DALAM waktu yang hampir bersamaan, ada dua berita besar yang sangat mengguncang kehidupan umat Islam Indonesia. Pertama, berita perubahan arah kiblat. Kedua, berita dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, berita pertama menghiasi halaman depan koran terbesar di Timur Tengah, Ash-Sharq Al-Awsat (17/7).

Mungkin meledaknya dua berita besar itu dalam waktu yang hampir bersamaan hanyalah kebetulan. Tapi, bisa juga fakta tersebut dimaknai sebagai rencana Ilahi untuk menciptakan perubahan besar dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Pertimbangannya, hal pertama (kiblat=salat) sangat menentukan keselamatan umat Islam di akhirat. Lalu, hal kedua (korupsi) sangat memengaruhi kebaikan hidup umat Islam di dunia.

Menghadap Kiblat

Terkait dengan fakta tersebut, ada tiga hal yang bisa dilakukan umat Islam. Pertama, memperbaiki arah kiblat secara ritual saat melaksanakan salat. Sesuai dengan fatwa terakhir Majelis Ulama Indonesia (MUI), umat Islam Indonesia harus menjalankan salat dengan mengarah ke barat laut.

Secara fikih, sebenarnya perubahan dalam fatwa MUI tidak terlalu dibutuhkan. Sebab, kewajiban umat Islam hanyalah menunaikan salat dengan menghadap arah (syathrah) kiblat, bukan titik (‘ain) kiblat secara mutlak dan kurat (sesuai dengan kandungan surat Al Baqarah: 144).

Karena itu, pergeseran posisi tersebut tidak mewajibkan umat Islam Indonesia mengubah arah kiblat saat menunaikan salat. Kecuali, posisi kiblat bergeser secara radikal sehingga tak lagi mengarah ke barat (bagi umat Islam Indonesia), melainkan ke selatan, utara, bahkan timur.

Dengan demikian, dapat ditegaskan, melakukan salat dengan mengarah ke barat seperti kebiasaan selama ini (atau agak serong sedikit) sama sahnya dengan mengarah ke barat laut (sebagaimana fatwa terakhir MUI). Hal yang jauh lebih penting untuk ditegaskan, fatwa MUI itu tidak boleh menjadi pemicu kontroversi di kalangan umat Islam Indonesia. Fatwa tersebut juga tidak boleh membuat umat Islam Indonesia saling menyalahkan dan memicu konflik.

Makna Spiritual

Hal kedua adalah perubahan menghadap kiblat secara spiritual. Umat Islam memang diwajibkan melakukan salat dengan menghadap kiblat. Tapi, Islam tidak menyuruh umatnya menyembah Kakbah yang terbuat dari batu. Sebaliknya, umat Islam diwajibkan menyembah Allah yang tidak terikat dengan tempat, ruang, dan waktu, melainkan mengetahui semua tempat, ruang, dan waktu.

Secara spiritual, ajaran menghadap kiblat tak lain bertujuan membimbing umat agar senantiasa menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh jiwa-raga serta akal-pikiran sekaligus menyadari pengawasan Allah.

Karena itu, bila benar-benar menghadap kiblat, seorang muslim tidak akan pernah merasa punya ruang atau waktu kosong tanpa pengawasan Allah. Maka, seorang muslim yang benar-benar menghadap kiblat tidak akan pernah merasa punya ruang atau waktu kosong untuk melakukan keburukan, termasuk korupsi. Sebab, sesungguhnya Allah senantiasa hadir dan mengetahui semua ruang, tempat, dan waktu.

Sebuah riwayat menyebutkan, pada zaman dulu ada seorang tokoh besar yang menasihati anaknya agar tidak melakukan keburukan, kecuali di tempat yang tak diketahui Allah. Akhirnya, sang anak tak bisa melakukan keburukan apa pun karena tidak ada tempat, ruang, dan waktu yang terlepas dari pengawasan Allah SWT.

Tampaknya, masih sangat sedikit umat Islam Indonesia yang menjalankan ajaran menghadap ke kiblat secara sempurna, tak terkecuali kalangan pejabat yang mengurus penyelenggaraan ibadah haji. Buktinya, persoalan korupsi tidak kunjung selesai hingga hari ini. Belakangan, skandal korupsi justru berembus kencang dari lingkaran pejabat yang berkaitan dengan ibadah haji. Bahkan, ada sebagian pihak yang menjadikan uang hasil kejahatan seperti korupsi sebagai modal melaksanakan ibadah haji.

Makna Sosial

Hal ketiga adalah perubahan menghadap kiblat secara sosial. Setiap hari, setidaknya lima kali umat Islam menghadapkan diri ke kiblat melalui salat wajib lima waktu. Bila jumlah total umat Islam 1 miliar, ada 5 miliar kali wajah yang menghadap ke kiblat setiap hari. Jumlah tersebut jauh lebih banyak bila ditambah dengan salat-salat sunah.

Cukup disayangkan menghadap kiblat selama ini cenderung dilakukan untuk menggugurkan kewajiban ritual semata yang hampir tidak membekas secara sosial. Padahal, ajaran itu menyimpan potensi yang luar biasa secara sosial. Perubahan menghadap kiblat secara sosial pun menjadi kebutuhan mutlak ke depan; dari hanya menggugurkan kewajiban ritual menjadi menyuburkan makna sosial.

Salah satu makna sosial yang bisa ditumbuhkan melalui ajaran menghadap kiblat adalah upaya membangun kebersamaan dan kekompakan. Sejauh ini, kebersamaan dan kekompakan menjadi kelemahan paling mendasar bagi umat Islam. Mereka senantiasa terpecah belah karena perbedaan-perbedaan yang ada. Padahal, semua umat Islam tetap menghadap ke kiblat yang sama, apa pun aliran fikih dan pemikiran mereka.

Editor: IC
Sumber: Jawapos, 19/07/2010

”kejawaan” dipandang dalam perspektif pattern of behaviour,KH Idham Chalidlah orang yang paling tepat menyandangnya. Meski berasal dari Kalimantan Selatan, Pak Idham? panggilan akrab kiai santun dan luwesini?sangat menjiwai unggahungguhbudaya Jawa.

Kejawaan Pak Idham tersebut misalnya terlihat dalam perdebatan di tubuh para pimpinan NU tentang otonomi ulama dan negara (antara Pak Idham dengan KH Achmad Syaichu dan Pak Idham dengan Subchan ZE) pada 1950-an yang akhirnya dimenangi Pak Idham yang berpandangan bahwa ulama NU harus masuk dalam pemerintahan untuk mengamalkan ajaran amar ma’ruf nahi munkar. Kemenangan Pak Idham dalam perdebatan ini bukan berarti Pak Idham mampu mengalahkan argumen Achmad Syaichu dan Zubchan ZE yang terkenal cerdas dan brilian, tapi lebih karena kepiawaian Pak Idham dalam mengambil hati para ulama sepuh NU yang menyimak perdebatan tersebut. Hasilnya: para ulama sepuh menganggap Pak Idham adalah orang yang paling tepat meneruskan kepemimpinan NU.

Dengan pendekatannya yang lembut dan luwes terhadap pelbagai permasalahan di tubuh NU?khususnya dalam konteks hubungan NU dan negara?, Pak Idham mampu menjadi jembatan yang mempertemukan kedua pihak, yang pro (mendukung negara) maupun yang kontra (menolak negara). Dengan gayanya yang santun dan luwes itulah Pak Idham berhasil ”menyelamatkan”NU selama 29 tahun masa kepemimpinannya yang penuh gejolak politik di dua periode kepemimpinan negara Indonesia (Orde Lama dan Orde Baru). Pak Idham pun tercatat sejarah sebagai Ketua Umum PBNU terlama (1955–1984).

NU dan Islam Desa

NU didirikan tahun 1926 sebagai organisasi ulama dan para santri di lingkungan pesantren.Sekalipun basis NU di perdesaan, NU mampu menunjukkan kekuatannya dalam bidang politik. Selama Perang Dunia II misalnya, karena kekuatan politiknya, penguasa Jepang mendudukkan Rais Am NU sebagai Kepala Shumubu’ (Kantor Nasional Urusan Agama). Setelah kemerdekaan, jabatan menteri agama hampir selalu menjadi jatah NU di pemerintahan (Andree Feillard,1993). Pada periode demokrasi parlementer, NU muncul sebagai kekuatan politik riil.

