Delapan bulan sudah usia pemerintahan SBY. Diawali dengan program 100 hari, lalu disusul dengan berbagai kebijakan serta program strategis yang bersifat konsolidatif.

Pada awal kepemimpinan SBY periode kedua ini,pemerintah meletakkan landasan penting, khususnya dalam merumuskan politik perencanaan pembangunan lima tahun. Saat ini,kita telah miliki Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 perihal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Mengelola pemerintahan dan pembangunan di era transisi ini tidaklah mudah.Ada sederet soal yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Dinamika politik yang berkembang dinamis pasti berakibat bagi proses penataan pemerintahan dan pembangunan bangsa.Ke depan, tercatat ada 10 tantangan strategis yang harus dikelola secara apik.

10 Tantangan

Pertama, pada masa 2004–2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6%.Kondisi ini dinilai belum cukup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,terutama mereka yang tinggal di daerahdaerah tertinggal.Tantangannya adalah bagaimana menciptakan pembangunan yang inklusif, yang menuntut percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5% per tahun dalam lima tahun mendatang.

Kedua, kesenjangan antargolongan penduduk.Kondisi ini menuntut perlunya percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin rakyat (inclusive growth). Politik ekonomi seperti itu adalah komitmen kita bersama. Harapannya, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan semakin turun dan kapasitas keluarga-keluarga semakin kuat dalam menghadapi berbagai guncangan. Pola pertumbuhan yang inklusifmemerlukanintervensipemerintah yang memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan.

Dalam konteks itu, retreat Presiden-gubernur se-Indonesia di Istana Tampak Siring, Bali, telah menghasilkan Inpres No 3/2010 tentang Percepatan Program Keadilan untuk Semua.Kesepakatan Tampak Siring dapat dilihat sebagai salah satu upaya dalam memastikan nilainilai inklusif dalam pembangunan. Ketiga, kesenjangan antardaerah merupakan soal serius.Pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah, terutama daerah- daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Kita akui bahwa investasi masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia ketimbang di wilayah timur. Akibatnya, potret ekonomi nasional tak seimbang.

Bertolak dari mosaik ekonomi ini, kita dituntut untuk merumuskan langkah-langkah sektoral dan kewilayahan yang saling sinergis. Dalam RPJMN 2010–2014, pemerintah merancang pembangunan yang berimbang (balanced development) guna memacu pembangunan kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah pascakonflik. Keempat, kesenjangan antarpelaku usaha merupakan salah satu pekerjaan rumah bersama. Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan. Pola-pola keterkaitan ekonomi menjadi upaya yang terus diupayakan pemerintah, termasuk pihak perbankan.Salah satu contoh adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Melalui skema ini,diharapkan aliran triliunan rupiah dapat terdistribusi secara merata ke usaha mikro, kecil, dan menengah dalam setiap tahun. Kelima, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup adalah strategi yang harus kita terapkan ke depan.Kerusakan alam berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan.Dimensi lingkungan hidup pun sangat terkait dengan perubahan iklim. Ini menuntut pembangunan yang ramah lingkungan. Dalam berbagai kesempatan,terutama di forum internasional,Presiden SBY selalu menekankan pentingnya peran negara-negara maju untuk secara sadar membantu strategi adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

Komitmen Norwegia dalam mengalokasikan hibah sekitar Rp9 triliun merupakan hasil diplomasi dalam mengurangi emisi di tanah air kita. Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Ekonomi yang tumbuh kuat memiliki relasi yang positif dengan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air,udara, dan tanah atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai.Karena itu,pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Ketujuh,sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (strong and sustainable growth)harus berasal dari produktivitas yang meningkat. Membicarakan produktivitas tak akan terlepas dari kualitas sumber daya manusia.Pekerjaan rumah kita adalah memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antardaerah. Hanya dengan intervensi pemerintah,kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi.

Birokrasi dan Demokrasi yang Substantif

Kedelapan,keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Memang, kita tidak bisa menutup mata atas pelbagai kritikan masyarakat terhadap lemahnya pelayanan publik. Konsepsi kebijakan yang baik tak akan berjalan tanpa dukungan birokrasi yang kapabel di berbagai tingkatan.Untuk mendukung agenda reformasi birokrasi, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN dan RB) sedang ditugasi Presiden untuk menyelesaikan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025.

Kesembilan, demokrasi adalah jalur yang telah kita pilih sebagai dasar hidup berbangsa. Dalam 10 tahun terakhir ini kehidupan demokrasi tumbuh dengan berbagai dinamika yang menyertainya. Namun, harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu,konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Gagasan konfederasi yang ramai akhir-akhir ini adalah suatu yang wajar dalam proses penataan sistem kepartaian dan sistem perwakilan rakyat. Kita patut mencatat bahwa demokrasi dan desentralisasi saling terkait kuat. Proses transformasi sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik telah dilakukan dalam 10 tahun terakhir ini.

Namun semua ini belum berjalan sempurna. Misalnya, era otonomi daerah telah memberi ruang yang luas untuk lahirnya daerah otonom baru (DOB). Hingga kini, ada 205 DOB yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten,dan 34 kota.Di sinilah pentingnya hadir suatu Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) Tahun 2010–2025. Melalui Desartada ini, Presiden SBY ingin meletakkan kerangka besar bagaimana pembangunan kewilayahan yang ideal bagi negeri ini di masa depan. Ke-10, di era transisi ini,hukum harus menjadi panglima.Kebebasan yang surplus tanpa diimbangi oleh tanggung jawab dan etika hanya berujung pada demokrasi yang defisit. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi,dapat memberikan rasa aman,adil,dan kepastian berusaha.

Oleh karena itu, tampaknya penataan politik hukum kita perlu diarahkan pada tiga aspek strategis, yaitu (1) substansi atau materi hukum yang terkait dengan berbagai regulasi,(2) struktur atau sistem hukum yang terkait dengan institusi-institusi penegak hukum, serta (3) budaya hukum yang perlu dikembangkan dari waktu ke waktu, baik di kalangan pemerintah,penegak hukum maupun masyarakat. Sederet tantangan tersebut merupakan pekerjaan rumah yang perlu kita kelola bersama.

Saat ini, tak bosan-bosannya Presiden SBY menanamkan spirit optimisme kolektif dalam membangun dan menata bangsa ini.Semua komponen bangsa, termasuk pers sebagai pilar keempat demokrasi,juga bertanggung jawab bagi perubahan yang lebih baik.Semoga!

Editor: IC
Sumber: Seputar-indonesia/26/07/10

KAPOLRI Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan meletakkan jabatan pada Oktober 2010. Seiring dengan akan habisnya masa jabatan Kapolri ini, ”uji kelayakan” terhadap sosok kandidat Kapolri mendatang secara tidak langsung telah bergulir. Komisi III DPR (bidang hukum) gencar melacak dan mempertanyakan transparansi rekening para kandidat (Jawa Pos, 20 Juli 2010).

Memang kandidat Kapolri sekarang wajib diuji secara cermat. Pasalnya, agenda yang akan dihadapi Kapolri mendatang tidaklah sedikit. Uji kepatutan yang bersubstansi moral, intelektualitas, jenjang karir, dan sebagainya merupakan unsur atau parameter yang menentukan.

Ada beberapa alasan yang mendasari itu. Pertama, seiring dengan gencarnya gugatan moral yang dialamatkan kepada Polri sekarang, minimal dikaitkan dengan ”rekening gendut”, maka sudah seharusnya kandidat Kapolri benar-benar steril atau terbebas dari keterlibatan memiliki rekening yang tak wajar.

Kandidat Kapolri tidak perlu dan tidak sepantasnya berapologi bahwa uang atau barang berharga yang dimiliki bukan permintaan, tetapi pemberian sukerala. Sebab, pemberian demikian tetaplah sebagai beban moral yang  bisa ”mengeksaminasi” dan mengooptasi kemandirian Polri.

Polri tidak akan bisa menjalankan tugasnya secara inklusif, egaliter, atau berorientasi kepada prinsip justice for all (keadilan untuk semua) kalau sebelum atau saat menjabat sudah menerima pemberian dari pihak-pihak yang bermasalah secara hukum.  Pihak yang bermasalah itu memang terkadang tidak secara langsung sebagai objek perkara. Tetapi, tidak sedikit di antara mereka yang bersaudara dengan seseorang atau korporasi yang sedang bermasalah secara hukum.

Tampaknya, kandidat Kapolri perlu belajar kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sosok penguasa yang dikenal sangat zahid (sederhana/tidak cinta dunia secara berlebihan) itu.  Begitu dia dilantik sebagai khalifah, banyak di antara pengusaha atau kalangan pemodal kuat yang  memberikan hadiah sebagai bukti ucapan selamat. Namun, semua hadiah tersebut dikembalikan sambil berujar, ”Meski pendahuluku pernah menerima hadiah, aku tidak mau menerima karena khawatir kalau hadiah yang kuterima ini akan menjadi beban berat yang membuat aku gagal menjalankan amanat.”

