Home Pengetahuan Dua Jalan Para Habaib di Tengah Politik Jakarta

Dua Jalan Para Habaib di Tengah Politik Jakarta

83
0
SHARE

Suara NU – Ulama karismatik dan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kerap dipanggil “habib,” gelar kehormatan yang lazim diberikan kepada para ulama dari komunitas sayid atau keturunan Nabi Muhammad. Habib Rizieq memiliki peranan yang sangat penting dalam aksi-aksi protes besar terhadap Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama pada akhir 2016 dan awal 2017. 

Rizieq boleh jadi habib yang paling popular saat ini, tetapi dia bukan satu-satunya habib di FPI. Ada menantunya Habib Fikri bin Abdullah Bafaraj, juga Habib Bahar bin Semith, yang terlibat sweepingjamaah Ahmadiyah di Kebayoran lama pada 2010 serta penggerebekan kafe dan klub karaoke di Kemang pada 2012.

Komunitas sayid sudah bermigrasi dari abad ke-16 dan 17 ke wilayah Asia Tenggara dari Hadramaut, kota di Yaman Selatan. Nama kota itu pula yang membuat komunitas sayid sering disebut sebagai “orang Hadrami”. Sebagian besar dari mereka mengikuti ajaran Tarekat Sufi Alawiyah yang ajaran intinya melibatkan ritual-ritual seperti ziarah kubur, perayaan maulid, dan pengajian doa-doa sufi seperti burdah. 

Dalam hal fiqih, komunitas sayid mengikuti mahzab Syafii sebagaimana kebanyakan Muslim Indonesia. Pada zaman pra-kolonial, komunitas sayid mendapatkan posisi penting sebagai penasihat dalam urusan keagamaan di Kesultanan Melayu di Palembang, Riau, Kedah dan Pattani. Komunitas sayid meliputi beberapa marga besar seperti Shihab, al-Attas, Assegaf, al-Haddad, Musawa, dan marga-marga lainnya

Perlu diketahui tidak semua Hadrami yang bermigrasi ke Indonesia adalah sayid. Kaum Hadrami non-sayid di Indonesia umumnya disebut masyaikh serta meliputi keluarga-keluarga terkenal seperti Ba’asyir, Baswedan, Sungkar, dan Thalib. 

Komunitas Masaikh juga memiliki peranan penting di Indonesia. Pada 1915 mereka mendirikan Al Irsyad yang disebut oleh sejarawan Deliar Noer sebagai organisasi Islam modern pertama di Indonesia. Karena perbedaan pandangan keagamaan, sepanjang sejarah hubungan antara golongan sayid dan masyaikh sempat cenderung kurang harmonis.

Sebagai aliran Sufi, Tarekat Alawiyah mengalami pasang-surut. Mereka baru menemukan momentum kebangkitan pada awal 1990an. Kebangkitan ini ditandai pembentukan madrasah Dar al-Mustafa di Hadramaut oleh ulama karismatik Habib Umar bin Hafidz. Sejak 1994, Dar al-Mustafa mulai aktif merekrut murid dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Revitalisasi Tarekat Alawiyah bertepatan dengan berakhirnya Perang Dingin yang diikuti dengan persatuan Yaman Utara dan Selatan pada 1990. Sebelumnya Yaman Selatan dikuasai Partai Rakyat Demokratis Republik Yaman (PDRY) yang berhaluan sosialis dan disokong penuh oleh Uni Soviet. 

Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto membatasi hubungan diplomatik dengan blok Timur terutama Soviet dan Cina. Dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, pemerintah Orde Baru mengizinkan pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi di Yaman.

Ketika pelajar Indonesia generasi pertama sedang menempuh pendidikan di Hadramaut, Indonesia mengalami pergolakan politik pada 1998 yang menjatuhkan Orde Baru. Situasi baru ini memberikan ruang yang besar bagi kebangkitan Islam, baik sebagai ekspresi keagamaan maupun politik.

Ketika generasi pertama alumni Dar al-Mustafa pulang, mereka mengambil peluang untuk merevitalisasi ajaran-ajaran Tarekat Alawiyah. Di Jakarta, revitalisasi ini meliputi peningkatan aktivitas ziarah ke makam Wali seperti Habib Ali Kwitang dan Habib Gubah al-Haddad (Mbah Priok). Pada saat bersamaan, popularitas majelis taklim dan majelis zikir pun semakin berkembang. 