Pada 1952,NU yang kurang puas terhadap kepemimpinan politik Masyumi yang dianggap menganaktirikan mereka mengambil langkah berani memisahkan diri dari Partai Masyumi. Pada pemilu pertama, 1955, partai NU terbukti memperoleh suara yang signifikan. Ketika itu NU menjadi partai terbesar ketiga setelah PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Partai Masyumi.Ketika Masyumi menjadi partai terlarang, 1960,karena diduga terlibat dalam pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera (1958),NU menjadi satu-satunya partai terbesar yang berbasis Islam.

Dalam konteks inilah kemudian NU dengan jajaran pimpinannya terlibat intens dalam dunia perpolitikan Indonesia yang penuh warna. Kita tahu, dalam sejarah Indonesia, tahun-tahun masa kepemimpinan Pak Idham di NU (1955–1984) merupakan tahun-tahun panas yang penuh gejolak politik. Pada periode tersebut, tidak hanya terjadi transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru, tapi juga transisi dalam politik Islam. Pak Idham terpaksa membawa NU dengan ”strategi akrobat” politik yang canggih untuk menghadapi Bung Karno dan Pak Harto yang notabene kebijakan- kebijakannya sering berseberangan dengan kepentingan politik Islam.

Melalui pendekatannya dengan Bung Karno yang membubarkan Partai Masyumi, misalnya, Pak Idham berhasil menyelamatkan NU dalam dunia perpolitikan Indonesia.Akibat pembubaran Masyumi oleh Bung Karno, NU pun menjadi satu-satunya wakil Islam yang besar dan berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia dan dihormati kalangan lain (non-Islam). Di zaman Pak Harto,Idham pun tetap eksis. Meski NU merupakan satu-satunya partai Islam yang memperoleh suara terbesar dalam Pemilu 1971, Pak Idham bisa menerima permintaan Soeharto untuk menyatukan partai-partai berhaluan Islam ke dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di bawah Pak Idham, sebagai Ketua Umum PPP pertama, partai baru ini pun meraup suara yang signifikan. Dengan berbagai keberhasilannya itulah banyak kalangan yang suka dan tidak suka terhadap Pak Idham.Yang pro memuji Pak Idham sebagai politisi ulung yang luwes sehingga mampu memberi warna Islam pada dunia politik Indonesia. Sebaliknya, yang kontra mengatakan Pak Idham adalah politkus oportunis yang membawa citra buruk dalam Islam.Namun, terlepas dari yang pro dan kontra, Pak Idham adalah politikus lintas zaman yang membawa masa keemasan Partai NU pada zaman Orde Lama, meningkatkan suara Partai NU pada Pemilu Orde Baru 1971, dan berhasil membesarkan suara PPP pada Pemilu 1977.

Semua itu terjadi karena kepiawaian Pak Idham dalam berdiplomasi dengan elite-elite negara dan kepiawaian Pak Idham dalam mendekati massa akar rumput NU. Karena kepiawaian politik Pak Idham selama masa kepemimpinannya di tubuh NU tersebut,beliau kemudian muncul sebagai tokoh politik,ulama,dan pejabat negara. Pak Idham, di samping pernah beberapa kali menjadi menteri (Menteri Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial), juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II pada masa Kabinet Sastroamidjojo (1956–1957),Wakil Ketua MPRS (1960), Ketua DPR (1971),Ketua MPR (1972–1978).

Kini,Pak Idham telah tiada.Politikus Islam yang santun dan luwes itu telah meninggalkan kita untuk selamanya,Ahad (11/7) di Jakarta, dalam usia 89 tahun. Dari perjalanan hidupnya,kita bisa belajar banyak dari Pak Idham dalam menyelesaikan persoalan yang rumit. Ibarat air, Pak Idham adalah pribadi yang terus mengalir dan mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan negara dan umat dengan cara yang luwes, cair, dan adem. Selamat tinggal Pak Idham.

Semoga Allah memberikan tempat terbaik terhadap putra bangsa yang telah banyak sekali memberikan tenaga dan pikirannya untuk membangun umat dan negara ini.

Editor: IC
Sumber: Sepuatar-indonesia, 14/07/10

“NEGARA ini butuh banyak negarawan. Sebab, di negara ini banyak problem yang membutuhkan penyelesaian, yang ketika dicoba diselesaikan muncullah penyakit perilaku gaya baru. Itu terjadi karena masih bersemainya elite strategis yang mengisi dan membingkai piramida kekuasaan, yang mengidap krisis kebertuhanan (Imam KH, Agama Langit, Agama HAM, 2006).”

Pernyataan itu menunjukkan bahwa negeri ini masih “dibanjiri” banyak problem berat yang mengakibatkan keberlanjutan hidup rakyat di ujung sekarat. Kondisi itu hanya bisa dientas negarawan, sosok manusia langka yang sulit ditemukan.

Tampaknya, rakyat mudah menemukan sosok istimewa itu. Namun, setelah perjalanan gaya kepemimpinannya diikuti, dia tak pantas jadi negarawan, bahkan lebih tepat menyandang stigma pecundang dan “pembangkang” amanat kerakyatan.

Seseorang memang bisa menjadi penguasa, pemimpin di level nasional, atau merebut kekuasaan. Tetapi, dia belum tentu mampu merebut identitas negarawan, menjadi nasionalis, sosok pemimpin yang hatinya gampang terbakar dan berkobar memikirkan nasib rakyat.

Yang sering kita temukan, seseorang yang berkuasa hanya asal bisa berkuasa atau menguasai. Seseorang yang hanya bisa berkuasa berarti tergelincir pada penahbisan kekuasan, bukan penahbisan kewajiban yang harus dia tunaikan.

Dalam buku masterpiece berjudul Republic, Plato berpesan, “Penguasa diama­natkan oleh Tuhan, pertama-tama dan terutama, agar menjadi penjaga yang baik (good guardians) sebaik terhadap anak sendiri.”

Pesan itu sangat sarat muatan moral-edukatif atau dimensi etika dan pendidikan. Pesan sang filsuf ditujukan kepada para pemimpin yang menduduki posisi jabatan strategis, yang dikenal dengan elitisme kekuasaan, supaya saat jadi pemimpin atau pejabat. Mereka ingat dan giat menegakkan amanat. Amanat tersebut harus dijaga dengan segenap jiwa raga atau pertaruhan apa saja.

Negarawan memang tidak harus menjadi penguasa. Tetapi, penguasa harus menjadi negarawan. Roda kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan berjalan normal dan mencapai hal yang diobsesikan jika masyarakat dan negara ini mempunyai penguasa yang juga negarawan. Penguasa seperti itu adalah cerminan sosok yang pikiran dan perbuatannya difokuskan pada pengabdian terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Jika dia terpanggil, tugas negara yang ditunaikan adalah cerminan bahasa kepentingan masyarakat.

***

Salah satu ajaran Islam yang terbilang fundamental dan dapat dijadikan sebagai kekuatan moral untuk mencip­takan pencerahan reformasi kehidupan manusia adalah kewajiban menunaikan salat. Kewajiban itu bisa diorientasikan untuk meluruskan perjalanan reformasi yang masih ternodai berbagai bentuk penyakit kronis. Salah satunya adalah masalah KKN yang hingga kini membelit bangsa.

Melalui sujud (penyerahan diri secara total), manusia yang sudah atau sedang terjerumus sebagai “pengeropos” bangsa itu disembuhkan, dijernihkan. Kalau rohaninya bisa sembuh, berbagai bentuk penyakit yang marak di masyarakat niscaya tidak sulit disembuhkan. Setidaknya, kecenderungan menodai diri bisa dia cegah.

Salat tergolong kewajiban istimewa. Sebab, salat diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Isra Mikraj. Begitu pentingnya, ajaran salat dapat dibaca dalam isyarat berikut. “Salat (sujud) dapat mencegah kekejian dan kemungkaran serta merupakan tiang agama. Karena itu, yang meninggalkan salat berarti menghancurkan agama.”

Artinya, sujud (dalam salat) merupakan kekuatan moral stategis untuk menyucikan dan mencerahkan perjalanan reformasi yang kini dikotori. Jika perjalanan Republik Indonesia hingga kini masih sarat akan praktik-praktik pembangkangan, politisasi agenda reformasi, dan budaya pembusukan nilai (values decay), itu mengindikasikan pengua­sa-penguasa bangsa ini belum salat secara benar. Kalaupun sudah menjalankan, salat tersebut tidak lebih dari perhiasan diri yang bersifat kultural serta menjadi formalisme spiritual yang belum menyentuh dan mencerahkan.