Yang dilakukan Umar itu dapat dijadikan sebagai teladan moral bahwa opsi penolakan yang ditunjukkan merupakan wujud gerakan spiritualisasi atau sufisme kekuasaan dini yang bercorak melawan segala bentuk tekanan, godaan, atau pola perkoncoan yang bermaksud  mengalahkan, menjinakkan, serta merampas kemerdekaan nurani dan nilai-nilai agung.

Kalau kandidat Kapolri mendatang mempunyai integritas moral seperti itu, rasanya, tidak perlu ditakutkan akan terjadi peristiwa memilukan seperti beredarnya rekening gendut. Kekuatan elite ekonomi atau konglomerat tidak akan bereksperimen untuk memengaruhi dan menjinakkannya.

Kedua, disharmonisasi di tubuh Polri. Sekurang-kurangnya terdapat beberapa kasus sensitif yang membuat citra Polri masih berada dalam atmosfer konflik atau setidaknya terdapat gesekan dan saling menstigmaisasi. Terbongkarnya kasus mafia pajak akibat testimoni Susno dan dugaan terlibatnya elemen Polri dalam pembunuhan Nasaruddin adalah beberapa kasus yang membuat Polri belum ditempatkan sebagai institusi penegakan hukum yang berwibawa.

Apa yang dibongkar Susno itu seperti menggeneralisasi bahwa sebenarnya tubuh Polri masih menyimpan beragam misteri -yang salah satu di antaranya kasus pajak- yang bukan tidak mungkin suatu saat bisa terjadi dan meledak. Meski apa yang diungkap Susno terbilang terlambat, setidaknya, ”berkat” testimoninya itu, publik jadi paham bahwa institusi Polri memerlukan reformasi internal secara maksimal. Dengan demikian, kandidat Kapolri wajib bekerja keras di kemudian hari.

Ketiga, stigmaisasi yang dilekatkan kepada Polri bahwa institusi ini masih menjadi institusi yang belum bersih saat menjalankan peran sebagai “mesin” fundamental dari implementasi sistem peradilan pidana (criminal justice system). Posisinya sebagai mitra penegakan hukum dengan lembaga lain seperti kejaksaan, kehakiman, dan lembaga-lembaga advokasi masih dihadapkan kepada virus yang mereduksi “kesehatan” profetisnya. Tuduhan sebagai lembaga berpenyakit serius sebagaimana kejaksaan dan kehakiman masih melekat hingga sekarang.

Keempat, ketakutan saksi korban dalam memberikan kesaksian serta teraniayanya aktivis pejuang HAM dan antikorupsi akibat teror yang dialami mengindikasikan bahwa Polri belum menjadi pelindung keberlanjutan dan kedamaian hidup warga masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran yuridis kepolisian negara tersebut jelas bahwa negara mengamanatkan kepada Polri untuk menjalankan peran sebagai pelindung hak asasi manusia. Namanya pelindung, tentulah apa yang diperankan dikonsentrasikan untuk membuat masyarakat bisa menjalani kehidupan dalam atmosfer kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan.

Jika masih marak horor atau teror, kalangan pencari keadilan kesulitan mengadakan komunikasi inklusif dan egaliter saat berurusan ke kantor polisi. Dengan demikian, polisi belum sampai pada ranah maksimalitas dalam meningkatkan profesionalismenya.

Keempat  kondisi di atas jelas menjadi agenda besar bagi Kapolri pada masa mendatang. Keempat “pekerjaan” itu selayaknya menjadi bahan refleksi bagi para kandidat Kapolri supaya saat kandidat itu terpilih jadi Kapolri di kemudian hari, dia bisa menuntaskannya.

Editor: IC
Sumber: Jawapos, 21/07/10

DALAM waktu yang hampir bersamaan, ada dua berita besar yang sangat mengguncang kehidupan umat Islam Indonesia. Pertama, berita perubahan arah kiblat. Kedua, berita dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, berita pertama menghiasi halaman depan koran terbesar di Timur Tengah, Ash-Sharq Al-Awsat (17/7).

Mungkin meledaknya dua berita besar itu dalam waktu yang hampir bersamaan hanyalah kebetulan. Tapi, bisa juga fakta tersebut dimaknai sebagai rencana Ilahi untuk menciptakan perubahan besar dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Pertimbangannya, hal pertama (kiblat=salat) sangat menentukan keselamatan umat Islam di akhirat. Lalu, hal kedua (korupsi) sangat memengaruhi kebaikan hidup umat Islam di dunia.

Menghadap Kiblat

Terkait dengan fakta tersebut, ada tiga hal yang bisa dilakukan umat Islam. Pertama, memperbaiki arah kiblat secara ritual saat melaksanakan salat. Sesuai dengan fatwa terakhir Majelis Ulama Indonesia (MUI), umat Islam Indonesia harus menjalankan salat dengan mengarah ke barat laut.

Secara fikih, sebenarnya perubahan dalam fatwa MUI tidak terlalu dibutuhkan. Sebab, kewajiban umat Islam hanyalah menunaikan salat dengan menghadap arah (syathrah) kiblat, bukan titik (‘ain) kiblat secara mutlak dan kurat (sesuai dengan kandungan surat Al Baqarah: 144).

Karena itu, pergeseran posisi tersebut tidak mewajibkan umat Islam Indonesia mengubah arah kiblat saat menunaikan salat. Kecuali, posisi kiblat bergeser secara radikal sehingga tak lagi mengarah ke barat (bagi umat Islam Indonesia), melainkan ke selatan, utara, bahkan timur.

Dengan demikian, dapat ditegaskan, melakukan salat dengan mengarah ke barat seperti kebiasaan selama ini (atau agak serong sedikit) sama sahnya dengan mengarah ke barat laut (sebagaimana fatwa terakhir MUI). Hal yang jauh lebih penting untuk ditegaskan, fatwa MUI itu tidak boleh menjadi pemicu kontroversi di kalangan umat Islam Indonesia. Fatwa tersebut juga tidak boleh membuat umat Islam Indonesia saling menyalahkan dan memicu konflik.

Makna Spiritual

Hal kedua adalah perubahan menghadap kiblat secara spiritual. Umat Islam memang diwajibkan melakukan salat dengan menghadap kiblat. Tapi, Islam tidak menyuruh umatnya menyembah Kakbah yang terbuat dari batu. Sebaliknya, umat Islam diwajibkan menyembah Allah yang tidak terikat dengan tempat, ruang, dan waktu, melainkan mengetahui semua tempat, ruang, dan waktu.

Secara spiritual, ajaran menghadap kiblat tak lain bertujuan membimbing umat agar senantiasa menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh jiwa-raga serta akal-pikiran sekaligus menyadari pengawasan Allah.

Karena itu, bila benar-benar menghadap kiblat, seorang muslim tidak akan pernah merasa punya ruang atau waktu kosong tanpa pengawasan Allah. Maka, seorang muslim yang benar-benar menghadap kiblat tidak akan pernah merasa punya ruang atau waktu kosong untuk melakukan keburukan, termasuk korupsi. Sebab, sesungguhnya Allah senantiasa hadir dan mengetahui semua ruang, tempat, dan waktu.

Sebuah riwayat menyebutkan, pada zaman dulu ada seorang tokoh besar yang menasihati anaknya agar tidak melakukan keburukan, kecuali di tempat yang tak diketahui Allah. Akhirnya, sang anak tak bisa melakukan keburukan apa pun karena tidak ada tempat, ruang, dan waktu yang terlepas dari pengawasan Allah SWT.

Tampaknya, masih sangat sedikit umat Islam Indonesia yang menjalankan ajaran menghadap ke kiblat secara sempurna, tak terkecuali kalangan pejabat yang mengurus penyelenggaraan ibadah haji. Buktinya, persoalan korupsi tidak kunjung selesai hingga hari ini. Belakangan, skandal korupsi justru berembus kencang dari lingkaran pejabat yang berkaitan dengan ibadah haji. Bahkan, ada sebagian pihak yang menjadikan uang hasil kejahatan seperti korupsi sebagai modal melaksanakan ibadah haji.

Makna Sosial

Hal ketiga adalah perubahan menghadap kiblat secara sosial. Setiap hari, setidaknya lima kali umat Islam menghadapkan diri ke kiblat melalui salat wajib lima waktu. Bila jumlah total umat Islam 1 miliar, ada 5 miliar kali wajah yang menghadap ke kiblat setiap hari. Jumlah tersebut jauh lebih banyak bila ditambah dengan salat-salat sunah.

Cukup disayangkan menghadap kiblat selama ini cenderung dilakukan untuk menggugurkan kewajiban ritual semata yang hampir tidak membekas secara sosial. Padahal, ajaran itu menyimpan potensi yang luar biasa secara sosial. Perubahan menghadap kiblat secara sosial pun menjadi kebutuhan mutlak ke depan; dari hanya menggugurkan kewajiban ritual menjadi menyuburkan makna sosial.

Salah satu makna sosial yang bisa ditumbuhkan melalui ajaran menghadap kiblat adalah upaya membangun kebersamaan dan kekompakan. Sejauh ini, kebersamaan dan kekompakan menjadi kelemahan paling mendasar bagi umat Islam. Mereka senantiasa terpecah belah karena perbedaan-perbedaan yang ada. Padahal, semua umat Islam tetap menghadap ke kiblat yang sama, apa pun aliran fikih dan pemikiran mereka.

