugas Manuel. Bahkan, lanjut Saiful, kebahagian itu akan sedikit berkurang jika yang digantikan bukan Manuel Kaisiepo.

Tadi Pak Manuel bilang, meski fisiknya ke luar dari sini, hatinya tetap di sini. Saya berharap tak hanya hatinya yang tetap di sini, tapi juga fisiknya,” kata Saiful. “Jadi, saya persilakan Pak Manuel setiap hari datang ke sini,” imbuhnya yang lagi-lagi disambut tawa para staf.

Manuel yang berdiri di samping Saiful, tampaknya, tak kuasa menahan tawa. Dia pun manggut-manggut. “Saya siap!” balasnya. Mendengar jawaban ini, tanpa diberi aba-aba, para staf yang berjumlah 280 orang bertepuk tangan bersama-sama.

Setelah mengawali dengan guyonan, barulah ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memberikan pidato dengan serius. Dikatakannya, perubahan kementerian saat dipimpin Manuel dan saat ini hanya sebatas nama. Tapi, fungsinya sama, yaitu mewujudkan keinginan masyarakat yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan, terutama di daerah tertinggal.

“Jika kemarin hanya mencakup Indonesia Timur, nanti akan diperluas di seluruh wilayah Indonesia. Di Jambi dan Bengkulu, misalnya, masih banyak daerah tertinggal,” terangnya.

Saiful menandaskan akan mengerjakan tugasnya secara bertahap. Kepada para staf, dia mengajak mereka bekerja seperti biasa dengan kondisi seadanya. “Ilmu saya belum cukup memimpin Bapak-Bapak. Karena itu, saya memohon masukan, saran, dan kritik yang bisa membuat jalan saya di kementerian ini lurus. Kalau tidak bisa halus, sedikit kasar tak apa-apa,” ujarnya yang lagi-lagi disambut tawa stafnya.

Sayangnya, acara sertijab kemarin tidak lengkap. Sebab, Saiful tidak didampingi istrinya, Ummu Fatma. Tidak ada penjelasan mengapa sang istri tak hadir. Pada hari pertama kerja itu, Saiful dikawal koleganya, seperti Abdullah Azwar Anas, Choirul Sholeh, Idham Chalid, dan Tony Wardoyo. Keempatnya adalah anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Saiful juga dikawal sejumlah pimpinan GP Ansor, seperti Muhammad Ni’am Salim, Umar Syah, Endang Shobirin, Maskut Chandranegara, dan pengurus lainnya. (Sumber: Ensiklopedia Tokoh Indonesia)

Saifullah Yusuf dan Yusril Main Film

Tak menjadi pejabat bukan berarti harus berhenti beraktifitas, seperti dibuktikan kedua mantan menteri ini. Baru awal Mei lalu meninggalkan jabatan menteri setelah reshuffle kabinet, Yusril Ihza Mahendra dan Saifullah Yusuf dapat peran baru. Yusril jadi Cheng Ho, Gus Ipul Raja Majapahit.

Keduanya “diangkat” menjadi laksamana dan raja. Bukan dalam dunia nyata, tapi dalam serial film televisi Admiral Zheng He atau Laksamana Cheng Ho.

Ide membuat film tersebut, salah satunya, memang datang dari Yusril. Menurut Yusril, ide itu muncul saat dirinya masih menjadi menteri sekretaris negara (Mensesneg). “Banyak respons dan yang berminat untuk membuat film itu bersama Kantana,” kata ketua Majelis Syura DPP Partai Bulang Bintang tersebut. Kebetulan, Yusril kenal baik dengan Jaruek Kanjaruek, orang Thailand yang dikenal sebagai chief executive officer (CEO) Kantana Group Public Company Ltd.

Yusril mengaku mau bermain dalam film Laksamana Cheng Ho karena film tersebut membawa pesan perdamaian. Ide-ide besar sejarah panglima perang dari Tiongkok itu dinilai Yusril masih relevan untuk diterapkan saat ini. “Karakter Cheng Ho juga menarik. Dia lahir dari kalangan orang biasa. Bapaknya pemberontak. Dia banyak berkorban dalam hidupnya,” kata doktor ilmu hukum dari Universitas Sains Malaysia itu.