***

Kesakralan ajaran salat memberikan tekanan esoteris-humanistis. Salat adalah kewajiban yang dapat mengur­ai problem kehidupan manusia dalam berbangsa dan berne­gara. Setiap manusia yang menjalankan salat diantarkan untuk bisa memahami dan melaksanakan tugas-tugas besarnya di muka bumi, seperti memakmurkan dan menjaga bumi dari berbagai perilaku yang bermodus merusak dan menghancurkan.

Ada aspek edukasi spiritualitas dan sosialitas dalam salat, terutama yang bertema amanat. Komunitas muslim diberi didikan moral ketuhanan melalui salat, khususnya elite penguasanya, tentang cara menjadi pemimpin yang negarawan, tidak semata mementingkan ambisi diri, kroni, dan golongan. Melainkan, cara menempatkan Tuhan dalam kinerjanya.

Pemimpin yang negarawan dapat diniscayakan lahir dan terus tumbuh subur dari bumi pertiwi (Indonesia) bila konstruksi relasional dengan Sang Maha Pencipta tetap lestari dijaga dan ditegakkan. Adapun kekuatan spiritualitas yang bisa diharapkan adalah menunaikan salat dengan sebenar-benarnya: menghadirkan Allah SWT dalam diri dan menjadikan cahaya-Nya untuk mencerahkan batin yang masih berselimut kabut noda atau sarat akan berbagai bentuk penyakit.

Krisis spiritualitas, kelabilan psikologis, atau kehampaan (kekosongan) batin manusia sudah seharusnya disembuhkan dengan kembali kepada Tuhan. Keterasingan disebabkan ulah manusia yang mengalienasikan diri dari bangunan relasi vertikal dengan-Nya.  Sementara itu, salat adalah jalan yang tepat untuk kembalinya manusia dari keterasingan menuju kedekatan dan keharmonisan dengan-Nya.

Semakin dekat dia dengan Tuhan, otomatis semakin besar rasa tanggung jawabnya terhadap implementasi kewajiban publik yang sudah digariskan-Nya. Kedekatan dengan Tuhan adalah jalan utama untuk menjadi pemimpin yang selalu mengemas diri sebagai pelayan masyarakat. Carilah aku di antara orang-orang yang hancur hatinya adalah jawaban Nabi Muhammad tentang pembumian pelayanan publik terbaik saat ditanya sahabat-sahabatnya. (*)

Editor: IC
Sumber: Jawapos, 10/07/10

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan jantung perekonomian nasional. Sebagai potensi strategis dalam perekonomian nasional,UKM terbukti mempunyai daya pertahanan (defensive power) yang sangat kuat di tengah badai krisis berkepanjangan.

Hingga medio akhir 2009 tercatat bahwa usaha kecil dan menengah mampu menyediakan 99,04% lapangan kerja (BPS, 2009). Demikian halnya sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) nonmigas, cukup meyakinkan yaitu sebesar 63,11%.UKM juga memberikan kontribusi pada ekspor nonmigas sebesar 14,20%. Di titik ini tak dapat dimungkiri, UKM mempunyai sumbangan nyata bagi minimalisasi pengangguran secara spesifik dan bagi pertumbuhan perekonomian nasional secara luas.

Dengan begitu, kemampuan untuk melahirkan percepatan pemulihan ekonomi akan ikut ditentukan oleh kemampuan menggerakkan UKM. Salah satu ikhtiar membangun suasana kondusif bagi UKM adalah pemberian fasilitas sarana pengembangan kreasi produk kerajinan rakyat. Pentingnya faktor facilitating ini sesungguhnya telah dibaca dengan baik oleh pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan “pasar”KUKM.

Setidaknya ini tercermin dari pagelaran pameran UKM pada 14-18 Juli 2010 yang akan digelar di Gedung Small and Medium Enterprises and Cooperatives (Smesco). Keberadaan Gedung Smesco sebagai pusat produk kerajinan dan pengembangan UKM mempunyai peran strategis seiring kebutuhan branding dan sentra aktivitas UKM.

Untuk kian menstimulasi perkembangan UKM,Gedung Smesco semestinya dioptimalkan sedemikian rupa agar produk UKM dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. Ditinjau dari segi mutu, kualitas produk kerajinan UKM ini sebenarnya tak kalah dibandingkan dengan produk pabrik dan bahkan produk impor.

Namun, karena kurangnya sosialisasi dan belum maksimalnya pemanfaatan sentra UKM secara nasional, UKM seolah berada di kelas bawah. Untuk itu, optimalisasi pemanfaatan Gedung Smesco sebagai sentra industri UKM akan sangat membantu para pelaku UKM lebih berkembang secara baik.

Problematika

Sebagai satu entitas perekonomian rakyat, UKM menghadapi permasalahan cukup krusial. Secara spesifik beberapa permasalahan internal yang merupakan problem klasik yang dihadapi UKM antara lain terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi, terutama permodalan; rendahnya kemampuan SDM; pengembangannya terhambat oleh konsentrasi rakyat di pedesaan yang bergerak pada sektor pertanian; dan kelembagaan usaha belum berkembang secara optimal dalam penyediaan fasilitas bagi kegiatan ekonomi rakyat.

Sementara permasalahan eksternal lainnya di antaranya keterbatasan pengakuan dan jaminan keberadaan UKM,kesulitan mendapatkan data yang jelas dan pasti tentang jumlah dan penyebaran UKM, alokasi kredit sebagai aspek pembiayaan masih sangat timpang.Selain itu,sebagian besar produk industri kecil juga memiliki lifetime yang pendek, rendahnya nilai tukar komoditi yang dihasilkan, ter-batasnya akses pasar, serta maraknya pungutan liar (biaya siluman) yang tidak proporsional.

Dari pelbagai permasalahan di atas,masalah manajemen keuangan dinilai menjadi kelemahan utama pelaku usaha kecil menengah UKM secara umum dalam mengembangkan bisnisnya. Mereka kerap mencampuradukkan dana usaha dan keluarga,tidak memiliki laporan keuangan, dan bersikap konsumtif.

Jika meraih laba besar, pelaku UKM cenderung bersikap konsumtif.Para pelaku usaha lebih banyak menghabiskan laba untuk membeli kendaraan bermotor, televisi,bahkan menikah lagi daripada menggunakannya untuk investasi. Akibat itu, kapasitas produksi usaha tersebut tetap statis. Kelemahan lain pengembangan usaha UKM ialah minimnya kemampuan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan. Masih banyak pelaku UKM terutama di pelosok daerah bingung men-dapatkan kredit perbankan.Mereka tahu harus datang ke bank, tetapi tidak memahami cara mengajukan kredit.

Orientasi Pemberdayaan

Menilik aksi programatiknya, pemerintah telah berupaya mendukung semaksimal mungkin pertumbuhan kondusif UKM. Dukungan pemerintah tersebut bertujuan memajukan sektor UKM agar bergairah dan tumbuh secara dinamis. Optimalisasi pelayanan pemerintah bagi pemberdayaan UKM dapat dilihat dari relevansi pembinaan jasa berlandaskan pandangan luas tentang kebutuhan UKM.

Di titik ini,orientasi pemberdayaan difokuskan pada pengetahuan tentang apa yang diperlukan UKM, bukan dilihat dari sisi pemberian layanan (supply driven) saja. Indonesia telah lama memiliki program pengembangan usaha kecil/industri kecil berkelanjutan (sustainable) meski dalam beberapa hal dinilai masih belum efektif. Untuk lebih mengoptimalkan pendekatan efektif terhadap pembangunan dan pengembangan UKM, kerangka metodik dan operasionalnya musti diarahkan kepada focused, strategic, and cost effective approach.

Artinya,cara paling efektif pengembangan UKM adalah membangun dinamika kelompok kawasan sehingga kegiatan UKM yang ada di dalamnya dapat mencapai kemajuan. Salah satu strategi efektif dapat dilakukan dengan menciptakan sentral UKM yang bersifat embrional. Bentuk konkretnya misal dapat membuat semacam pameran berkala hasil produktivitas UKM di sebuah gedung khusus daerah perkotaan seperti di Smesco yang saya sebutkan dalam awal tulisan ini.

Musti dipahami bahwa pengembangan UKM tidak sematamata dilakukan dengan memberikan kucuran dana yang besar (financial effort), tapi juga dengan dukungan nonfinansial sebagai bagian dari praktik terbaik bagi pengembangan UKM. Praktik dukungan nonfinansial ini harus memperhatikan penyesuaian terhadap kebutuhan UKM dan konsumennya, terfokus dengan pendekatan kolektif dan strategis, berorientasi pasar dan bisnis, berbasis pengembalian ongkos (cost recovery),serta berkesinambungan secara finansial dan kelembagaan.