Editor: IC
Sumber: Jawapos, 19/07/2010

”kejawaan” dipandang dalam perspektif pattern of behaviour,KH Idham Chalidlah orang yang paling tepat menyandangnya. Meski berasal dari Kalimantan Selatan, Pak Idham? panggilan akrab kiai santun dan luwesini?sangat menjiwai unggahungguhbudaya Jawa.

Kejawaan Pak Idham tersebut misalnya terlihat dalam perdebatan di tubuh para pimpinan NU tentang otonomi ulama dan negara (antara Pak Idham dengan KH Achmad Syaichu dan Pak Idham dengan Subchan ZE) pada 1950-an yang akhirnya dimenangi Pak Idham yang berpandangan bahwa ulama NU harus masuk dalam pemerintahan untuk mengamalkan ajaran amar ma’ruf nahi munkar. Kemenangan Pak Idham dalam perdebatan ini bukan berarti Pak Idham mampu mengalahkan argumen Achmad Syaichu dan Zubchan ZE yang terkenal cerdas dan brilian, tapi lebih karena kepiawaian Pak Idham dalam mengambil hati para ulama sepuh NU yang menyimak perdebatan tersebut. Hasilnya: para ulama sepuh menganggap Pak Idham adalah orang yang paling tepat meneruskan kepemimpinan NU.

Dengan pendekatannya yang lembut dan luwes terhadap pelbagai permasalahan di tubuh NU?khususnya dalam konteks hubungan NU dan negara?, Pak Idham mampu menjadi jembatan yang mempertemukan kedua pihak, yang pro (mendukung negara) maupun yang kontra (menolak negara). Dengan gayanya yang santun dan luwes itulah Pak Idham berhasil ”menyelamatkan”NU selama 29 tahun masa kepemimpinannya yang penuh gejolak politik di dua periode kepemimpinan negara Indonesia (Orde Lama dan Orde Baru). Pak Idham pun tercatat sejarah sebagai Ketua Umum PBNU terlama (1955–1984).

NU dan Islam Desa

NU didirikan tahun 1926 sebagai organisasi ulama dan para santri di lingkungan pesantren.Sekalipun basis NU di perdesaan, NU mampu menunjukkan kekuatannya dalam bidang politik. Selama Perang Dunia II misalnya, karena kekuatan politiknya, penguasa Jepang mendudukkan Rais Am NU sebagai Kepala Shumubu’ (Kantor Nasional Urusan Agama). Setelah kemerdekaan, jabatan menteri agama hampir selalu menjadi jatah NU di pemerintahan (Andree Feillard,1993). Pada periode demokrasi parlementer, NU muncul sebagai kekuatan politik riil.

Pada 1952,NU yang kurang puas terhadap kepemimpinan politik Masyumi yang dianggap menganaktirikan mereka mengambil langkah berani memisahkan diri dari Partai Masyumi. Pada pemilu pertama, 1955, partai NU terbukti memperoleh suara yang signifikan. Ketika itu NU menjadi partai terbesar ketiga setelah PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Partai Masyumi.Ketika Masyumi menjadi partai terlarang, 1960,karena diduga terlibat dalam pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera (1958),NU menjadi satu-satunya partai terbesar yang berbasis Islam.

Dalam konteks inilah kemudian NU dengan jajaran pimpinannya terlibat intens dalam dunia perpolitikan Indonesia yang penuh warna. Kita tahu, dalam sejarah Indonesia, tahun-tahun masa kepemimpinan Pak Idham di NU (1955–1984) merupakan tahun-tahun panas yang penuh gejolak politik. Pada periode tersebut, tidak hanya terjadi transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru, tapi juga transisi dalam politik Islam. Pak Idham terpaksa membawa NU dengan ”strategi akrobat” politik yang canggih untuk menghadapi Bung Karno dan Pak Harto yang notabene kebijakan- kebijakannya sering berseberangan dengan kepentingan politik Islam.

Melalui pendekatannya dengan Bung Karno yang membubarkan Partai Masyumi, misalnya, Pak Idham berhasil menyelamatkan NU dalam dunia perpolitikan Indonesia.Akibat pembubaran Masyumi oleh Bung Karno, NU pun menjadi satu-satunya wakil Islam yang besar dan berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia dan dihormati kalangan lain (non-Islam). Di zaman Pak Harto,Idham pun tetap eksis. Meski NU merupakan satu-satunya partai Islam yang memperoleh suara terbesar dalam Pemilu 1971, Pak Idham bisa menerima permintaan Soeharto untuk menyatukan partai-partai berhaluan Islam ke dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di bawah Pak Idham, sebagai Ketua Umum PPP pertama, partai baru ini pun meraup suara yang signifikan. Dengan berbagai keberhasilannya itulah banyak kalangan yang suka dan tidak suka terhadap Pak Idham.Yang pro memuji Pak Idham sebagai politisi ulung yang luwes sehingga mampu memberi warna Islam pada dunia politik Indonesia. Sebaliknya, yang kontra mengatakan Pak Idham adalah politkus oportunis yang membawa citra buruk dalam Islam.Namun, terlepas dari yang pro dan kontra, Pak Idham adalah politikus lintas zaman yang membawa masa keemasan Partai NU pada zaman Orde Lama, meningkatkan suara Partai NU pada Pemilu Orde Baru 1971, dan berhasil membesarkan suara PPP pada Pemilu 1977.

Semua itu terjadi karena kepiawaian Pak Idham dalam berdiplomasi dengan elite-elite negara dan kepiawaian Pak Idham dalam mendekati massa akar rumput NU. Karena kepiawaian politik Pak Idham selama masa kepemimpinannya di tubuh NU tersebut,beliau kemudian muncul sebagai tokoh politik,ulama,dan pejabat negara. Pak Idham, di samping pernah beberapa kali menjadi menteri (Menteri Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial), juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II pada masa Kabinet Sastroamidjojo (1956–1957),Wakil Ketua MPRS (1960), Ketua DPR (1971),Ketua MPR (1972–1978).

Kini,Pak Idham telah tiada.Politikus Islam yang santun dan luwes itu telah meninggalkan kita untuk selamanya,Ahad (11/7) di Jakarta, dalam usia 89 tahun. Dari perjalanan hidupnya,kita bisa belajar banyak dari Pak Idham dalam menyelesaikan persoalan yang rumit. Ibarat air, Pak Idham adalah pribadi yang terus mengalir dan mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan negara dan umat dengan cara yang luwes, cair, dan adem. Selamat tinggal Pak Idham.

Semoga Allah memberikan tempat terbaik terhadap putra bangsa yang telah banyak sekali memberikan tenaga dan pikirannya untuk membangun umat dan negara ini.

Editor: IC
Sumber: Sepuatar-indonesia, 14/07/10

Doktor Kiai Haji Idham Chalid (88) yang menghembuskan nafas terakhir pada Minggu pagi pukul0 8.00 WIB di Cipete Jakarta Selatan merupakan fakta sejarah yang paling sahih untuk mematahkan berbagai penilaian sepihak terhadap NU.

Ulama kharismatis NU tersebut bahkan telah menghilangkan dikotomi Jawa non-Jawa dalam konteks politik nasional jauh-jauh hari sebelum banyak pihak memperbincangkannya, yakni sejak tahun 1956 silam atau hanya berselang sembilan tahun setelah kemerdekaan Indonesia.

Kiai Idham Chalid merupakan salah satu tokoh terbesar yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Semasa hidupnya, beliau mencurahkan pengabdian bagi bangsa ini melalui NU, ormas Islam terbesar di Indonesia maupun dunia, yang ia geluti sejak masih usia kanak-kanak.

Kiai Idham yang lahir pada tanggal 27 Agustus 1922 di Setui, dekat Kecamatan Kotabaru, bagian tenggara Kalimantan Selatan, adalah anak sulung lima bersaudara dari H Muhammad Chalid.

Saat usianya baru enam tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya.

Idham tercatat sebagai tokoh termuda yang pernah memimpin NU. Idham dipilih sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tahun 1956. Saat itu usia Idham baru 34 tahun. Sebuah catatan dan prestasi yang fenomenal baik pada masa tersebut maupun masa kini.

Karir Idham di ormas yang didirikan ulama dan memiliki akar kuat baik di pedesaan maupun di perkotaan tersebut terbilang sangat cemerlang. Semasa kepemimpinan Idham di PBNU tidak pernah terjadi gejolak internal. Selain itu kepemimpinan Idham di NU juga paling lama yaitu 28 tahun. Idham menjabat ketua umum PBNU mulai tahun 1956 hingga 1984.

Sebagian kalangan mengatakan, bila tidak ada gerakan kembali ke ?khittah 1926? yang dimotori KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dkk, posisi Kiai Idham sebagai ketum PBNU tidak tergantikan.

Khittah menjadi senjata ampuh bagi poros Situbondo –istilah untuk untuk menyebut gerakan yang dimotori Gus Dur– untuk melengserkan Kiai Idham dari tampuk kepemimpinan di PBNU.

