Home Pengetahuan Pilkada "Tolak Jenazah" Semoga tidak Terjadi di Daerah Lain

Pilkada "Tolak Jenazah" Semoga tidak Terjadi di Daerah Lain

50
0
SHARE

Suara NUSuara NU –  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta menjadi salah satu momen paling menarik perhatian di 2017. Namun momen yang kerap disebut berjalan ‘brutal’ karena diwarnai praktik politik berbau suku, agama, ras, dan antaragolongan (SARA) itu dinilai tidak akan terulang di Jawa Barat pada Pilkada Serentak 2018.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, kasus Pilkada DKI Jakarta tak akan terjadi di daerah lainnya, termasuk Jawa Barat jika para pasangan calon tidak menggunakan politik identitas sebagai instrumen menangguk suara.

“Kalau calonnya, tutur kata dan perilakunya proper, tidak bakal terjadi. Masyarakat hanya merespons apa yang dilakukan calon,” ujar Siti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (2/1).

Pilkada DKI Jakarta sepanjang 2017 lalu memang diwarnai sejumlah isu SARA.

Salah satu kandidat yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi sasaran demo jutaan orang setelah dituduh menistakan agama Islam. 

Warga muslim di sejumlah daerah juga diintimidasi untuk tidak memilih Ahok karena faktor agama. Bahkan, ada beberapa kasus warga menolak menyalati jenazah yang diduga memilih Ahok pada putaran pertama.

Siti menyampaikan, ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait politik identitas. Pertama, politik identitas hanya akan bermain dalam kontestasi Pilkada jika ada kesengajaan pasangan calon yang menggiring dan mengutarakan secara eksplisit isu SARA.

Kedua, harus dibedakan antara politisasi SARA dan preferensi pemilih. Menurut Siti, jika pemilih memilih pasangan calon karena identitas suku, agama, ras, dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang masalah adalah saat identitas tersebut dipolitisasi.

Siti juga menyebut, jangan terlalu mudah menuding preferensi pemilih sebagai politik identitas. Memang, menurut Siti, ada garis tipis di antara keduanya, tapi tetap bisa dibedakan jika dilihat secara jernih.

“Jangan melakukan politisasi identitas, seolah-olah preferensi pemilih selalu sebagai politik identitas,” katanya.

Siti menyayangkan pihak-pihak yang memperkeruh suasana dengan mempolitisasi identitas. Ia mengatakan ini sebagai respons atas tulisan Buni Yani di akun Twitter pribadinya.

Pada Senin (1/1), Buni berkicau soal Pilkada Jabar 2018 mendatang yang berbau politik identitas. Dalam kicauannya Buni menuturkan bahwa pola yang digunakan di Pilkada DKI Jakarta 2017 silam dapat dipakai di Pilkada Jabar 2018 mendatang. 

“Pola DKI (Jakarta) bisa dipakai di Pilkada Jabar,” kata Buni melalui akun Twitter @BuniYani, Selasa (2/1).

Siti menyampaikan, partai politik bertanggung jawab untuk menghapus praktik politik identitas di perhelatan selanjutnya. 

Untuk mencegah politisasi atau pemanfaatan identitas, Siti berkata partai politik harus lebih giat menggali sosok-sosok calon pemimpin yang akan diusung agar bisa mendapatkan calon yang mengandalkan visi, misi, dan program kerja yang jelas.

Program kerja dan visi misi disebut masih menjadi instrumen utama yang mampu menarik suara ketimbang penggunaan politik identitas. Mereka yang terpilih, menurut Siti, kemungkinan adalah tokoh yang mengusung program kerja sesuai kebutuhan daerahnya.

“Siapa yang lebih merepresentasikan kehendak rakyat dan mampu menganalogikan diri mereka sebagai kebutuhan daerah, pasti yang akan mendapatkan suara,” ucapnya. (wis/djm)

Sumber: Cnnindonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here