Lebih jauh, strategi realistis untuk menopang pertumbuhan UKM setidaknya harus didasarkan pada tiga hal mendasar. Pertama, terciptanya kondisi untuk menggairahkan pengembangan sektor swasta. Sektor swasta bagaimanapun memerankan peran yang signifikan bagi pengembangan UKM. Karena itu,pemerintah musti membangun iklim usaha yang kondusif dan berdampak positif bagi pasar dan bisnis.

Kedua, pengembangan segmentasi pasar UKM yang semakin diprioritaskan. Artinya pola pemberdayaan UKM yang berdasar pada ketersediaan dan subsidi pemerintah harus digeser ke arah pola yang mengembangkan lingkungan pasar yang efektif sehingga memungkinkan suburnya iklim UKM. Paling tidak, UKM akan maju bila domain ini didorong untuk menggerakkan potensi lokal berorientasi global. Artinya produk unggulan daerah itu didorong sehingga menembus pasar global.

UKM juga didorong untuk tetap sustainable, kreatif, inovatif, dan mandiri. Produknya kreatif dan ramah lingkungan, tidak bergantung pada pendamping secara terus-menerus. Selain itu pula pengembangan kapasitas secara terus-menerus menyangkut produk yang harus di-upgrade musti mengikuti tren dan selera konsumen.

Sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan. Akhirnya, sebagai jantung perekonomian rakyat, UKM akan tetap tumbuh subur dan berkembang pesat jika semua pihak,baik pemerintah, perbankan,maupun pelaku UKM,saling menopang satu sama lain.

Editor: IC
Sumber: Seputar-indonesia, 08-07-10

KEHIDUPAN kepartaian di Indonesia dalam belasan tahun terakhir mengalami perkembangan menarik, baik dari segi paradigma maupun partainya sendiri (nama dan kekuatan). Hal itu merupakan keniscayaan karena memang telah terjadi perkembangan sosial yang amat luar biasa beberapa puluh tahun terakhir. Tetapi, perubahan itu tidak sempat mewujud dalam kenyataan, karena kehidupan kepartaian kita dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah.

Ketika Presiden Habibie membuka kesempatan mendirikan partai baru, para politikus lama dan politikus baru beramai-ramai mendirikan partai. Dalam waktu cepat berdirilah lebih dari 100 partai. Setelah diverifikasi KPU, 48 partai berhak ikut pemilu.

Secara umum kita melihat bahwa para pendiri partai pada 1998 masih mengacu pada tipologi partai besar hasil pemilu (PNI, Masyumi, NU) dan partainya Orde Baru (Golkar). PKI, karena telah lama dilarang, tidak punya partai reinkarnasi. PNI, Masyumi, NU, dan Golkar, masing-masing menjelma menjadi sejumlah partai.

Hasilnya sudah kita ketahui. PDIP sebagai pelanjut perjuangan BK (identik dengan PNI) menjadi pemenang (sekitar 34 persen suara). Di luar dugaan, Partai Golkar menjadi pemenang kedua (> 20 persen suara). Suara warga NU terbagi ke dua partai menengah: PKB (± 12 persen), PPP (± 10 persen), dan beberapa partai kecil. Suara warga eks Masyumi terbagi ke PAN (±7 persen), PPP (± 3 persen), PBB (± 2 persen), dan beberapa partai kecil.

Menurunnya “Islam Politik”

Sebenarnya di dalam kalangan warga NU telah terjadi perubahan dalam pandangan politik anak-anak muda NU akibat penerimaan Pancasila oleh NU dan juga pengaruh Gus Dur. Sementara itu, banyak kiai berpengaruh di Jatim dan Jateng masih mempunyai pandangan politik seperti pada era NU menjadi partai. Perbedaan inilah yang ikut memicu berdirinya PK NU (2006), selain ketidakcocokan para kiai tersebut di atas dengan langkah politik GD.

Di kalangan warga eks Masyumi juga terjadi perkembangan serupa. Amien Rais menolak tawaran menjadi ketua umum PBB dengan alasan PBB terlalu sempit. Lalu dia membentuk PAN yang dimaksudkan sebagai partai terbuka, seperti yang dimaksud oleh PKS saat ini.

Di dalam Pemilu 1999, jumlah suara partai Islam dan partai berbasis massa Islam di bawah perolehan partai Islam pada 1955. Pada Pemilu 2004 jumlah perolehan suara partai-partai tersebut sedikit meningkat, tetapi pada Pemilu 2009 jumlah tersebut merosot tajam, sekitar separo dari jumlah suara pada Pemilu 1955. Ormas Islam tidak mampu lagi menjadi pengikat dalam sikap politik warganya.

Dengan adanya niat PKS menjadi partai terbuka, pasti timbul pertanyaan, apakah “Islam politik” akan makin kecil pendukungnya. Bagi saya, belum jelas apakah PKS tetap mempertahankan prinsip Piagam Madinah yang selama ini dianutnya atau memilih prinsip-prinsip dalam Pancasila. PKS harus bekerja keras meyakinkan pemilihnya kalau meninggalkan Piagam Madinah. Langkah ini sebetulnya mengandung risiko cukup besar, tetapi tentu tokoh-tokoh PKS, termasuk yang di daerah, telah menghitungnya dengan cermat.

Partai Islam yang masih bisa bertahan adalah PPP, yang perlu bekerja keras mempertahankan jumlah suara kalau ambang batas 5 persen diberlakukan. Apalagi, ada suara lirih tentang niat Parmusi untuk bergabung dengan Golkar, walaupun lalu dibantah. Pemilih PKS yang kental keislamannya bisa digarap PPP. Partai Islam yang kecil (PBB dan PK NU) sulit diharapkan untuk bergabung sehingga praktis tidak akan terwakili di DPR.

Tokoh dan Dana

Tampak adanya perubahan besar pada paradigma partai. Kalau dulu bergantung pada ideologi atau gagasan besar, kini partai berkembang dengan bergantung pada tokoh. Yang tidak bergantung pada tokoh adalah Partai Golkar, PKS, dan PPP. PDIP amat bergantung pada Megawati. PKB bergantung pada GD. PAN bergantung pada Amien Rais. Gerindra bergantung pada Prabowo. Hanura bergantung pada Wiranto.

Yang paling mencolok dan fenomenal adalah ketokohan SBY. Partai Demokrat yang baru berdiri pada 2001 tiba-tiba memperoleh sekitar 7 persen (2004) dari jumlah suara, lalu melejit menjadi sekitar 20 persen (2009). Tidak heran kalau para tokoh PD berani mematok perolehan sekitar 30 persen suara pada 2014.

Kita tidak tahu apakah setelah SBY tidak menjabat presiden, suara PD akan merosot. Kita juga tidak tahu apakah PDIP akan merosot suaranya setelah Megawati tidak menjadi ketua umum. Tetapi, kecenderungannya seperti itu, kecuali kedua partai mempersiapkan diri dengan serius. Dalam hal ini, tampaknya, PD lebih siap dengan memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Partai Golkar dalam perkembangan terakhir tampaknya tidak tergantung pada tokoh, tetapi pada kekuasaan dan dana. Ketika JK menjadi Wapres, dengan kekuasaan di tangan, JK mudah terpilih menjadi ketua umum. Terpilihnya Aburizal Bakrie menunjukkan bahwa faktor utama terpilihnya seseorang menjadi ketua umum PG adalah dana yang berlimpah.

Pragmatisme

Pergeseran paradigma partai itu sejalan dengan pragmatisme para tokoh yang ingin menjadi kepala daerah. Maka, yang muncul menjadi calon kepala daerah adalah mereka yang mempunyai dana dalam jumlah besar. Politik dinasti juga menjadi sesuatu yang menjamur. Kemampuan, apalagi karakter, sang calon kurang menjadi pertimbangan elite partai. Partai hanya menjadi kendaraan politik yang disewa para calon.

Kondisi di atas dilengkapi oleh perilaku negatif, yaitu maraknya politik uang. Pada Pemilu 1999, masalah itu belum muncul, pada Pemilu 2004 juga belum merata walaupun sudah ada, terutama pada pilpres. Tetapi, pada Pemilu 2009 praktik busuk itu sudah merata. Permainan uang itu mencakup pemberian uang kepada pemilih dan pembelian suara, terutama di PPK. Kondisi itu diperburuk dengan kinerja KPU dan KPUD, sehingga terjadi banyak kerusuhan di daerah.