Gerakan Khittah tersebut sempat membuat NU terbelah dan menjadi dua poros besar yaitu Situbondo dan Cipete. Istilah Cipete merupakan kediaman Kiai Idham dan merujuk pada pendukung Kiai Idham yang saat itu sangat banyak dan loyal.

Bukan darah biru

Idham Chalid merupakan tokoh besar bangsa Indonesia yang telah memberikan teladan dan inspirasi. Beliau telah ikut meletakkan dasar-dasar berbangsa dengan mewujudkan kebersamaan dan menghilangkan dikotomi antara Jawa dan Luar Jawa.

Andil Idham dalam membangun tatasan kehidupan politik berbangsa yang harmonis tanpa diskriminasi, tidak lepas dari keberadaan NU yang menghargai egalitarianisme serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua kader untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi NU.

Selain memberikan kesempatan kepada Idham untuk menjadi ketua umum PBNU pada tahun 1956, jauh-jauh hari sebelumnya NU sudah menghilangkan jarak pemisah antara Jawa dengan Luar Jawa dengan menggelar Muktamar ke-11 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 1936 atau sembilan tahun sebelum Indonesia merdeka.

Penyelenggaraan Muktamar ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936 serta dipilihnya Idham Chalid menjadi ketua umum PBNU pada Muktamar ke-21 di Luar Jawa, tepatnya di Medan, Sumatera Utara, semakin mengukuhkan posisi NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia serta meminjam istilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai jangkar strategis nasional.

Kepemimpinan Idham di PBNU selain berdampak positif bagi iklim organisasi dengan mematahkan mitos Jawa dan Luar Jawa juga menghapus mitos bahwa ketua umum PBNU harus memiliki darah biru.

Darah biru merupakan istilah dalam NU, yang dapat diartikan sebagai keturunan ulama besar yang terpandang. Dalam tradisi NU di Jawa, biasanya dipanggil dengan sebutan Gus.

Uniknya, Idham selain bukan berasal dari Jawa juga bukan merupakan anak ulama besar terpandang, bahkan di Kalimantan Selatan sekalipun. H Muhammad Chalid, ayah Idham, hanya berprofesi sebagai penghulu di pelosok Amuntai, Hulu Sungai Tengah, sekitar 200 km dari Banjarmasin.

Keluasan pergaulan, kemahiran retorika serta kepiawan dalam melobi mengantarkan Idham sebagai tokoh besar pemimpin nasional baik di masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Dari bawah

Panggung politik baik dalam aras nasional maupun global banyak dipengaruhi oleh faktor keturunan atau lebih dikenal dengan istilah dinasti, tradisi fedalisme yang mewariskan kuasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi dinasti banyak ditemukan baik di Indonesia maupun luar negeri. Bahkan di negara semodern Amerika Serikat pun masih banyak ditemukan praktik dinasti.

Istilah dinasti tidak berlaku bagi Kiai Idham Chalid. Idham merupakan sosok pemimpin yang terlahir secara alami dari bawah. Ia tidak mengandalkan faktor dinasti maupun kekuatan materi, dua faktor terpenting dalam berpolitik, dalam merintis karirnya yang panjang dan cemerlang.

Idham menjadi pemimpin besar karena kapasitas personal, kegigihan dalam perjuangan serta kemauan keras untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan agama.

Arif Mudatsir Mandan, tokoh PPP yang juga penulis buku “Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid” mencatat sosok Kiai Idham merupakan teladan bagi generasi muda NU dan bangsa Indonesia. Beliau adalah sosok pemimpin besar yang lahir dari bawah.

“Kiprah dan peran Idham Chalid tergolong istimewa. Ia bukanlah sosok yang berasal dari warga kota besar. Ia hanyalah putra kampung yang merintis karier dari tingkat yang paling bawah, sebagai guru agama di kampungnya. Tapi kegigihannya dalam berjuang, dan kesungguhannya untuk belajar dan menempa pribadi, telah mengantar dirinya ke puncak kepemimpinan nasional yang disegani hingga kini, ujar Arif.

Kalangan pengamat politik Indonesia, banyak mencatat bahwa Idham Chalid merupakan salah seorang dari sedikit politisi Indonesia yang mampu bertahan pada segala cuaca.

Ia pernah menjadi Ketua Partai Masyumi Amuntai, Kalimantan Selatan, dan dalam Pemilu 1955 berkampanye untuk Partai NU. Ia pernah pula menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali-Roem-Idham, dalam usia yang masih sangat belia, 34 tahun. Sejak itu Idham Chalid terus menerus berada dalam lingkaran kekuasaan.

Di organisasinya, ia dipercaya warga nahdliyyin untuk memimpin NU di tengah cuaca politik yang sulit, dengan memberinya kepercayaan menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziah PBNU selama 28 tahun (1956-1984).

Di samping berada di puncak kekuasaan pimpinan NU, ia juga dipercaya menjadi Wakil Perdana Menteri II dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo (PNI), 1956 – 1957. Saat kekuasaan Bung Karno jatuh pada 1966, Idham Chalid yang dinilai dekat dengan Bung Karno ini tetap mampu bertahan.

Presiden Soeharto memberinya kepercayaan selaku Menteri Kesejahteraan Rakyat (1967 – 1970), Menteri Sosial Ad Interim (1970 – 1971) dan setelah itu Ketua MPR/DPR RI (1971 – 1977) dan Ketua DPA (1977 -1983).

Ketika partai-partai Islam berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan, pada tanggal 5 Januari 1973, mantan guru agama Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo ini menjadi ketua, sekaligus Presiden PPP.

Dari sisi wawasan keilmuwan dan kemahiran, sosok Idham Chalid dikenal sebagai ulama yang mahir berbahasa Arab, Inggris, Belanda, dan Jepang. Ia juga menyandang gelar doctor honoris causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Idham Chalid merupakan khazanah yang tak ternilai bagi bangsa ini.

Mimpin NU 28 tanpa Gejolak

KH Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU 1999-2010 mengemukakan kekagumannya pada sosok Idham karena berhasil memimpin PBNU selama 28 tahun.

Selain kagum, Hasyim juga mengaku ?iri? pada Idham, karena selama 28 tahun menjadi ketua umum PBNU tanpa ada gejolak berarti.

?Sebagai ketua umum PBNU, saya termasuk orang yang mengagumi beliau, karena memimpin NU selama 28 tahun dan tidak ada gejolak dalam NU selama beliau memimpin. Ini sangat sulit. Kalau saya, memimpin NU 8 tahun saja ruwetnya bukan main,? katanya.

Dikatakannya, Kiai Idham Chalid juga telah berhasil membawa NU keluar dari masa-masa pelik, bahkan genting saat Indonesia masih berusia muda dengan dinamika politik yang luar biasa.

Pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai NU. Selanjutnya, tahun 1955 yang penuh gejolak karena demokrasi liberal berjalan selama 4 tahun dan tahun 1959 masuk dekrit presiden. Lalu tahun 1960 Bung Karno menjalankan Manipol Usdek yang berjalan 5 tahun sampai tertengahan tahun 1966.

Suasana krisis juga belum berakhir karena terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Tahun 1967-1969, posisi NU justru terjepit. Tahun 1971 pemilu yang pertama masa Soeharto dan NU sangat berat karena dihajar habis oleh Golkar.

Dijelaskannya menyelamatkan jamaah NU yang yang sedemikian banyak memerlukan kepribadian arif dan tangguh. Hasyim Muzadi menilia, “Orang yang mengerti Pak Idham menyatakan beliau orang yang istikomah dalam berbagai situasi, tetapi orang yang tidak cocok pasti mengatakan oportunis, karena dari masa ke masa selalu mendapatkan tempat.”

Meskipun berbeda pandangan politik, Hasyim mengatakan Kiai Idham tetap menjalin silaturrahmi dan ukhuwah dengan Buya Hamka.”Perbedaan partai ini tidak mengurangi silaturrahmi dengan yang lain sehingga Pak Idham dengan Buya Hamka. Ketidakharmonisan dalam bidang politik tidak harus membuat pemimpin tidak harmonis dalam ukhuwwah,” imbuhnya.

Kiai Hasyim berharap keberhasilan KH Idham Cholid dalam memimpin NU dapat menjadi pelajaran dalam mengembangkan NU ke depan agar semakin jaya. “NU punya kemulyaan dan harus kita bangun kemuliaan baru ini menyongsong masa depan, tandasnya memberikan semangat.

Editor:  IC
Sumber: Antara-news/T.AF/P003

Bangsa Indonesia,khususnya warga nahdliyin, berbelasungkawa dan merasa kehilangan dengan meninggalnya seorang tokoh nasional yang lahir dari rahim dunia pesantren Nahdlatul Ulama (NU).

Mantan Ketua DPR/MPR 1972-1977 dan Ketua Umum PBNU selama 28 tahun sejak 1956 hingga 1984 itu kemarin meninggal dunia pada usia 88 tahun di kediamannya di kawasan Pesantren Darul Ma`arif, Cipete, Jakarta Selatan, Minggu, sekitar pukul 08.00 WIB,karena sakit yang diderita selama 10 tahun terakhir.