Pada titik ini, peranan habib sebagai mediator ritual menjadi penting. Seorang habib bukanlah cendekiawan yang menghabiskan waktu dengan buku di perpustakaan. Seorang habib cenderung enggan melibatkan diri pada perdebatan atau diskusi. Habib adalah mediator bagi peserta ritual untuk menemukan pengalaman spiritual melalui ziarah, maulud, zikir atau ritual lainnya. Melalui mediasi para habib itulah sejumlah tradisi tarikat Alawiyah diproduksi kembali di Jakarta melalui kegiatan seperti majelis taklim, zikir, maulid dan ziarah. 

Bagi peserta ritual, tidaklah penting apakah mereka mengetahui arti ritual yang mereka jalani karena pengalaman spiritual yang utama. Di kota metropolitan seperti Jakarta, di mana tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial menjadi isu mendasar, praktik keagamaan seperti ini cukup popular di kalangan menengah-bawah.

Majelis Rasulullah dan FPI

Aktor utama dalam upaya revitalisasi Tarekat Alawiyah di Indonesia adalah Habib Munzir al-Musawa. Beliau adalah generasi pertama lulusan Dar al-Mustafa. H Munzir mendirikan Majelis Rasulullah, salah satu organisasi sufi yang paling dihormati di Jakarta dalam rentang 2005 hingga 2013, dengan ribuan pengikut setia. Aktor utama dalam upaya revitalisasi Tarekat Alawiyah di Indonesia adalah Habib Munzir al-Musawa

Boleh dikata Habob Munzir adalah lulusan Dar al-Mustafa yang paling sukses di Indonesia. Ia dikenal berkepribadian karismatik dan toleran. Dia mengizinkan mengucapkan selamat Natal kepada komunitas Kristiani. Dia juga menjalin persahabatan dengan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, untuk mempromosikan toleransi. Marciel bahkan pernah menghadiri pengajian Majelis Rasulullah di Monas.

Habib Munzir sadar bahwa ada banyak sayid mengaku habib tanpa memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai tarikat Alawiyah ataupun Islam secara keseluruhan. Di bawah kepemimpinannya, Majelis Rasulullah membentuk sejumlah kaidah dasar bagi para habib yang kembali dari Hadramaut, termasuk bagaimana cara berdakwah, serta apa saja yang boleh dan  tak boleh mereka katakan. Habib Munzir melarang penggunaan kata-kata hinaan dalam ceramah, dia juga menentang kekerasan dalam bentuk apa pun. 

Sayang, Habib Munzir meninggal dunia pada September 2013, dan kedudukannya di Majelis Rasulullah digantikan oleh adiknya Habib Nabiel al-Musawa, mantan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selepas kepergian Munzir, popularitas Majelis Rasulullah menyurut.

Pada saat yang bersamaan, Habib Rizieq Shihab mulai menemukan panggungnya di politik nasional. Berbeda dengan Habib Munzir, Rizieq tidak pernah mengenyam pendidikan di Dar al-Mustafa. Ia mendapatkan pendidikannya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta, sekolah yang didanai pemerintah Saudi. Beberapa nama seperti Jafar Umar Thalib pemimpin organisasi Laskar Jihad yang kondang sepanjang konflik Ambon juga merupakan alumni LIPIA. 

Pada 1990, Habib Rizieq melanjutkan pendidikannya ke King Saud University di Riyadh. Dia kembali ke Indonesia dan mendirikan FPI delapan tahun kemudian. FPI pun berkembang menjadi organisasi paling kontroversial di Indonesia pasca Reformasi melalui keterlibatan dalam sejumlah aksi kekerasan dan sweeping. Habib Rizieq sendiri terlibat beberapa kasus ujaran kebencian. Terlepas dari aksi kontroversialnya, FPI mendapat dukungan massa yang signifikan di Jakarta.

Majelis Rasulullah dan FPI mewakili dua arus politik utama dalam komunitas Sayid. Kedua organisasi ini mendapatkan posisinya dengan agenda yang berbeda. 

Dalam konteks Majelis Rasullah agenda itu adalah mengembangkan ritual yang diajarkan oleh Tarekat Alawiyah dan juga memperkuat hubungan dengan komunitas dan guru sufi di Hadramaut. Di lain pihak, bagi FPI, agenda besar adalah melindungi moralitas umat dari bahaya “sepilis” (sekularisme, pluralisme dan liberalisme) serta “ancaman” dari kelompok Kristen, Tionghoa dan LGBT.