Dengan perilaku pragmatis para pemilih dan praktisi politik seperti itu, sebenarnya tidak penting lagi apakah partai Islam masih ada atau tidak. Sebab, semua partai sudah tidak menunjukkan perilaku yang terpuji. Partai kebangsaan sudah tidak menunjukkan perilaku cinta bangsa dan partai Islam juga tidak menunjukkan perilaku islami.

Editor: IC
Sumber: Jawapos, 29/06/10

Seluruh beban itu, praktis membuat Jakarta menjadi kota dengan problematika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang super kompleks.

Namun, seiring kian uzurnya Jakarta, gagasan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota modern, nyaman, tertib, dan ramah lingkungan agaknya masih jalan di tempat. Problem itu tak semata akibat tekanan kompleksitas masalah Jakarta, namun dikontribusi oleh persoalan irasionalitas dan obesitas birokrasi Jakarta yang kian memperpanjang daftar permasalahan Jakarta.

Buruknya manajemen pelayanan publik Jakarta sudah bukan rahasia lagi. Korupsi dan perilaku kleptomani birokrasi Jakarta dianggap banyak pihak sudah mentradisi.

Problem Birokrasi

Untuk menjawab rumisitas dan obesitas birokrasi Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di awal pemerintahannya pernah memprioritaskan revitalisasi peran dan fungsi birokrasi Jakarta dalam program 100 hari pertama kepemimpinannya.

Program tersebut antara lain meliputi penataan organisasi yang ada dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sistem pelayanan satu atap, percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan warga miskin, pembenahan kampung, penanggulangan kemacetan, penanggulangan banjir, hingga pemberantasan pungli dan korupsi.

Pola pikir para birokrat Jakarta yang kerap berperilaku seperti penguasa, tentu perlu diubah ke dalam paradigma birokrasi sebagai pelayan masyarakat (public service). Mengubah mindset birokrasi berarti merakit budaya dan tradisi baru yang relevan dengan konsep merit system, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan birokrasi berwatak propublik (public servant bureaucracy)—yang mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, profesional, responsif, solutif, dan representatif.

Seperti digambarkan Weber (2002), birokrasi cenderung berwatak eksklusif, kooptatif, arogan, dan kerap menafikan kepentingan publik. Perubahan paradigma dalam kerangka reformasi birokrasi Jakarta bisa dimulai dengan merubah pola rekrutmen birokrat yang mengacu pada visi, kompetensi, dan kredibilitas, bukan dengan cara KKN.

Pola rekrutmen yang transparan-akuntabel harus terus ditumbuhkan melalui intervensi kebijakan berujud internalisasi birokrasi propublik yang bisa disemai melalui edukasi, pelatihan, magang, workshop, penguatan kode etik pelayanan publik, yang didukung oleh reward yang kompetitif serta pengawasan dan punishment yang efektif.
Secara umum, performance layanan publik di Jakarta hingga kini masih bersandar pada manajemen tradisional yang rumit, panjang, dan berbelit; belum sepenuhnya mengacu pada pendekatan Total Quality Management (TQM) yang concern pada kualitas layanan.

Data hasil survei INCIS dan Partnership tentang “Persepsi Pelayanan Publik di DKI Jakarta” (2005) menunjukkan manajemen layanan publik Jakarta masih berorientasi pada kepatuhan masyarakat atas aturan formal-administratif, bukan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kualitas layanan publik yang baik.

Birokrasi Hijau

Problem lain, birokrasi Jakarta (dan umumnya birokrasi lokal di negeri ini) tak memiliki sensitivitas terhadap isu lingkungan. Hasil penelitian Bapedal (1999) di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya menunjukkan birokrasi kota besar negeri ini kerap membiarkan laju kendaraan bermotor terus bergerak naik tanpa mempertimbangkan kapasitas paru-paru kota untuk menyaringnya.
Padahal polusi kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara Jakarta.
Menurut laporan Bapedal, kendaraan bermotor memberikan kontribusi pencemaran CO sebesar 98,80 persen, NOx sebesar 73,40 persen, dan HC sebesar 88,90 persen. Ini menunjukkan, isu lingkungan belum menjadi prioritas dalam visi, konsep, dan manajemen pembangunan Jakarta yang terintegrasi dan sustain.

Majalah Time (edisi Oktober 2007) juga memperlihatkan perubahan dramatis topografi Jakarta. Tahun 2010, permukaan air laut diestimasi akan terus merambah daratan Jakarta. Tahun 2020, sebagian Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan mulai digenangi air laut. Tahun 2050, permukaan air laut akan mencapai kawasan Monas di pusat Ibukota. 30 tahun ke depan, jika pemanasan global dan laju penyusutan lapisan es di Kutub Utara terus meningkat, Jakarta diproyeksikan akan tenggelam.

Lemahnya sensitivitas birokrasi Jakarta terkait isu lingkungan berdampak pada hadirnya aneka tuntutan baru, terutama dari para stakeholder lingkungan. Ke depan, birokrasi Jakarta harus sanggup membangun visi, orientasi, dan mentalitas aparatur yang sensitif lingkungan (biokrasi). Beragam kebijakan yang dilahirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (eksekutif maupun yudikatif) wajib menimbang aspek lingkungan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan (green policies) Jakarta ke depan.

Postur anggaran belanja daerah (APBD) jangan cuma royal untuk belanja pegawai, kantor, dan pembangunan fisik, namun juga harus proporsional dalam menganggarkan belanja investasi, perawatan, dan tata kelola lingkungan (green budget). Ke depan, para pejabat, politisi, dan aparatur birokrasi Jakarta, mau tak mau, harus bermodal sensitif lingkungan, punya perspektif green city, memiliki wawasan healthy city serta komitmen kuat untuk mewujudkan Jakarta sebagai “eco-city”.

Mendesain Jakarta sebagai kota ramah lingkungan yang modern, nyaman, tertib, dan aman, harus segera dikerjakan. Memindahkan pusat pemerintahan ke halaman belakang (hinterland) atau wilayah penyangga (buffer zone) Jakarta—sehingga aktivitas politik, pemerintahan, bisnis, perdagangan, industri, dan beragam gonjang-ganjing demonstrasi massa tidak tumplek blek di Jakarta—sepertinya harus segera diwujudkan.

Mengubah wajah Jakarta dari kampung besar semrawut menjadi eco-city dan healthy city yang modern dan amanah tentu mensyaratkan hadirnya rancangan tata ruang yang komprehensif serta masyarakat yang partisipatif, tertib, dan rasional yang ditopang oleh birokrasi kota bermental pelayan dus kepemimpinan Jakarta yang kuat, visioner, dan inventif.

Tanpa visi, komitmen, dan arah kebijakan yang jelas, kita jangan pernah bermimpi akan melihat Jakarta sebagai kota yang membanggakan; yang sanggup mengemban mandat negara sekaligus mimpi warga Ibukota untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota hijau, sehat, modern, nyaman, aman, tertib, dan sejahtera. Selamat ulang tahun kotaku!

( Launa, Peneliti pada Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (KPMJ) dan Kontributor GP Ansor online)

Editor: IC
Sumber: Suarapembaruan, 22/06/10

Reaksi atau hukuman atas (dugaan) adegan pornoaksi itu sudah ditunjukkan oleh pemodal atau pihak ketiga yang bermitra dengan keduanya. Vonis publik bernada mencibir atas kelakuan mereka. Berita-berita di media elektronik maupun cetak terkesan telah memberikan kesimpulan bahwa mereka berdua adalah penjahat kesusilaan.

Jika benar konklusi media tersebut, keduanya merupakan cermin umum jagat selebriti. Mereka hanya bagian dari sampel manusia-manusia yang terhanyut atau terseret dalam pusaran jagat selebriti, yang berhasil membius dan menghegemoni mereka.

Kita tidak bisa mutlak menyalahkan keduanya. Sebab, dunia yang mereka masuki atau akrabi memang merangsang setiap orang untuk bertarung dalam atmosfer liberal dan menghalalkan segala cara (permisif). Mereka menjadi elemen masyarakat atau komunitas berpenyakit yang dibingkai doktrin Niccolo Machiavelli tentang het doel heiling de middelen (segala cara boleh dilakukan asal tujuan bisa tercapai).

***

Sebelum video seks dengan pemeran mirip Ariel-Luna muncul, kasus seperti itu sering terjadi, meski ranahnya berbeda. Misalnya, tidak sedikit artis yang masuk penjara yang juga berurusan dengan problem gaya hidup. Antara lain, hamil tanpa kejelasan siapa yang menghamili atau anak yang dilahirkan saat menjalani hukuman di penjara bukan buah perkawinan sah.