Almarhum memulai kariernya menjadi Ketua Umum PBNU sejak usia 34 tahun, setelah terlebih dahulu berguru kepada ayah Gus Dur,KH A Wahid Hasyim.Kiai Idham yang menjadi nakhoda NU selama era Orde Lama (Orla) hingga awal era fusi partai periode awal Orde Baru (Orba). Almarhumlah yang menyelamatkan posisi “partai Islam” berpartner dengan rezim Orla hingga Orba. Karena keluwesannya di dalam berpolitik dan bermanuver, Islam terus dapat mengisi sistem dan mendesain pembangunan Indonesia.

Karena itu, sudah selayaknyalah bangsa Indonesia memberikan penghormatan dengan mendoakan almarhum, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT.Kepada warga nahdliyin di seluruh pelosok Tanah Air, marilah kita membacakan tahlil kepada beliau selam tujuh hari.

Kita mendoakan,mudah-mudahan beliau mendapat tempat surga di sisi Allah SWT.Keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan dan dikuatkan imannya. Kita berdoa juga mudah-mudahan ada yang bisa meneruskan rintisan perjuangan almarhum dalam berbagai sektor kehidupan.

Politisi Substansialis

Kiai Idham Chalid begitu menjadi Ketua Umum PBNU masuk dalam periode NU sebagai partai politik. Setelah menyatakan keluar dari Partai Masyumi, NU langsung ikut Pemilu 1955 dan NU masuk tiga besar partai pemenang pemilu. Seperti kita ketahui dalam sejarah, perpolitikan nasional pada era itu tidak stabil. Konsensus yang dibangun dan disepakati para elite nasional dari berbagai partai seringkali tidak berumur panjang. Kabinet dan peraturan perundangundanganpun kerap berubahubah. Kiai Idham menakhodai NU dengan elastis dan selalu dapat menyesuai diri dengan dinamika perpolitikan nasional. Periode yang paling krusial adalah ketika timbul gagasan nasakom (nasional, agama, dan komunis).

Posisi NU menjadi dilematis pada era ini,di satu sisi gagasan itu menimbulkan ketegangan antara partai-partai nasional plus komunis vis a vis partai-partai yang berbasis Islam terutama Masyumi.Pada periode inilah mulai terjadi klimaks atau semakin mengkristalnya ekstremitas ideologi partai. Partai-partai yang berbasis nasional dan komunis semakin ekstrem mengekspresikan ideologinya untuk dijadikan ideologi nasional. Demikian juga partai-partai Islam, ekspresi politiknya semakin sektarian bahkan kerap berseberangan secara diametral dengan kalangan-kalangan nasionalis, apalagi dengan mereka yang komunis.

Maka, Indonesia terancam disintegrasi. Gagasan nasakom mendapat banyak pertentangan, terutama dari kalangan elite-elite partai Islam. Kiai Idham Chalid yang memimpin NU dihadapkan pada pilihan pelik karena baik di kalangan nasionalis maupun elite partai Islam,mereka semua kawankawan seperjuangan Kiai Idham.

Kiai Idham harus memilih bergabung nasakom atau berhadapan dengan teman-temannya dari aktivis Islam dan bergabung dengan komunis. Pilihan akhirnya memang NU bergabung dengan nasakom.Sikap ini tak urung menjadi kontroversi, bahkan NU dianggap partai oportunis karena mau bergabung dengan kalangan komunis.

Dari sinilah kita menangkap jalan pikiran Kiai Idham dan ijtihad politiknya. Almarhum memilih menjadi politisi substansialis, dalam arti dia menganggap parpol adalah sebagai instrumen atau alat perjuangan, bukan tujuan yang ingin dicapai perjuangan itu sendiri. Sementara pada waktu itu, kawankawannya banyak yang menempuh cara formal yaitu Islam harus diformalkan dalam gerakan kepartaian.

Maka, dengan berpikir formal, tidak mungkin mereka bergabung dengan nasakom. Bagi Kiai Idham, mengisi Indonesia dengan nilai-nilai Islam lebih penting dari pada memperjuangkan formalisme, tetapi tidak mendapatkan akses untuk masuk dalam sistem penyelenggaraan negara. NU masuk dalam nasakom sehingga kaum agamawan diwakili oleh NU.

Andaikan semua pihak menolak bergabung dengan nasakom, periode itu kaum agama atau Islam vakum dalam pengisian sistem atau pembangunan tatanan penyelenggaraan kenegaraan maupun pemerintahan. Dalam sejarah akhirnya kita bisa melihat bahwa posisi yang diambil NU ternyata juga ikut  menyelamatkan negara dari ancaman perpecahan nasional.

Pihak yang menuduh NU oportunis dalam politik karena mau menerima nasakom di kemudian hari ternyata dibantah oleh sejarah itu sendiri. Ketika PKI berkhianat pada NKRI, NU jugalah yang ada di garda depan untuk menumpas PKI.Dengan kata lain, masuknya NU ke dalam nasakom adalah untuk menyelamatkan Indonesia dari disintegrasi nasional dan bubarnya NKRI.

Tenang dan Gradualis

Sosok almarhum Kiai Idham adalah sosok yang tenang dan mau mendengar lawan bicaranya, siapa pun dia.Almarhum juga menganut prinsip setiap melakukan sesuatu harus secara bertahap atau gradual. Sekitar 1967, ketika saya masih menjadi aktivis mahasiswa, menjadi Ketua PMII Cabang Malang, datang kepada Kiai Idham untuk memprotes sikapnya yang tak mau mendukung demokratisasi Indonesia. Dia mendukung Soeharto menjadi presiden dan sekaligus sebagai pemimpin rezim Orde Baru. Waktu itu saya diterima oleh Kiai Idham di Kantor DPR RI.Saya sampaikan seluruh unek-unek bahwa sikap politik yang dilakukan Kiai Idham yang tak mendukung proses demokratisasi tidak benar.

Kiai Idham menerima saya dengan tenang dan mendengar seluruh unek-unek saya.Baru setelah itu dia menjawab dengan alasanalasan logis sehingga saya akhirnya juga bisa menerima sikap Kiai Idham. Kata almarhum waktu itu, “Hasyim,kita baru saja selesaikan komunis, sisanya masih panjang. Jangan diminta demokrasi dalam saat yang sama. Nanti demokrasi ada waktunya sendiri. Allah menyelamatkan satu persatu,tidak sekaligus, demikian menurut Imam Ibnu Athoillah (pengaram kitab Fushusul Hikam). Biarkan Pak Harto berkuasa, setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya.

Yang saya khawatirkan justru puluhan tahun yang akan datang, kita akan menghadapi kemunafikan, dan saya takut NU tidak mampu menghadapinya karena racun terasa madu.” KelebihanalmarhumKHIdham Chalid lainnya adalah sikap dan penampilannya yang selalu bersahajasertamemilikirasakepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Dalam menyampaikan gagasan, almarhum selalu tampil lugas dan logis. Dalam setiap pidato, beliau selalu menggunakan logika sehingga sulit untuk dibantah. Kiai Idham juga dikenal pendiri PPP. Kiai Idham yang membidani fusi partai-partai Islam ke PPP.Waktu itu rezim Orba mulai menunjukkan strategi hegemoninya dengan menekankan “floating mass” dan deparpolitisasi.

Pak Harto menekankan supaya ada penyederhanaan partai sehingga era multipartai harus ditinggalkan. Awal tahun 70-an akhirnya partaipartai difusikan menjadi hanya tiga partai,PPP,Golkar,dan PDI. Penggagas fusi partai Islam adalah Kiai Idham sendiri. Rezim Orba membuat aturan agar parpol harus asas tunggal, sementara PPP waktu itu ingin tetap mengusung sebagai partai yang berasaskan Islam. Karena pemerintah tidak memperbolehkan asas Islam, Kiai Idham mempunyai sikap yang menarik. Waktu itu dia mengibaratkan parpol seperti warung.

Kata beliau, “Kalau tidak boleh jualan nasi uduk,yasudah kita jualan nasi goreng dulu.Yang penting masih bisa buka warung.” Begitulah almarhum Kiai Idham Chalid. Hidupnya penuh warna-warni. Semoga Allah menerima Pak Idham dengan khusnul khotimah. Amin.

Editor: IC
Sumber: Seputarindonesia, 11/07/10

“NEGARA ini butuh banyak negarawan. Sebab, di negara ini banyak problem yang membutuhkan penyelesaian, yang ketika dicoba diselesaikan muncullah penyakit perilaku gaya baru. Itu terjadi karena masih bersemainya elite strategis yang mengisi dan membingkai piramida kekuasaan, yang mengidap krisis kebertuhanan (Imam KH, Agama Langit, Agama HAM, 2006).”

Pernyataan itu menunjukkan bahwa negeri ini masih “dibanjiri” banyak problem berat yang mengakibatkan keberlanjutan hidup rakyat di ujung sekarat. Kondisi itu hanya bisa dientas negarawan, sosok manusia langka yang sulit ditemukan.

Tampaknya, rakyat mudah menemukan sosok istimewa itu. Namun, setelah perjalanan gaya kepemimpinannya diikuti, dia tak pantas jadi negarawan, bahkan lebih tepat menyandang stigma pecundang dan “pembangkang” amanat kerakyatan.