FPI tidak memusuhi sufisme, tetapi demi agenda politik, FPI tidak berkeberatan beraliansi dengan organisasi-organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta tokoh-tokoh kontroversial seperti Abu Jibril dan Abu Bakar Ba’asyir, yang mengutuk tradisi relijius Tarekat Alawiyah sebagai bid’ah dan menyekutukan Allah.

Para alumni Dar al-Mustafa menyadari betapa seriusnya konsekuensi dari tuduhan bid’ah. Di Yaman para ulama Tarekat Alawiyah menyaksikan makam para wali dihancurkan atas tudingan bid’ah. Kondisi inilah yang diam-diam membuat resah alumni Dar al-Mustafa terhadap “koalisi” politik habib di FPI.

Para Habib dan Ahok

Hubungan Majelis Rasulullah dan mantan Gubernur Jakarta Ahok memburuk setelah Ahok menolak memberikan izin penyelenggaraan majelis taklim tahunan di Monas. Setelah bertahun-tahun mendapatkan akses di Monas, keputusan Ahok membuat para pemimpin Majelis Rasulullah merasa dilecehkan. 

Bagi Majelis Rasulullah, ritual Majelis Zikir di Monas merupakan kebanggaan dan wujud dari hubungan mereka dengan Umarah (petinggi Negara). Majelis taklim tahunan itu dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, para politikus, pejabat-pejabat militer dan kepolisian, serta para duta besar. Ceramah-ceramah Majelis Rasulullah kerap mendukung narasi nasionalis seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau Nusantara. Kadang, mereka bahkan menyanyikan lagu kebangsaan.

Penolakan itu menyulut anggapan di kalangan Majelis Rasulullah bahwa Ahok memiliki sentimen anti-Islam. Lemahnya kepemimpinan Majelis Rasullah pasca wafatnya Habib Munzir serta karakter Tarekat Alawiyah yang cenderung apolitis membuat banyak sayid dan habib muda kebingungan menghadapi peta politik di Jakarta. 

Pada titik inilah sebagian besar anggota Majelis Rasullah dan alumni Dar al-Mustafa menyeberang ke FPI. Bagi mereka, FPI adalah satu-satunya organisasi yang berani bertindak melawan Gubernur Ahok. Karena aksi melawan Ahok selama Pilkada DKI, FPI mendulang dukungan yang besar dari para habib, sayid, dan komunitas muslim pada umumnya.

Para anggota senior Majelis Rasulullah, Yayasan al-Fachriyah, dan sejumlah majelis taklim kecil yang dipimpin oleh para lulusan Dar al-Mustafa sadar bahwa mereka mulai kehilangan kendali terhadap agenda utama revitalisasi Tarekat Alawiyah yang digadang almarhum Habib Munzir. Pasca Pilkada DKI mereka mulai melakukan konsolidasi internal, dengan cara membatasi narasi politik di dalam majelis taklim dan kembali mengutamakan ritual-ritual seperti zikir dan maulid.

Seorang alumni Dar al-Mustafa mengatakan kepada penulis: “Pilkada kemarin sangat melelahkan. Kita umat Islam sudah dipecah belah, dan kita kehilangan nilai-nilai mulia leluhur kita. Sekarang Ahok bukan gubernur lagi dan kita sudah bisa melaksanakan Majelis di Monas, jadi tak perlu lagi ribut-ribut. Sekarang waktunya berzikir.” 

Habib Jindan dari Yayasan al-Fachriyah mengambil langkah serupa dengan menghadiri perayaan maulid di Istana Kepresidenan di Bogor atas undangan Presiden Jokowi.

Upaya-upaya itu penting tetapi agaknya tak cukup. Sekalipun Habib Rizieq telah mengasingkan diri ke Arab Saudi, ia masih aktif berkampanye melalui media sosial. Para pengikutnya tetap setia dan meyakini bahwa sang habib merupakan sasaran kriminalisasi yang dibuat-buat oleh rezim Jokowi. 

Selama tak ada figur karismatik yang muncul dari organisasi-organisasi sayid lainnya seperti Majelis Rasulullah atau al-Fachriyah, Rizieq Shihab akan tetap menjadi habib paling berpengaruh di Jakarta.

============

Tulisan ini diterjemahkan oleh Dea Anugrah dari “Meet the Habibs: the Yemen connection in Jakarta Politics” yang dimuat di Indonesia at Melbourne pada 14 Desember 2017. Penerjemahan dan penerbitan di Tirto seizin penulis dan penerbit. Edisi Indonesia sudah diperiksa oleh penulis. 

Sumber: Tirto.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here