Dalam salah satu adegan, Laksamana Cheng Ho akan berlabuh di Blambangan, sebuah kerajaan di ujung timur Pulau Jawa (kini masuk Kabupaten Banyuwangi). Saat itu Cheng Ho punya misi menyerahkan stempel emas dari kaisar Tiongkok ke raja Majapahit. Rupanya, ada kesalahpahaman. Sebab, di Majapahit ada orang yang sama-sama mengaku raja, yakni Wirabumi dan Wikramawardhana.

Kehadiran Cheng Ho yang membawa misi damai justru menimbulkan salah paham. Dua orang yang mengaku penguasa kerajaan terbesar di Nusantara itu pun bertempur. Wirabumi akhirnya tewas dalam pertempuran itu.

Selanjutnya, terjadi negosiasi antara Cheng Ho dan Wikramawardhana. Nah, sosok Wikramawardhana inilah yang diperankan oleh mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf. “Saya hanya main lima episode di film ini,” kata Saiful – sapaan Saifullah Yusuf- saat dihubungi Jawa Pos secara terpisah.

Ketua umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor itu mengaku diajak Yusril bergabung di film tersebut. Sebagai raja Majapahit, Saiful akan mengenakan kemben (terlihat dadanya) dan berambut gondrong. “Anak saya sampai tertawa melihat foto saya pakai baju raja Majapahit,” tutur Saiful.

Setelah dua kali tertunda, syuting perdana film Laksamana Cheng Ho di Indonesia dimulai kemarin (1/3/2008). Pengambilan gambar dilakukan di studio Jupiter Global Film di Padang Golf Kemayoran.

Menurut Nirattisai Kanjareuk, sutradara film Laksamana Cheng Ho asal perusahaan film Kantana, Thailand, syuting di Indonesia akan dilakukan di Jakarta dan Pantai Pangandaran. “Kemungkinan membutuhkan waktu dua bulan untuk syuting terakhir ini,” kata Nirattisai Kanjareuk di sela-sela pengambilan gambar (1/3/2008).

Di tempat syuting telah disiapkan kapal kayu besar yang merupakan kapal perang Laksamana Cheng Ho. Ukurannya kira-kira sepertiga lapangan sepak bola, lengkap dengan layar dan dayung. Salah satu penyebab molornya syuting di Indonesia juga karena persiapan peralatan, termasuk pembuatan kapal tersebut.

Menurut Nirattisai, Indonesia merupakan negara terakhir untuk syuting. Sebelumnya, pengambilan gambar dilakukan di Thailand dan Tiongkok. “Mudah-mudahan Mei atau Juni tahun ini sudah bisa ditayangkan,” katanya.

Syuting kali ini mengambil 12 adegan. Sembilan di antaranya tentang Laksamana Cheng Ho yang berlabuh di di tanah Jawa. Salah satu adegan kemarin memperlihatkan pertemuan Cheng Ho dengan Wikramawardana.

Wikramawardana sempat berselisih paham dengan Cheng Ho dan mengira utusan Kaisar Tiongkok itu mendukung musuh Majapahit. Adegan tersebut sempat diulang beberapa kali gara-gara Saiful salah mengucapkan dialog. “Agak grogi, namanya juga bintang film dadakan,” kata Saiful usai syuting.

Adegan lain menunjukkan Cheng Ho sedang menengahi pertemuan Wikramwardana dengan Raja Malaka Paramiswara yang diperankan Supian bin Buang dari Malaysia.

Film yang menghabiskan biaya USD 5 juta itu melibatkan artis dari enam negara, yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan RRT. Masing-masing pemain menggunakan bahasa negara masing-masing. Dan, saat penayangan nanti di-dubbing dalam enam bahasa.

Sedikitnya ada 6.000 pemain yang terlibat dalam film tersebut. “Laksamana Cheng Ho merupakan simbol pemersatu bangsa-bangsa di Asia Tenggara pada abad ke-12,” kata Yusril.

Film tersebut merupakan kerja sama produksi Kantana Group Public Company Limited, sebuah perusahaan film di Thailand, dengan Jupiter Company Global Film Limited (Indonesia). Film serial tersebut diangkat dari biografi Admiral Zheng He (Laksamana Cheng Ho), yang hidup pada zaman Dinasti Ming, abad ke-12. (sumber: jawa post)