Seseorang memang bisa menjadi penguasa, pemimpin di level nasional, atau merebut kekuasaan. Tetapi, dia belum tentu mampu merebut identitas negarawan, menjadi nasionalis, sosok pemimpin yang hatinya gampang terbakar dan berkobar memikirkan nasib rakyat.

Yang sering kita temukan, seseorang yang berkuasa hanya asal bisa berkuasa atau menguasai. Seseorang yang hanya bisa berkuasa berarti tergelincir pada penahbisan kekuasan, bukan penahbisan kewajiban yang harus dia tunaikan.

Dalam buku masterpiece berjudul Republic, Plato berpesan, “Penguasa diama­natkan oleh Tuhan, pertama-tama dan terutama, agar menjadi penjaga yang baik (good guardians) sebaik terhadap anak sendiri.”

Pesan itu sangat sarat muatan moral-edukatif atau dimensi etika dan pendidikan. Pesan sang filsuf ditujukan kepada para pemimpin yang menduduki posisi jabatan strategis, yang dikenal dengan elitisme kekuasaan, supaya saat jadi pemimpin atau pejabat. Mereka ingat dan giat menegakkan amanat. Amanat tersebut harus dijaga dengan segenap jiwa raga atau pertaruhan apa saja.

Negarawan memang tidak harus menjadi penguasa. Tetapi, penguasa harus menjadi negarawan. Roda kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan berjalan normal dan mencapai hal yang diobsesikan jika masyarakat dan negara ini mempunyai penguasa yang juga negarawan. Penguasa seperti itu adalah cerminan sosok yang pikiran dan perbuatannya difokuskan pada pengabdian terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Jika dia terpanggil, tugas negara yang ditunaikan adalah cerminan bahasa kepentingan masyarakat.

***

Salah satu ajaran Islam yang terbilang fundamental dan dapat dijadikan sebagai kekuatan moral untuk mencip­takan pencerahan reformasi kehidupan manusia adalah kewajiban menunaikan salat. Kewajiban itu bisa diorientasikan untuk meluruskan perjalanan reformasi yang masih ternodai berbagai bentuk penyakit kronis. Salah satunya adalah masalah KKN yang hingga kini membelit bangsa.

Melalui sujud (penyerahan diri secara total), manusia yang sudah atau sedang terjerumus sebagai “pengeropos” bangsa itu disembuhkan, dijernihkan. Kalau rohaninya bisa sembuh, berbagai bentuk penyakit yang marak di masyarakat niscaya tidak sulit disembuhkan. Setidaknya, kecenderungan menodai diri bisa dia cegah.

Salat tergolong kewajiban istimewa. Sebab, salat diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Isra Mikraj. Begitu pentingnya, ajaran salat dapat dibaca dalam isyarat berikut. “Salat (sujud) dapat mencegah kekejian dan kemungkaran serta merupakan tiang agama. Karena itu, yang meninggalkan salat berarti menghancurkan agama.”

Artinya, sujud (dalam salat) merupakan kekuatan moral stategis untuk menyucikan dan mencerahkan perjalanan reformasi yang kini dikotori. Jika perjalanan Republik Indonesia hingga kini masih sarat akan praktik-praktik pembangkangan, politisasi agenda reformasi, dan budaya pembusukan nilai (values decay), itu mengindikasikan pengua­sa-penguasa bangsa ini belum salat secara benar. Kalaupun sudah menjalankan, salat tersebut tidak lebih dari perhiasan diri yang bersifat kultural serta menjadi formalisme spiritual yang belum menyentuh dan mencerahkan.

***

Kesakralan ajaran salat memberikan tekanan esoteris-humanistis. Salat adalah kewajiban yang dapat mengur­ai problem kehidupan manusia dalam berbangsa dan berne­gara. Setiap manusia yang menjalankan salat diantarkan untuk bisa memahami dan melaksanakan tugas-tugas besarnya di muka bumi, seperti memakmurkan dan menjaga bumi dari berbagai perilaku yang bermodus merusak dan menghancurkan.

Ada aspek edukasi spiritualitas dan sosialitas dalam salat, terutama yang bertema amanat. Komunitas muslim diberi didikan moral ketuhanan melalui salat, khususnya elite penguasanya, tentang cara menjadi pemimpin yang negarawan, tidak semata mementingkan ambisi diri, kroni, dan golongan. Melainkan, cara menempatkan Tuhan dalam kinerjanya.

Pemimpin yang negarawan dapat diniscayakan lahir dan terus tumbuh subur dari bumi pertiwi (Indonesia) bila konstruksi relasional dengan Sang Maha Pencipta tetap lestari dijaga dan ditegakkan. Adapun kekuatan spiritualitas yang bisa diharapkan adalah menunaikan salat dengan sebenar-benarnya: menghadirkan Allah SWT dalam diri dan menjadikan cahaya-Nya untuk mencerahkan batin yang masih berselimut kabut noda atau sarat akan berbagai bentuk penyakit.

Krisis spiritualitas, kelabilan psikologis, atau kehampaan (kekosongan) batin manusia sudah seharusnya disembuhkan dengan kembali kepada Tuhan. Keterasingan disebabkan ulah manusia yang mengalienasikan diri dari bangunan relasi vertikal dengan-Nya.  Sementara itu, salat adalah jalan yang tepat untuk kembalinya manusia dari keterasingan menuju kedekatan dan keharmonisan dengan-Nya.

Semakin dekat dia dengan Tuhan, otomatis semakin besar rasa tanggung jawabnya terhadap implementasi kewajiban publik yang sudah digariskan-Nya. Kedekatan dengan Tuhan adalah jalan utama untuk menjadi pemimpin yang selalu mengemas diri sebagai pelayan masyarakat. Carilah aku di antara orang-orang yang hancur hatinya adalah jawaban Nabi Muhammad tentang pembumian pelayanan publik terbaik saat ditanya sahabat-sahabatnya. (*)

Editor: IC
Sumber: Jawapos, 10/07/10

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan jantung perekonomian nasional. Sebagai potensi strategis dalam perekonomian nasional,UKM terbukti mempunyai daya pertahanan (defensive power) yang sangat kuat di tengah badai krisis berkepanjangan.

Hingga medio akhir 2009 tercatat bahwa usaha kecil dan menengah mampu menyediakan 99,04% lapangan kerja (BPS, 2009). Demikian halnya sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) nonmigas, cukup meyakinkan yaitu sebesar 63,11%.UKM juga memberikan kontribusi pada ekspor nonmigas sebesar 14,20%. Di titik ini tak dapat dimungkiri, UKM mempunyai sumbangan nyata bagi minimalisasi pengangguran secara spesifik dan bagi pertumbuhan perekonomian nasional secara luas.

Dengan begitu, kemampuan untuk melahirkan percepatan pemulihan ekonomi akan ikut ditentukan oleh kemampuan menggerakkan UKM. Salah satu ikhtiar membangun suasana kondusif bagi UKM adalah pemberian fasilitas sarana pengembangan kreasi produk kerajinan rakyat. Pentingnya faktor facilitating ini sesungguhnya telah dibaca dengan baik oleh pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan “pasar”KUKM.

Setidaknya ini tercermin dari pagelaran pameran UKM pada 14-18 Juli 2010 yang akan digelar di Gedung Small and Medium Enterprises and Cooperatives (Smesco). Keberadaan Gedung Smesco sebagai pusat produk kerajinan dan pengembangan UKM mempunyai peran strategis seiring kebutuhan branding dan sentra aktivitas UKM.

Untuk kian menstimulasi perkembangan UKM,Gedung Smesco semestinya dioptimalkan sedemikian rupa agar produk UKM dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. Ditinjau dari segi mutu, kualitas produk kerajinan UKM ini sebenarnya tak kalah dibandingkan dengan produk pabrik dan bahkan produk impor.

Namun, karena kurangnya sosialisasi dan belum maksimalnya pemanfaatan sentra UKM secara nasional, UKM seolah berada di kelas bawah. Untuk itu, optimalisasi pemanfaatan Gedung Smesco sebagai sentra industri UKM akan sangat membantu para pelaku UKM lebih berkembang secara baik.

Problematika

Sebagai satu entitas perekonomian rakyat, UKM menghadapi permasalahan cukup krusial. Secara spesifik beberapa permasalahan internal yang merupakan problem klasik yang dihadapi UKM antara lain terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi, terutama permodalan; rendahnya kemampuan SDM; pengembangannya terhambat oleh konsentrasi rakyat di pedesaan yang bergerak pada sektor pertanian; dan kelembagaan usaha belum berkembang secara optimal dalam penyediaan fasilitas bagi kegiatan ekonomi rakyat.

Sementara permasalahan eksternal lainnya di antaranya keterbatasan pengakuan dan jaminan keberadaan UKM,kesulitan mendapatkan data yang jelas dan pasti tentang jumlah dan penyebaran UKM, alokasi kredit sebagai aspek pembiayaan masih sangat timpang.Selain itu,sebagian besar produk industri kecil juga memiliki lifetime yang pendek, rendahnya nilai tukar komoditi yang dihasilkan, ter-batasnya akses pasar, serta maraknya pungutan liar (biaya siluman) yang tidak proporsional.