Komoditas atau industrialisasi dunia hiburan yang serbainstan, pragmatis, dan tak normal telah membentuk wajah masyarakat. Setidaknya, setiap elemen yang terlibat di dalamnya diibaratkan mesin yang kehilangan kecerdasan nurani, kepekaan moral, dan keberdayaan spiritualitas.

Mereka tergiring menjadi kekuatan masyarakat sekuler dan hedonis. Tingkat penghargaan mereka terhadap norma agung dan kebertuhanan sangat rendah. Sementara itu, berbagai bentuk perilaku yang bercorak animalisasi atau pembinatangan diri sangat ditoleransi, ditahbiskan, bahkan dikultuskan. Dalam masyarakat demikian, corak penghormatan terhadap kepatutan atau kepantasan publik sangat diabaikan. Sedangkan modus-modus pelanggaran martabat dengan “memanusiakan diri” diberi ruang pembenaran (penghalalan).

Bentuk pembinatangan manusia atau pereduksian harkat kemanusiaan dapat berupa penghilangan dan pendistorsian citra fitri kemanusiaan, menjerumuskan sesama sebagai objek komoditas dan komersialisasi. Hasrat hewani bercorak hedonisme tersebut pernah dikritik Abdurrahim (1993). Menurut dia, ada tiga Tuhan modern. Pertama takhta, kedua wanita, dan ketiga harta. Tiga Tuhan tersebut telah menjelma menjadi obsesi dan ambisi yang meracuni serta menjajah nurani manusia. Manusia mudah takluk, menyerah, dan jadi robot karena dikuasai Tuhan-Tuhan yang diberhalakan itu.

Ketika eksotisme perempuan, misalnya, memasuki atau bertali-temali dengan kepentingan kapitalisme, seperti industrialisasi seks, komoditas tubuh, bisnis berahi, serta pembenaran dimensi keindahan pornografi dan pornoaksi sebagai seni, tak pelak lagi perempuan dan harta berhasil menjadi dua kekuatan yang menyatu sebagai Tuhan atau agama masyarakat sekuler.

Hedonisme itu semakin parah saat berkawan dengan Tuhan tandingan yang paling populer pada zaman modern ini, yakni duit. Pasalnya, duit termasuk Tuhan yang paling berkuasa di dunia ini. Di kalangan orang Amerika, terkenal istilah the almighty dollar (dolar yang mahakuasa). Memang telah menjadi nyata, hampir semua dalam hidup ini dapat diperoleh dengan duit. Bahkan, dalam banyak hal, harga diri manusia bisa dibeli dengan duit. Coba lihat sekitar kita sekarang, hampir semuanya memiliki harga. Manusia tidak malu lagi melakukan apa saja demi mendapatkan duit. Padahal, malu adalah salah satu bagian terpenting dari iman. Betapa banyak orang yang sampai hati menggadaikan negeri dan bangsa sendiri demi mendapatkan duit (Abdurrahim, 1993).

***

Kecenderungan negatif di negeri ini adalah menguatnya revolusi gaya hidup yang berkonvergensi pada duit dan perempuan. Karena itu, jagat eksklusif dunia hiburan berwajah semakin vulgar dan liberal. Seolah negeri ini kini dicengkeram kultur eksotisme yang membuat pemeluk agama hanya mendiami wilayah formal.

Desakralisasi agama telah menjadi model yang dikedepankan sebagai berhala kontemporer karena dikalahkan oleh pola hedonisme. Agama, sepertinya, hanya menjadi aksesori sekumpulan oportunis ekonomi dan pemburu popularitas dalam komunitas pebisnis hiburan. Negeri ini didesain sebagai “keranjang sampah”. Negeri ini hanya jadi lahan komoditas budaya yang menghalalkan penelanjangan nilai-nilai religiusitas. Gerak penelanjangan agama semakin terbuka dan jauh dari responsi yang cerdas dan sistematis serta membumi.

Oleh pebisnis hiburan, komunitas pemeluk agama negeri ini kini diajak dan dicekoki agar berlomba jadi pegiat desakralisasi agama, penabur kemaksiatan, dan pembenar angkara. Mereka “mendidik” masyarakat Indonesia, yang berjuluk masyarakat muslim terbesar di muka bumi (the biggest moslem community in the world), supaya menjadi masyarakat yang berani berseberangan dengan agamanya, mendistorsi kesuciannya, dan mengimpotensikannya.

Diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, “Kesalahan semua umatku dimaafkan, kecuali orang-orang yang berterang-terangan (secara terbuka) berbuat maksiat. Sungguh tidak tahu malu apabila ada orang melakukan maksiat malam, yang tidak ketahuan orang (karena ditutupi Allah), kemudian waktu pagi berkata, ‘Aku telah berbuat demikian dan demikian,’ sehingga dia membuka tutup Allah dari dirinya. Padahal, semalaman suntuk Tuhan telah menutupinya.”

Hadis tersebut menunjukkan, ada jenis perbuatan tercela yang berupa demonstrasi kemaksiatan, pamer aurat, bisnis “onani moral”, kapitalisme seksual, atau komoditas erotisme yang dikemas dengan penyemaian dunia hiburan, seni berelasi liberal berlainan jenis, serta apa saja yang dinilai layak jual dan bisa dikonsumsi publik. Di antara mereka, tak sedikit yang berlindung di balik jubah formalitas agama sebagai penganut dan penjaga moral agama. Namun, di balik itu, ternyata mereka menjadi produsen hedonisme yang menghancurkan jati diri agama. (Prof Dr Bashori Muchsin MSi, guru besar dan pembantu rektor II Universitas Islam Malang)

Editor: IC
Sumber: Jawapos, 10/06/10

Hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang marak saat ini cukup berpengaruh kepada NU. Kader-kader NU bermunculan untuk tampil dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi lokal itu.

Sejumlah masalah muncul. Tak sedikit pula dari pilkada itu berakhir dengan kekerasan. NU kena getahnya. Tarik-menarik kepentingan politik praktis yang melibatkan itu pun tak terhindarkan. Pilkada riskan membawa beban polarisasi dalam masyarakat yang menumbuhkan konflik, persaingan tidak sehat, tumbuhnya broker-broker amatiran, serta ganasnya money politics.

Godaan politik praktis tampak masih begitu besar dan mengusik NU. Perdebatan kalangan Nahdliyin masih panas seputar boleh atau tidaknya para pemimpin struktural NU terjun ke dunia politik praktis. Kesalahpahaman khitah, tampaknya berangkat dari ambiguitas konseptualisasinya ketika dipertentangkan dengan kenyataan. Ini yang masih terasa memusingkan warga Nahdliyin dengan kontradiksi sikap politik sebagian pengurus NU.

Di sisi lain, massa NU saat ini terlihat sudah cair, sehingga tidak bisa diwadahi dalam satu parpol. Tidak seperti dahulu, sikap politik massa NU cenderung ke partai tertentu saja, terutama saat NU menjadi parpol.

Tiga Pilar NU

Sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, NU harus mampu menyinergikan antara tiga peran utamanya, yaitu menanamkan corak keberagamaan tradisional yang moderat dan toleran, memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta mempertahankan dan membangun bangsa dan negara.

Tiga pilar utama peran NU tersebut kemudian disarikan dalam rumusan strategi politis sebagai senjata top-down, selain senjata bottom-up melalui pemberdayaan dan pendekatan sosiokultural. Strategi politik yang dimaksud, yaitu pertama, politik kebangsaan. NU punya tanggung jawab mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak bentuk disintegrasi apa pun.

Kedua, politik kerakyatan. NU memahami agama tidak melulu sebagai “agen surga”, tetapi lebih sebagai agen perubahan sosial. Politik kerakyatan menemukan bentuknya dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan dan perjuangan atas hak-hak rakyat dan kaum tertindas. Peningkatan dan pemerataan pendidikan, dakwah keagamaan, pemberdayaan ekonomi kecil-menengah terus dimaksimalkan guna mewujudkan civil society. Ketiga, politik kekuasaan atau bisa disebut politik NU. Guna memuluskan perjuangan mewujudkan civil society dan kemajuan bangsa, NU menganggap perlu mengambil peran dalam perpolitikan.

Dalam hal politik praktis, PB NU telah tegas menentukan aturan main buat pengurus NU dan warga Nahdliyin. Aturan tersebut adalah bahwa warga NU bebas memilih, institusi NU atau simbol dan fasilitas NU tidak boleh dilibatkan, pengurus harian NU atau badan otonom harus nonaktif selama proses pencalonan. Apabila yang bersangkutan terpilih, otomatis lepas dari pengurus karena tidak boleh dirangkap dengan jabatan publik. Apabila tidak terpilih, dia boleh kembali dengan persetujuan pihak yang dulu memilih.