Dari pelbagai permasalahan di atas,masalah manajemen keuangan dinilai menjadi kelemahan utama pelaku usaha kecil menengah UKM secara umum dalam mengembangkan bisnisnya. Mereka kerap mencampuradukkan dana usaha dan keluarga,tidak memiliki laporan keuangan, dan bersikap konsumtif.

Jika meraih laba besar, pelaku UKM cenderung bersikap konsumtif.Para pelaku usaha lebih banyak menghabiskan laba untuk membeli kendaraan bermotor, televisi,bahkan menikah lagi daripada menggunakannya untuk investasi. Akibat itu, kapasitas produksi usaha tersebut tetap statis. Kelemahan lain pengembangan usaha UKM ialah minimnya kemampuan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan. Masih banyak pelaku UKM terutama di pelosok daerah bingung men-dapatkan kredit perbankan.Mereka tahu harus datang ke bank, tetapi tidak memahami cara mengajukan kredit.

Orientasi Pemberdayaan

Menilik aksi programatiknya, pemerintah telah berupaya mendukung semaksimal mungkin pertumbuhan kondusif UKM. Dukungan pemerintah tersebut bertujuan memajukan sektor UKM agar bergairah dan tumbuh secara dinamis. Optimalisasi pelayanan pemerintah bagi pemberdayaan UKM dapat dilihat dari relevansi pembinaan jasa berlandaskan pandangan luas tentang kebutuhan UKM.

Di titik ini,orientasi pemberdayaan difokuskan pada pengetahuan tentang apa yang diperlukan UKM, bukan dilihat dari sisi pemberian layanan (supply driven) saja. Indonesia telah lama memiliki program pengembangan usaha kecil/industri kecil berkelanjutan (sustainable) meski dalam beberapa hal dinilai masih belum efektif. Untuk lebih mengoptimalkan pendekatan efektif terhadap pembangunan dan pengembangan UKM, kerangka metodik dan operasionalnya musti diarahkan kepada focused, strategic, and cost effective approach.

Artinya,cara paling efektif pengembangan UKM adalah membangun dinamika kelompok kawasan sehingga kegiatan UKM yang ada di dalamnya dapat mencapai kemajuan. Salah satu strategi efektif dapat dilakukan dengan menciptakan sentral UKM yang bersifat embrional. Bentuk konkretnya misal dapat membuat semacam pameran berkala hasil produktivitas UKM di sebuah gedung khusus daerah perkotaan seperti di Smesco yang saya sebutkan dalam awal tulisan ini.

Musti dipahami bahwa pengembangan UKM tidak sematamata dilakukan dengan memberikan kucuran dana yang besar (financial effort), tapi juga dengan dukungan nonfinansial sebagai bagian dari praktik terbaik bagi pengembangan UKM. Praktik dukungan nonfinansial ini harus memperhatikan penyesuaian terhadap kebutuhan UKM dan konsumennya, terfokus dengan pendekatan kolektif dan strategis, berorientasi pasar dan bisnis, berbasis pengembalian ongkos (cost recovery),serta berkesinambungan secara finansial dan kelembagaan.

Lebih jauh, strategi realistis untuk menopang pertumbuhan UKM setidaknya harus didasarkan pada tiga hal mendasar. Pertama, terciptanya kondisi untuk menggairahkan pengembangan sektor swasta. Sektor swasta bagaimanapun memerankan peran yang signifikan bagi pengembangan UKM. Karena itu,pemerintah musti membangun iklim usaha yang kondusif dan berdampak positif bagi pasar dan bisnis.

Kedua, pengembangan segmentasi pasar UKM yang semakin diprioritaskan. Artinya pola pemberdayaan UKM yang berdasar pada ketersediaan dan subsidi pemerintah harus digeser ke arah pola yang mengembangkan lingkungan pasar yang efektif sehingga memungkinkan suburnya iklim UKM. Paling tidak, UKM akan maju bila domain ini didorong untuk menggerakkan potensi lokal berorientasi global. Artinya produk unggulan daerah itu didorong sehingga menembus pasar global.

UKM juga didorong untuk tetap sustainable, kreatif, inovatif, dan mandiri. Produknya kreatif dan ramah lingkungan, tidak bergantung pada pendamping secara terus-menerus. Selain itu pula pengembangan kapasitas secara terus-menerus menyangkut produk yang harus di-upgrade musti mengikuti tren dan selera konsumen.

Sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan. Akhirnya, sebagai jantung perekonomian rakyat, UKM akan tetap tumbuh subur dan berkembang pesat jika semua pihak,baik pemerintah, perbankan,maupun pelaku UKM,saling menopang satu sama lain.

Editor: IC
Sumber: Seputar-indonesia, 08-07-10

KEHIDUPAN kepartaian di Indonesia dalam belasan tahun terakhir mengalami perkembangan menarik, baik dari segi paradigma maupun partainya sendiri (nama dan kekuatan). Hal itu merupakan keniscayaan karena memang telah terjadi perkembangan sosial yang amat luar biasa beberapa puluh tahun terakhir. Tetapi, perubahan itu tidak sempat mewujud dalam kenyataan, karena kehidupan kepartaian kita dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah.

Ketika Presiden Habibie membuka kesempatan mendirikan partai baru, para politikus lama dan politikus baru beramai-ramai mendirikan partai. Dalam waktu cepat berdirilah lebih dari 100 partai. Setelah diverifikasi KPU, 48 partai berhak ikut pemilu.

Secara umum kita melihat bahwa para pendiri partai pada 1998 masih mengacu pada tipologi partai besar hasil pemilu (PNI, Masyumi, NU) dan partainya Orde Baru (Golkar). PKI, karena telah lama dilarang, tidak punya partai reinkarnasi. PNI, Masyumi, NU, dan Golkar, masing-masing menjelma menjadi sejumlah partai.

Hasilnya sudah kita ketahui. PDIP sebagai pelanjut perjuangan BK (identik dengan PNI) menjadi pemenang (sekitar 34 persen suara). Di luar dugaan, Partai Golkar menjadi pemenang kedua (> 20 persen suara). Suara warga NU terbagi ke dua partai menengah: PKB (± 12 persen), PPP (± 10 persen), dan beberapa partai kecil. Suara warga eks Masyumi terbagi ke PAN (±7 persen), PPP (± 3 persen), PBB (± 2 persen), dan beberapa partai kecil.

Menurunnya “Islam Politik”

Sebenarnya di dalam kalangan warga NU telah terjadi perubahan dalam pandangan politik anak-anak muda NU akibat penerimaan Pancasila oleh NU dan juga pengaruh Gus Dur. Sementara itu, banyak kiai berpengaruh di Jatim dan Jateng masih mempunyai pandangan politik seperti pada era NU menjadi partai. Perbedaan inilah yang ikut memicu berdirinya PK NU (2006), selain ketidakcocokan para kiai tersebut di atas dengan langkah politik GD.

Di kalangan warga eks Masyumi juga terjadi perkembangan serupa. Amien Rais menolak tawaran menjadi ketua umum PBB dengan alasan PBB terlalu sempit. Lalu dia membentuk PAN yang dimaksudkan sebagai partai terbuka, seperti yang dimaksud oleh PKS saat ini.

Di dalam Pemilu 1999, jumlah suara partai Islam dan partai berbasis massa Islam di bawah perolehan partai Islam pada 1955. Pada Pemilu 2004 jumlah perolehan suara partai-partai tersebut sedikit meningkat, tetapi pada Pemilu 2009 jumlah tersebut merosot tajam, sekitar separo dari jumlah suara pada Pemilu 1955. Ormas Islam tidak mampu lagi menjadi pengikat dalam sikap politik warganya.

Dengan adanya niat PKS menjadi partai terbuka, pasti timbul pertanyaan, apakah “Islam politik” akan makin kecil pendukungnya. Bagi saya, belum jelas apakah PKS tetap mempertahankan prinsip Piagam Madinah yang selama ini dianutnya atau memilih prinsip-prinsip dalam Pancasila. PKS harus bekerja keras meyakinkan pemilihnya kalau meninggalkan Piagam Madinah. Langkah ini sebetulnya mengandung risiko cukup besar, tetapi tentu tokoh-tokoh PKS, termasuk yang di daerah, telah menghitungnya dengan cermat.

Partai Islam yang masih bisa bertahan adalah PPP, yang perlu bekerja keras mempertahankan jumlah suara kalau ambang batas 5 persen diberlakukan. Apalagi, ada suara lirih tentang niat Parmusi untuk bergabung dengan Golkar, walaupun lalu dibantah. Pemilih PKS yang kental keislamannya bisa digarap PPP. Partai Islam yang kecil (PBB dan PK NU) sulit diharapkan untuk bergabung sehingga praktis tidak akan terwakili di DPR.

Tokoh dan Dana

Tampak adanya perubahan besar pada paradigma partai. Kalau dulu bergantung pada ideologi atau gagasan besar, kini partai berkembang dengan bergantung pada tokoh. Yang tidak bergantung pada tokoh adalah Partai Golkar, PKS, dan PPP. PDIP amat bergantung pada Megawati. PKB bergantung pada GD. PAN bergantung pada Amien Rais. Gerindra bergantung pada Prabowo. Hanura bergantung pada Wiranto.

Yang paling mencolok dan fenomenal adalah ketokohan SBY. Partai Demokrat yang baru berdiri pada 2001 tiba-tiba memperoleh sekitar 7 persen (2004) dari jumlah suara, lalu melejit menjadi sekitar 20 persen (2009). Tidak heran kalau para tokoh PD berani mematok perolehan sekitar 30 persen suara pada 2014.

Kita tidak tahu apakah setelah SBY tidak menjabat presiden, suara PD akan merosot. Kita juga tidak tahu apakah PDIP akan merosot suaranya setelah Megawati tidak menjadi ketua umum. Tetapi, kecenderungannya seperti itu, kecuali kedua partai mempersiapkan diri dengan serius. Dalam hal ini, tampaknya, PD lebih siap dengan memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Partai Golkar dalam perkembangan terakhir tampaknya tidak tergantung pada tokoh, tetapi pada kekuasaan dan dana. Ketika JK menjadi Wapres, dengan kekuasaan di tangan, JK mudah terpilih menjadi ketua umum. Terpilihnya Aburizal Bakrie menunjukkan bahwa faktor utama terpilihnya seseorang menjadi ketua umum PG adalah dana yang berlimpah.

Pragmatisme

Pergeseran paradigma partai itu sejalan dengan pragmatisme para tokoh yang ingin menjadi kepala daerah. Maka, yang muncul menjadi calon kepala daerah adalah mereka yang mempunyai dana dalam jumlah besar. Politik dinasti juga menjadi sesuatu yang menjamur. Kemampuan, apalagi karakter, sang calon kurang menjadi pertimbangan elite partai. Partai hanya menjadi kendaraan politik yang disewa para calon.

Kondisi di atas dilengkapi oleh perilaku negatif, yaitu maraknya politik uang. Pada Pemilu 1999, masalah itu belum muncul, pada Pemilu 2004 juga belum merata walaupun sudah ada, terutama pada pilpres. Tetapi, pada Pemilu 2009 praktik busuk itu sudah merata. Permainan uang itu mencakup pemberian uang kepada pemilih dan pembelian suara, terutama di PPK. Kondisi itu diperburuk dengan kinerja KPU dan KPUD, sehingga terjadi banyak kerusuhan di daerah.

Dengan perilaku pragmatis para pemilih dan praktisi politik seperti itu, sebenarnya tidak penting lagi apakah partai Islam masih ada atau tidak. Sebab, semua partai sudah tidak menunjukkan perilaku yang terpuji. Partai kebangsaan sudah tidak menunjukkan perilaku cinta bangsa dan partai Islam juga tidak menunjukkan perilaku islami.

Editor: IC
Sumber: Jawapos, 29/06/10

Ketika sejumlah lembaga pendidikan mapan melakukan reaksi keras terhadap pembatalan UU BHP, masihkah pengelola pendidikan menghidupkan pertanyaan benarkah pendidikan yang sedang dibangun masih menjadi penjamin moral masa depan anak-anak?

Ketika 300 lebih kantin kejujuran didirikan di sejumlah sekolah oleh Pemprov Jatim misalnya, saat itu muncul pertanyaan, mengapa kantin kejujuran saja perlu didirikan? Sudah demikian frustrasikah kalangan penyelenggara pendidikan di negeri ini? Tidak cukupkah anak-anak didik menerima doktrin kejujuran sebagai doktrin yang meregulasi sikap dan perilakunya di masyarakat, khususnya membentuk mental militan sebagai pejuang?

Sekolah sekarang perlu memasuki ranah das sollen, bahwa idealnya pendidikan tidak mengabaikan pendidikan non-skill, atau tidak meminggirkan pola kependidikan yang berbasis pengutamaan dan penguatan sisi moralitas-humanitas. Di sisi inilah parameter keberhasilan tidaknya mendidik anak (SDM) bisa dinilai (dilihat), dan bukan semata-mata menekankan keterampilan atau model pembelajaran yang menghasilkan anak didik sebagai mesin memburu prestasi kerja.

Itu membenarkan tuduhan bahwa banyaknya virus yang melekat dalam diri masyarakat dan bangsa ini, tak lepas dari kesalahan penyelenggaraan pendidikannya. Ini sesuai adagium yang menyebut, maju tidaknya suatu bangsa ditentukan oleh model penyelenggaraan pendidikan kepada anak didiknya. Rapuh tidaknya suatu bangsa, ditentukan oleh kondisi pendidikan bangsa ini.

Ketika banyak orang pinter keblinger, hobi menjual amanat, atau sibuk memanipulasi norma kebenaran, mengamputasi keadilan, menyelingkuhi kekuasaan dengan merapuhkan sendi-sendi perekonomian negara dan memiskinkan rakyat, maka penyelenggaraan pendidikan kalau pendidikan gagal melahirkan pejuang militan.

Pendidikan divonis gagal menunaikan misi sucinya sebagai institusi pembebas dan pencerah, dan sebaliknya sekadar jadi pabrik yang melahirkan mesin yang menggerakkan praktik-praktik kotor, tak bermoral, atau suka memproduksi ketidakjujuran.

Pendidikan yang sebatas memperlakukan manusia sebagai mesin, dapat berakibat fatal bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan wajib menomorsatukan sisi moralitas-religiusitas dibandingkan kepentingan memburu kemampuan keterampilan. Kepintaran hanya sebagai bagian dari prestasi intelektualitas, yang tak bermakna apa-apa, jika dibiarkan berjalan tanpa prestasi moralitas dan spiritualitas.

Belajar Antikorupsi

M Quraish Shihab (1992) menunjukkan substansi model pendidikan yang menekankan keunggulan manusia. Manusia yang dibina adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan imaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan.

Belajar dari gagasan pakar ilmu tafsir itu, tampaknya model sekolah atau pendidikan unggulan, bertolok ukur standar nasional atau sekolah-sekolah bergaya internasional, bukan semata terletak pada keunggulan fasilitas atau pendidik bermerek luar negeri, tetapi juga sistem demokratisasi edukasinya yang implementasinya mampu menumbuhkembangkan (mengondusifkan) dan memprogresifkan pribadi anak didik menjadi manusia (pejuang) militan, yang sejak dini akrab dengan kebenaran, keadilan, dan perlindungan harkat kemanusiaan.

Anak didik bukan hanya unggul dalam membangun skill, tetapi juga unggul dalam keberdayaan moral (moral empowering) dan spiritualnya, khususnya dalam membangun kesalehan sosial, edukasi, dan kulturalnya. Apa gunanya memproduk anak-anak pintar, kalau dalam dirinya sarat penyakit seperti mengidap krisis komitmen moral, termasuk komitmen moral dalam membangun negara.

Komitmen membangun negara dapat dilakukan oleh manusia Indonesia yang sejak dini atau ketika mengikuti proses pembelajaran sudah dikenalkan dan diakrabkan dengan mentalitas mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kejayaan negara atau kepentingan publik (rakyat). Anak didik yang terlatih mengenal urgensinya sumberdaya negara dan perlindungannya, akan membuat pribadinya punya kepekaan untuk melindungi dan mengadvokasinya.

Praktik korupsi yang sedang marak di negeri ini, misalnya, harus dijadikan sebagai tema mata pelajaran substansial yang bisa dititipkan, diadopsi, dan diadaptasikan di berbagai sebaran mata pelajaran sebagai suatu das sollen yang secara moral bisa ditransformasi atau didiskursuskan sebagai suatu praktik yang bukan hanya menodai masyarakat dan bangsa, tetapi benar-benar potensial menghancurkan keberlangsungan hidup negara ini.

Teten Masduki menyebut, bahwa penyakit korupsi di Indonesia ini makin sistemik, ibarat kanker sudah kronis, karena bukan hanya sudah demikian parah memasuki relung dan jaringan kekuasaan (eksekutif) mulai dari bawah hingga ke lingkaran elite, tetapi tingkat agregasi korupsinya juga semakin eskalatif ke lingkaran yang lebih sistemik dan profesional, termasuk ”menjamah dan menjarah” dunia pendidikan.

Kalau sudah begitu, yang perlu dikedepankan adalah membudayakan praksis pengajaran di sekolah yang bersubstansikan pendidikan mentalitas antikorupsi, antidusta, antianomali, antimalversasi, atau antiberbagai bentuk praktik kroni, supaya kelak kalau mereka (anak didik) sudah lulus dan dipercaya mengisi bursa kepemimpinan di berbagai lini kekuasaan, dalam dirinya sudah tertanam kuat mental pejuang militan, yang tak takut menghadapi berbagai bentuk godaan dan ancaman.

Pengenalan pada anak didik tentang bahaya korupsi juga wajib diikuti dengan beberapa teladan konkret di lingkaran lembaga pendidikan yang menumbuhkan budaya menjauhi dan memusuhi perilaku menyimpang seperti korupsi moral, korupsi jam pelajaran, korupsi dana BOS, dan berbagai praktik lainnya. Itu menyiapkan mereka menjadi pemimpin bangsa.

Editor: IC
Sumber: Surya,2/06/10