NU sebagai organisasi tidak mungkin “menghilangkan” hak seorang warga negara untuk berpolitik. Yang bisa adalah mengatur mekanismenya. Sehingga, masalahnya bukanlah “syahwat” politik atau “impotensi politik”, melainkan pengaturan mekanik yang sinergis.

Banyaknya tokoh NU yang ditarik oleh kepentingan politik praktis tidak mengindikasikan turunnya martabat NU selama aturan main dipakai. Terlalu banyak pihak yang sangat khawatir kalau NU bersatu dalam satu titik pilihan menciptakan keruwetan tersendiri yang kadang-kadang menggunakan orang “dalam” NU.

Politik Kerakyatan

Jalur politik memang menjadi salah satu pintu efektif mewujudkan mimpi terciptanya bangsa yang beradab. Politik NU adalah strategi aktualisasi peran NU dalam ranah politik bangsa ini. Persoalan muncul dalam hal memahami politik kekuasaan NU. Merujuk khitah pada Muktamar NU di Situbondo, Jawa Timur (Jatim), 1984, NU sejatinya mengambil jarak dengan partai politik dan kekuasaan. Maksudnya, kontribusi NU pada ranah politik praktis dibatasi pada perannya sebagai kontrol dan menyumbang gagasan balik sebagai hasil pembacaan utuh atas problem bangsa. NU semestinya mampu menempatkan diri kapan bersinergi dan kapan membuat jarak dengan kekuasaan dan parpol.

Dengan moderasi sikap NU seperti itu, peran pemberdayaan masyarakat tidak akan terabaikan. Kekeliruan menerjemahkan politik kekuasaan NU menghadirkan fenomena politisasi NU. NU dijadikan kendaraan oknum tertentu untuk memuaskan hasrat politik dan kepentingan mereka sendiri. Peran NU sedemikian rupa ditundukkan ke dalam kepentingan yang berdimensi pribadi, kelompok, dan golongan.

Tampaknya, perwujudan politisasi NU dalam politik praktis masih sangat kental seperti terlihat kasatmata pada momen pemilihan kepala daerah. Murni terjun di ranah politik praktis tanpa menanggalkan baju ke-NU-annya adalah penyimpangan khitah NU, kalau bukan pengkhianatan.

Memilih khitah berarti tidak menoleransi “pengkhianatan” atasnya. Jangan sampai khitah NU dituduh hanya sekadar kedok untuk melindungi syahwat politik orang tertentu. Lebih jauh, tuntutan dipenuhinya “takdir” khitah ialah dalam rangka mempertegas garis gerak sosiopolitik NU, demi tercapainya pencerahan dan transparansi politik bagi bangsa. Tanpa ketegasan, khitah akan berhenti sebatas wacana di satu sisi, dan makin meningkatnya libido politik sebagian nakhoda NU untuk mempolitisasi NU guna kepentingan diri sendiri.

Walhasil, NU haruslah tetap menjadi ormas garda depan yang mengukuhkan nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan. Dan ini, harus diawali dengan bersatunya warga dan elite-elite NU, menjauhi persengketaan dan perburuan jabatan instan yang hanya menjadikan pelemahan terhadap NU. NU adalah representasi “Islam Indonesia” yang harus mampu ikut serta membentengi bangsa ini dari segala bentuk ancaman, termasuk soal radikalisme dan terorisme.

Editor: IC
Sumber: Sindo, 07/06/10

Bagaimana jika posisi bahasa Indonesia digantikan dengan pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila? Akankah Pancasila akan mengalami nasib serupa dengan bahasa Indonesia? Atau mungkinkah Pancasila juga menjadi mata pelajaran atau ujian yang membuat anak didik tersungkur dalam ketidaklulusan?

jadi, anak didik kita atau setiap komponen penyelenggara pendidikan akan memperlakukan Pancasila tak ubahnya bahasa Indonesia atau mengalami nasib naas seperti bahasa Indonesia, yang sekadar disikapi atau dijadikan opsi sebatas pelajaran sekunder, tak fundamental, tak sakral, yang dikalahkan oleh pelajaran bahasa Inggris dan lainnya.

Suatu fakta (da sein) yang tak terbantahkan oleh siapapun, bahwa upaya mengenalkan, mentransformasikan atau menyosialisasikan Pancasila sudah dilakukan oleh banyak pihak dalam setiap perkembangan anak. Dalam pertumbuhan anak di rumah misalnya, sejak anak bisa membaca, menghafal, atau berlatih menulis, orang tua biasanya menjadikan Pancasila sebagai objek pembelajarannya. Oleh orang tua, Pancasila ini dikenalkan sebagai “kitab suci” kepadanya, di samping mengenalkan kitab suci agamanya.

Di sekolah atau perguruan tinggi, Pancasila secara terus menerus dikenalkan dan dijadikan objek diskursus kesejarahan maupun filosofis, yang membuat peserta didik (siswa), mahasiswa, dan dosen diharapkan tidak sampai mengidap amnesia tentang kesejatian ideologi negara.

Di kantor desa hingga wilayah strategis yang dihuni oleh para pejabat tinggi negara, Pancasila bukan sekadar dibaca berulang-ulang saat memperingati hari-hari besar, tetapi secara kultur juga dibaca setiap Senin sebagai “ayat-ayat suci kebangsaan” yang diharapkan setiap pembacanya mampu atau berusaha menjadikannya perikatan moral-spiritualitas yang mengawal sepak terjangnya.

Secara das sollen, logis kalau setiap elemen bangsa dituntut membentuk atau mendesain dirinya menjadi Pancasilais, pasalnya bukan hanya dari sisi historis Pancasila dihadirkan sebagai ideologi atau digiring lahir ke bumi pertiwi di saat penjajah masih mencengkeram, tetapi juga secara substansial, doktrin agung yang melekat dalam dalam diri Pancasila menggariskan tuntutan adiluhung supaya masyarakat negeri ini, menjadi masyarakat bersikap dan berperilaku berketuhanan, adil, beradab, menjunjung tinggi toleransi, dan menegakkan demokrasi.

Doktrin Aksesori

Sayangnya, ranah doktrin agung Pancasila tersebut lebih sering atau hanya lekat di atas kertas. Doktrin agung ini akhirnya dipersalahkan sebagai doktrin yang sebatas aksesori yang menghiasai dinding, yang hanya terbaca dan terhafal di balik ukiran pigura, sehingga memungkinkan doktrin ini terbatas sebagai bait-bait yang dihafal dan bukan sebagai doktrin yang menjiwai dan “membumi” dalam diri elemen bangsa.

Kegamangan dan tuduhan seperti itu tak bisa disalahkan, pasalnya kecenderungan yang tengah terjadi di masyarakat adalah semakin tersudutnya, tergerusnya, dan bahkan terdegradasinya nilai-nilai agung Pancasila akibat dimenangkan atau dipanglimakannya nilai-nilai adigang-adigung, baik dalam kehidupan keseharian di rumah, di kantor, maupun aspek-aspek strategis lainnya.

Memang, potret memalukan dan memilukan saat ini sedang menghegemoni negeri ini, yang membuat negeri ini sampai pantas dijuluki sebagai negara yang sedang kehilangan Tuhan, termasuk kehilangan Pancasila. Pelajaran tentang hidup bertuhan, berkeadaban lintas etnis, sosial, agama, dan budaya, menjunjung tinggi kesatuan dalam keragaman, atau menegakkan prinsip berdemokrasi di tengah heteroginitas kepentingan, ternyata tidak lebih dari kumpulan doktrin agung yang mengisi ranah hafalan dan aksesoris kehidupan.

Meminjam istilah filosof F Nietszhe, bangsa ini layak sedang mengalami “kematian tuhan” atau agama tidak lagi tampak menghiasi, mewarnai, dan memfondasi Indonesia. Komunitas elitenya lebih disibukkan memburu pemenuhan kepentingan hidupnya tanpa mengindahkan Pancasila, yang salah satu doktrin fundamentalnya berelasi dengan keberagamaan.

Apa yang dikritik filosof tersebut sejatinya ditembakkan secara moral untuk menyadarkan bangsa ini yang sedang kehilangan fondasi hidupnya, Pancasila. Bangsa ini menjadi bangsa yang tak jelas ke mana dan di mana harus melabuhkan cita-cita besarnya akibat dilindas oleh pengejaran kepentingan atau aneka kebutuhan sekunder dan hedonistik. Kemutlakan ini telah membuat wajah negeri menjadi sengkarut dan di simpang jalan.

Menyikapi realitas itu, sudah sepatutnya ada keberanian menertawakan diri sendiri, baik sebagai individu maupun komponen kekuasaan. Laughing is healthy, especially if you laugh about yourself (tertawa itu sehat, lebih-lebih jika menertawakan diri sendiri).

Itu dapat dijadikan refleksi, bahwa semakin sering menertawakan diri sendiri, maka semakin sehat. Semakin jarang menertawakan diri sendiri, maka ini pertanda mengidap sakit keras. Menertawakan diri sendiri ibarat sebuah obat yang menyehatkan fisik maupun nonfisik.

Kalau mau dijauhi banyak penyakit, sebarkan atau budayakan ”sense of humor” atau objek-objek pembahasan yang bisa membuat tertawa atau tersinggung berat. Dengan membuat dan memproduk humor (objek tertawaan) terus menerus dalam hidup di negeri ini, dalam lingkaran pergaulan, dalam berelasi sosial, atau dalam atmosfer yang menyita aktivitas berat kemasyarakatan dan kenegaraan, maka suasana akan tetap hidup, sehat, bugar, dan kondusif, serta muncul atmsofer berkompetisi atau berolimpiade untuk mengobati diri sendiri.

Siapa tahu dengan sering menertawakan diri sendiri, orang menjadi sadar bahwa mereka sudah sangat lama, sangat sistemik, dan sangat terorganisasi dalam mengakali atau mengadali Pancasila. (Oleh; Abdul Wahid, Dekan Fakultas Hukum Unisma Malang

Editor: IC
Sumber: Surya, 1/6/10

Dalam konteks ke-NU-an mutakhir (termasuk di dalamnya PKB, PKNU, dan NU sebagai organisasi), islah sangat dibutuhkan. Sebab, PKB dan PKNU sebagai partai yang notabene digerakkan oleh tokoh-tokoh NU sarat dengan suasana konflik yang membuat kedua partai tersebut seperti macan ompong.

Bahkan, suasana konflik belakangan juga terjadi di NU sebagai organisasi, terutama pascamuktamar ke-32. Perbedaan-perbedaan yang menggantung hingga hari ini tidak jarang disikapi dengan cara-cara politis, seperti upaya pelaksanaan muktamar luar biasa (MLB), penolakan terhadap pengurus besar NU (PB NU), dan pembekuan.

Islah Menyeluruh

Semua keadaan yang dijelaskan sebelumnya membutuhkan islah secara menyeluruh. Setidak-tidaknya, islah menyeluruh harus dilakukan dalam tiga hal sebagaimana berikut. Pertama, islah dalam konteks kekuatan politik NU, seperti PKB dan PKNU. Diakui atau tidak, PKB dan PKNU tetap dianggap publik sebagai partai orang-orang NU. Sebab, dua partai tersebut didirikan dan dibesarkan oleh tokoh-tokoh NU.

Sangat disayangkan, PKB sebagai rumah politik NU mati-hidup dengan berkonflik dan sangat tidak kondusif. Perpecahan pun terjadi di mana-mana. Hingga akhirnya, tokoh-tokoh politik NU membangun rumah politik baru yang dikenal dengan nama PKNU.

Akibat dari semua yang sudah terjadi sama-sama bisa dilihat saat ini. Perolehan suara PKB merosot tajam dalam Pemilu 2009 dan saat ini hanya menjadi partai “benalu” yang tak sanggup hidup di luar pemerintahan. PKNU mengalami nasib yang jauh lebih mengenaskan.

Semua akibat buruk rusaknya rumah politik NU tidak berhenti sampai di situ. Sebab, penghuni rumah rusak itu secara perlahan mulai kembali ke lingkungan NU sebagai organisasi keagamaan yang asri dan tenang.

Mungkin mereka datang ke NU dengan maksud baik (tidak bermaksud merusak NU dengan cara-cara yang bersifat politis). Namun demikian, mereka kembali ke NU dengan membawa serta kebiasaan berpolitik yang ada (termasuk, berpolitik di rumah rusak). Hingga akhirnya, NU yang asri pun mulai bergejolak dan menyikapi dengan cara-cara politis.

Singkat kata, rusaknya rumah politik NU berdampak buruk kepada NU sebagai organisasi keagamaan. Akibatnya, NU mengalami suasana bernuansa konflik seperti sekarang.

Karena itu, islah di rumah politik NU menjadi harga mati ke depan. Tokoh-tokoh politik NU harus menyatukan barisan dan berada dalam satu rumah, entah itu PKB, PKNU, ataupun partai lain. Dengan demikian, kekuatan poplitik NU tetap solid. Yang tak kalah penting, suasana dalam NU (sebagai ormas keagamaan) tetap tenang, asri, dan jauh dari hiruk pikuk perpolitikan.

Kedua, islah dalam konteks NU sebagai jamiah (organisasi). NU hadir dengan membawa cita-cita moral yang sangat luhur, yaitu memberdayakan umat melalui keteladanan para ulama dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka, yang pertama dan terutama bagi NU adalah umat dan bangsa.

Karena itu, islah menjadi harga mati bagi perjuangan NU ke depan. Tepatnya islah dalam rangka mengembalikan NU kepada cita-cita dan visi perjuangannya, yakni memberdayakan kehidupan umat dan menjaga keutuhan bangsa.

Pada umumnya, warga NU berada di pedesaan dan pedalaman. Adalah kewajiban perjuangan NU selalu hadir bersama mereka dan menghadapi persoalan-persoalan riil hingga mereka terberdayakan secara ekonomi dan tercerahkan secara kebangsaan.

Ketiga, islah dalam konteks NU sebagai jamaah (komunitas). NU selama ini dikenal sebagai komunitas santri dan kiai. Tentu sebutan itu tidak harfiah (benar-benar kiai dan santri). Faktanya, tidak sedikit orang NU yang tidak berasal dari kalangan kiai maupun berlatar belakang santri (pernah menempuh pendidikan di pesantren).

Sebutan komunitas santri dan kiai merujuk kepada sejumlah nilai dan tradisi agung yang senantiasa dijadikan pedoman di lingkungan NU, yaitu tradisi kesantunan, kepatuhan, keilmuan, kealiman, kerendahan hati, dan saling menghormati satu sama lain. Sejumlah nilai dan tradisi tersebut senantiasa dilakukan di kalangan pesantren, baik antara santri dan santri, santri dan kiai, ataupun antara sesama kiai.

Karena itu, NU dikenal sebagai pesantren besar dan pesantren dikenal sebagai NU kecil. Penyebabnya, tak lain, NU sebagai jamaah menganut sistem nilai dan tradisi di pesantren, tempat berkumpulnya para santri dan kiai. Karena itu, NU dikenal sebagai komunitas santri dan kiai.

Sangat disayangkan, suasana mutakhir di lingkungan NU perlahan mulai terasing dari nilai-nilai dan tradisi tersebut. Akibatnya, terjadi berbagai bid’ah sayyi`ah (perilaku buruk dan mengada-ada), seperti pembangkangan terhadap kiai sepuh dan lain sebagainya.

Keniscayaan ke Depan

Islah adalah keniscayaan bagi NU ke depan. Baik NU dalam arti organisasi (jamiah), komunitas (jamaah), ataupun kekuatan politik. Tanpa islah, NU dalam arti organisasi akan diacuhkan oleh umatnya sejauh NU mengacuhkan nasib mereka. Tanpa islah, NU dalam arti komunitas akan mengalami krisis identitas bila melepaskan diri dari nilai-nilai dan tradisi di pesantren. Lalu, tanpa islah, NU dalam arti kekuatan politik bakal semakin lemah dan tidak dianggap dalam kancah perpolitikan nasional.

NU harus kembali menjadi jamiah (organisasi) yang bervisi keumatan dan kebangsaan dengan mengacu ke tata nilai dan tradisi yang berlaku di kalangan pesantren. Yakni, tata nilai yang lebih mengutamakan islah daripada firqah (perpecahan), lebih mengutamakan kejamaahan (kebersamaan) daripada mu’aradhah (percekcokan), dan lebih mengutamakan tabayun daripada MLB ataupun pembekuan. (Hasibullah Satrawi, alumnus Al Azhar Kairo, Mesir, kini aktif sebagai peneliti di Moderate Muslim Society (MMS) Jakarta)

Editor: IC
Sumber:  Jawapos, 19/05/10